Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen penuh mendukung program eliminasi malaria, khususnya di wilayah-wilayah endemik seperti Papua. Dalam forum internasional 9th Asia Pacific Leaders’ Summit on Malaria Elimination yang digelar di Kabupaten Badung, Bali, Selasa (17/6), Ribka menyampaikan bahwa Kemendagri memiliki peran strategis dalam memastikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di enam provinsi baru hasil pemekaran Papua benar-benar mengalokasikan anggaran khusus untuk program eliminasi malaria. Ia menegaskan bahwa komitmen ini bukan sekadar janji, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk rencana aksi yang terukur dan terarah. Mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ribka memberikan apresiasi kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin serta negara-negara sahabat yang turut menyatakan komitmennya terhadap upaya penghapusan malaria di Indonesia. Ia juga memuji provinsi-provinsi yang telah berhasil mencapai status bebas malaria dan menerima penghargaan dari Kementerian Kesehatan.
Ribka menyoroti tantangan besar yang masih dihadapi Indonesia, yakni eliminasi malaria di wilayah Tanah Papua, yang kini terdiri dari enam provinsi. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan, sekitar 93 persen dari total kasus malaria nasional berasal dari wilayah tersebut. Hal ini menjadikan Papua sebagai prioritas utama dalam strategi eliminasi nasional. Menurut Ribka, eliminasi malaria tidak bisa dilepaskan dari kerangka besar pembangunan nasional, termasuk visi Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, isu ini harus menjadi bagian dari strategi pembangunan manusia Indonesia agar dapat meningkatkan daya saing dan produktivitas bangsa. Ia menambahkan bahwa Kemendagri akan memastikan masuknya program ini secara konkret dalam dokumen perencanaan daerah melalui nota kesepahaman bersama pemerintah daerah.
Sebagai langkah awal, Kemendagri dan pemerintah daerah akan bekerja sama menyiapkan alokasi anggaran yang jelas dan memadai untuk mendukung pelaksanaan program eliminasi malaria di Papua. Nota kesepahaman yang ditandatangani akan menjadi landasan untuk pengawasan dan pendampingan berkelanjutan oleh Kemendagri. Ribka memastikan bahwa Kemendagri tidak akan berjalan sendiri dalam upaya ini, melainkan akan terus mendampingi pemerintah daerah sampai target eliminasi malaria benar-benar tercapai. Forum Asia Pacific Leaders’ Summit on Malaria Elimination ini juga dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, seperti Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Executive Director The Global Fund Peter Sands, CEO APLMA Sarthak Das, serta perwakilan dari berbagai negara Asia Pasifik. Bagi Indonesia, forum ini menjadi ajang penting dalam diplomasi kesehatan dan menegaskan arah kebijakan pembangunan kesehatan yang lebih inklusif dan berkeadilan, khususnya bagi masyarakat di Papua yang selama ini menghadapi tantangan berat dalam akses layanan kesehatan.
Sumber : ANTARA
Editor : M.Anshori
