BERITAALTERNATIF – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I dan KPPN Jakarta II untuk memastikan kelancaran proses pencairan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada hari kerja terakhir Tahun Anggaran 2025. Kunjungan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pengawasan langsung terhadap pelaksanaan anggaran negara, khususnya pada fase kritis penutupan tahun anggaran.
KPPN Jakarta I dan II memiliki peran strategis dalam menyalurkan dana atas permintaan satuan kerja kementerian dan lembaga, melakukan pembukuan serta akuntansi keuangan negara, sekaligus memberikan pembinaan kepada satuan kerja terkait pelaksanaan anggaran. Keduanya menjadi mitra bagi sejumlah kementerian dan lembaga strategis, antara lain Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Selain belanja rutin dan program, KPPN di wilayah ini juga menangani penyaluran Penyertaan Modal Negara kepada Badan Usaha Milik Negara.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri Keuangan menegaskan pentingnya kedisiplinan dalam mematuhi batas waktu penyelesaian pekerjaan dan pencairan anggaran menjelang akhir tahun. Ia mengingatkan bahwa pengelolaan waktu menjadi faktor krusial agar pelaksanaan APBN berjalan tertib dan sesuai ketentuan.
“Penting adanya penetapan tenggat waktu yang jelas untuk pekerjaan akhir tahun. Jika sampai batas waktu yang ditentukan belum juga selesai, anggaran tersebut dapat ditarik kembali atau tidak dapat digunakan,” ujar Menkeu.
Menkeu juga berdialog langsung dengan para pegawai KPPN serta perwakilan satuan kerja mitra, di antaranya Bendahara Pengeluaran Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Wing Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara. Dialog ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses administrasi dan pencairan anggaran berjalan lancar, akurat, dan sesuai prosedur.
Kelancaran pencairan anggaran di akhir tahun memiliki arti penting, mengingat KPPN di wilayah DKI Jakarta menangani porsi terbesar belanja Pemerintah Pusat dalam APBN 2025. Oleh karena itu, koordinasi yang solid antara KPPN dan satuan kerja menjadi kunci agar seluruh proses dapat diselesaikan tepat waktu.
Kementerian Keuangan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal akselerasi sekaligus menjaga akuntabilitas pelaksanaan APBN melalui penguatan monitoring dan evaluasi, termasuk memastikan ketercapaian output dari setiap belanja negara. Dengan demikian, APBN tidak hanya terserap secara administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat secara tepat waktu dan berkelanjutan. (*)
Sumber: Kemenkeu.go.id
Editor: Ali Hadi Assegaf
