BERITAALTERNATIF – Sudan, sebuah negara dengan sejarah panjang dan kebudayaan beragam di kawasan Tanduk Afrika, sejak tumbangnya Omar al-Bashir pada 2019 telah menjadi pusat perebutan kekuasaan internal dan arena campur tangan berbagai kekuatan asing. Jatuhnya rezim al-Bashir setelah bertahun-tahun demonstrasi dan tekanan dalam negeri justru menjadi awal dari babak baru ketidakstabilan di Sudan.
Meski “Angkatan Bersenjata Sudan” dan “Pasukan Dukungan Cepat” (RSF) awalnya bekerja sama untuk menggulingkan pemerintahan, sejak April 2023 kedua kelompok itu terlibat perang yang membawa negara tersebut ke ambang kehancuran. Pertempuran ini menewaskan ribuan orang, membuat jutaan lainnya mengungsi, dan menciptakan krisis kemanusiaan yang sangat parah.
Dalam situasi tersebut, kehadiran kekuatan asing—khususnya UEA yang mendukung RSF—menimbulkan pertanyaan besar: mengapa kawasan Tanduk Afrika menjadi begitu penting bagi berbagai aktor internasional?
Dalam wawancara dengan kantor berita Mehr, analis Sudan “Nasser Ibrahim” mencoba menjelaskan perkembangan terbaru di Sudan. Berikut rangkuman wawancaranya:
Ia mengatakan bahwa jatuhnya kota Fashir adalah simbol nyata dari pelanggaran HAM berskala besar. Dalam tiga hari saja, lebih dari 1.500 warga sipil terbunuh, sebagian besar dari etnis Masalit yang menjadi target pembersihan etnis. Banyak pihak meyakini bahwa tragedi ini tidak hanya berasal dari konflik internal, tetapi juga diperparah oleh campur tangan aktor-aktor asing.
Menanggapi hal tersebut, Nasser Ibrahim berkata:
“Saya ringkas saja: ya, Fashir jatuh ke tangan RSF. Banyak orang terbunuh; pembersihan etnis sedang berlangsung. Mereka dibunuh karena agama, bahasa, dan warna kulit. RSF, sebuah organisasi teroris yang didukung UEA, melakukan pembantaian. Rezim Israel juga terlibat. Ada juga kelompok Haftar di Libya serta rezim Chad dan Republik Afrika Tengah yang memberi dukungan pada RSF. Apa yang terjadi di Sudan tidak terbatas di Fashir; hal serupa juga terjadi di kota-kota lain.”
Menurutnya, aktor luar dan dalam menampilkan pola perilaku yang sama dalam perkembangan konflik Sudan. Ia menjelaskan bahwa sebelumnya ada kesepakatan bernama “Kesepakatan Kerangka Kerja” yang ingin dipaksakan RSF kepada militer, namun tidak diterima oleh tentara. Karena itu, UEA berusaha memaksakan RSF untuk berkuasa dan merancang kudeta demi memberikan posisi kepada kelompok tersebut. Ketika militer menolak, perang saudara pun pecah.
Sejak 2023, Sudan dilanda perang yang menjadi tragedi kemanusiaan. RSF mengusung pandangan Arabisasi, melihat warga non-Arab sebagai kelompok minoritas yang tidak berhak memperoleh hak politik maupun ekonomi. Tentara menolak ideologi tersebut dan berusaha mencegahnya.
Mengapa Sudan Menjadi Penting bagi Kekuatan Asing?
Menurut Ibrahim, peran UEA dalam konflik Sudan sudah sangat jelas. Banyak drone tempur jatuh ke tangan RSF, membuat mereka memiliki keunggulan militer.
Ia menjelaskan bahwa salah satu alasan agresivitas UEA adalah agenda anti-kelompok Muslim dan pelaksanaan misi geopolitik yang diberikan Barat kepada mereka. Alasan lainnya adalah perebutan tambang emas Sudan. Selain itu, keterlibatan UEA dapat dipahami sebagai bagian dari proyek Arabisasi Sudan.
UEA berupaya tampil sebagai “pelindung kepentingan Arab”, namun hal ini justru menciptakan pembersihan etnis. Tujuan mereka adalah mengambil alih semua sumber daya Sudan dan meneguhkan pengaruh geopolitik. Tidak hanya UEA, kekuatan Barat dan terutama rezim Israel berada di balik berbagai perkembangan ini.
Ibrahim menegaskan bahwa peristiwa di Sudan harus dilihat dalam konteks lebih luas, termasuk apa yang terjadi di Libya, Tunisia, Lebanon, Irak, dan Yaman. Strategi yang digunakan adalah melemahkan pemerintahan pusat dengan memecah belah internal negara tersebut.
Bagaimana Respons Internasional terhadap Situasi di Sudan?
Ibrahim mengatakan bahwa ada slogan yang kini populer di Sudan: “Sudan tidak punya teman selain Sudan.” Kalimat ini menggambarkan kenyataan bahwa hampir tidak ada negara yang benar-benar mendukung Sudan. Respons internasional umumnya sebatas pemberitaan media.
Namun, ia menilai bahwa penetapan pemimpin RSF sebagai kepala organisasi teroris bisa mengubah peta diplomatik dan mengarah pada langkah-langkah positif seperti pengucilan internasional. Ia membandingkan tragedi Fashir dengan peristiwa di Gaza, dan menganggap respons dunia terhadap kedua situasi tersebut serupa: sangat minim dan tidak memadai.
Ia menambahkan bahwa organisasi masyarakat sipil Barat mulai mengkritik UEA, dan gerakan awal untuk mendorong sanksi internasional sudah terlihat. Menurutnya, UEA pada akhirnya akan menjadi pihak yang kalah. Ia juga menyebut bahwa sebagaimana Iran menjadi target tekanan internasional, Sudan kini diperlakukan dengan cara yang sama—seolah keduanya mengalami nasib yang serupa.
Apa Jalan Keluar dan Masa Depan Sudan?
Ibrahim mengatakan bahwa tujuan aktor asing adalah melemahkan pemerintahan pusat, memecah Sudan, dan menciptakan dua negara. Strategi itu ditujukan untuk menjadikan Sudan negara yang lemah dan terisolasi. Sudan pernah menjadi pendukung utama Hamas, sehingga menurutnya negara tersebut kini “dihukum” oleh Israel.
Selain itu, UEA tidak menginginkan demokrasi atau pemilu di Sudan. Keluarga “Mohammed Hamdan Dagalo” (Hemedti), pemimpin RSF, disebut sedang berupaya memantapkan diri sebagai penguasa Sudan. Tujuan akhirnya adalah mencabik-cabik Sudan, membaginya menjadi dua negara, serta menenggelamkannya dalam kekacauan dan perang berkepanjangan.
Mengenai solusi, ia menegaskan bahwa solusi diplomatik memang penting, tetapi sulit diharapkan karena konflik ini memiliki dimensi global. Menurutnya, apa yang terjadi di Sudan merupakan kelanjutan dari kebijakan Barat dan AS terhadap kawasan tersebut. Tujuannya adalah memecah negara, melemahkan tatanan sosial, dan menghancurkan struktur ekonominya—hingga Sudan menjadi negara gagal. (*)
Sumber: Mehr News
Penerjemah dan Editor: Sayyid Ali Hadi
