BERITAALTERNATIF.COM – Transformasi pelayanan publik menjadi kunci utama dalam membangun birokrasi yang tangguh, daerah yang mandiri, dan masyarakat yang memiliki kepercayaan terhadap pemerintah. Prinsip keterbukaan informasi publik dinilai sebagai “napas” dari birokrasi modern yang mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Otok Kusuwandaru, yang mewakili Menteri PANRB Rini Widyantini dalam acara Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Expo 2025 bertema Kemandirian Daerah Melalui Reformasi Birokrasi & Inovasi Pelayanan Publik, di Jakarta, Rabu (15/10/2025).
Menurut Otok, arah kebijakan pelayanan publik saat ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya birokrasi yang responsif, efisien, dan berbasis teknologi.
Dia menyebutkan, fokus pemerintahan saat ini tidak hanya pada percepatan implementasi kebijakan, tetapi juga pemberantasan korupsi, penguatan koordinasi lintas lembaga, serta peningkatan disiplin dan produktivitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Tantangan utama kita bukan lagi pada prosedur, melainkan pada bagaimana kita membangun kembali kepercayaan publik. Reformasi pelayanan publik adalah cara kita menanamkan kepercayaan itu melalui birokrasi yang bersih, cepat, dan manusiawi,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa agenda Reformasi Birokrasi Tematik 2025–2029 berfokus pada hasil nyata di lapangan.
Setiap fokus reformasi birokrasi, mulai dari penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, hilirisasi sumber daya, hingga transformasi digital, bermuara pada kualitas pelayanan publik yang nyata dan terbuka.
Otok mencontohkan penanggulangan kemiskinan diwujudkan melalui akses layanan dasar, investasi melalui perizinan yang transparan, hilirisasi melalui efisiensi layanan energi dan pangan, serta digitalisasi melalui SPBE dan SIPP Nasional yang partisipatif.
“Di sinilah keterbukaan informasi publik menjadi pengikat agar masyarakat bisa tahu, menilai, dan ikut mengawasi,” jelasnya.
Untuk memastikan transformasi berjalan sistematis, Kementerian PANRB mengembangkan lima pilar dengan 15 inisiatif strategis. Pilar tersebut mencakup kebijakan yang berkualitas, layanan yang inklusif, inovasi berkelanjutan, serta sistem evaluasi berbasis data.
Beberapa inovasi yang disebutkan Otok antara lain Forum Konsultasi Publik, SP4N-Lapor!, Mal Pelayanan Publik, Survei Kepuasan Masyarakat, hingga layanan ramah kelompok rentan. Semua inisiatif ini, menurutnya, merupakan wujud nyata dari birokrasi yang terbuka dan partisipatif.
Dia juga menekankan bahwa inovasi adalah motor utama transformasi pelayanan publik. ASN diharapkan tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga menjadi agen perubahan yang mampu beradaptasi dengan tantangan zaman.
“Banyak inovasi daerah dan K/L di Indonesia kini diakui dunia. Contohnya, Aceh Singkil, Sragen, Teluk Bintuni, BNPB, KLHK, dan Kota Semarang berhasil meraih penghargaan UN Public Service Awards. Ini bukti bahwa pelayanan publik kita mulai menjadi model yang bisa menginspirasi dunia,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah tengah mengembangkan Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebagai alat ukur sekaligus mekanisme umpan balik bagi pengambilan kebijakan dan pengembangan karier ASN.
IPP melibatkan lebih dari 600 instansi, 300 ribu unit layanan, dan 5 juta ASN, serta terhubung dengan berbagai indikator nasional seperti reformasi birokrasi, prioritas pembangunan, dan tata kelola pemerintahan.
“IPP akan memetakan kualitas layanan secara real-time—dari inovasi, tata kelola, hingga kepuasan masyarakat. Dengan begitu, kebijakan berbasis data dapat benar-benar diwujudkan,” tambahnya.
Menutup paparannya, ia menyerukan agar seluruh instansi pemerintah memperkuat budaya mendengarkan aspirasi publik.
Otok menekankan pentingnya membangun empati dalam pelayanan publik agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.
Ia menegaskan, mendengar langsung keluhan masyarakat adalah langkah pertama menuju pelayanan publik yang tepat sasaran.
“Birokrasi yang tangguh bukan hanya yang cepat bekerja, tapi yang mau belajar dan memperbaiki diri bersama rakyat,” tutupnya. (*)
Sumber: Menpan.go.id
Editor: Ufqil Mubin
