BERITAALTERNATIF.COM – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Tenggarong, Riva Dilyanti, mengungkapkan kondisi overkapasitas yang saat ini dihadapi lembaganya.
Hingga Selasa (4/11/2025), jumlah penghuni Lapas tercatat 371 orang, jauh melebihi kapasitas ideal yang hanya 285 orang.
“Kalau seluruh penghuni perempuan di wilayah Kaltimtara dikumpulkan di sini, jumlahnya bisa mencapai sekitar 900 orang. Namun karena kapasitas kami terbatas, mereka tersebar di beberapa lapas dan rutan lain,” ujar Riva saat diwawancarai awak media.
Dia menjelaskan, Lapas Perempuan Tenggarong memiliki sembilan kamar hunian, dengan masing-masing kamar berisi antara 40 hingga 41 orang. Padahal, menurut standar ideal, satu kamar seharusnya hanya dihuni maksimal 20 orang.
“Karena jumlahnya sudah sangat banyak, maka penambahan kapasitas tidak bisa dilakukan dengan memperluas ruangan, tetapi dengan menambah susunan tempat tidur. Ini tentu bukan solusi ideal,” jelasnya.
Ia menambahkan, kondisi tersebut membuat pihaknya sangat berharap dukungan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk melanjutkan proyek pembangunan Lapas yang sempat tertunda tahun ini.
“Pembangunan Lapas sempat terhenti karena efisiensi anggaran. Padahal, ini termasuk proyek prioritas yang juga menjadi catatan dari BPK. Kami berharap tahun 2026 pembangunan bisa dilanjutkan lagi,” katanya.
Menurut Riva, pembangunan lanjutan ini ditargetkan dapat meningkatkan kapasitas hingga 700 warga binaan.
“Nantinya akan ada 10 kamar, dan satu kamar bisa menampung sampai 70 orang. Tapi saat ini baru sampai tahap rangka dan tembok keliling, belum sampai ke blok hunian,” terangnya.
Anggaran untuk proyek tersebut telah diusulkan melalui Dinas Pekerjaan Umum Kukar dengan nilai sekitar Rp 19 miliar.
“Kami hanya mengajukan kebutuhan pembangunan, sementara proses lelang dan lainnya ditangani oleh Pemkab. Kami berharap semua berjalan lancar tahun depan,” ucapnya.
Riva juga menyebut, sekitar 80 persen warga binaan Lapas Perempuan Tenggarong merupakan narapidana kasus narkoba.
Meski demikian, pihaknya berupaya memastikan semua warga binaan mendapatkan hak pembinaan yang seimbang antara pembinaan kepribadian dan kemandirian.
“Pembinaan kepribadian kami lakukan lewat kerja sama dengan berbagai pihak, seperti Kementerian Agama untuk pembinaan rohani lintas agama, serta lembaga psikologi lokal,” tuturnya.
Sementara untuk pembinaan kemandirian, Riva menjelaskan bahwa pihaknya bekerja sama dengan sejumlah yayasan dan relawan untuk mengadakan pelatihan keterampilan seperti menjahit, membuat kue, salon, dan sulam.
“Selain dari anggaran kami, banyak juga dukungan dari komunitas. Kami ingin warga binaan punya keterampilan agar bisa mandiri setelah bebas,” katanya.
Namun, ia mengakui bahwa pemenuhan hak membaca dan literasi bagi warga binaan masih belum optimal.
“Kegiatan literasi belum berjalan maksimal, sehingga kami sangat mendukung adanya kerja sama untuk meningkatkan minat baca di dalam lapas,” ujarnya.
Riva menekankan bahwa seluruh petugas Lapas memiliki harapan yang sama: agar para warga binaan tidak kembali terjerat kasus hukum setelah bebas.
Dia berharap mereka bisa menjalani kehidupan yang lebih baik di luar, diterima oleh masyarakat dan keluarga, serta memanfaatkan keterampilan yang didapat di Lapas.
“Kami juga mengajak masyarakat agar tidak memberikan stigma negatif kepada mereka. Mereka berhak mendapatkan kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik,” tutupnya. (*)
Penulis: Ulwan Murtadha
Editor: Ufqil Mubin
