BERITAALTERNATIF.COM – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kutai Kartanegara (Kukar) mendesak Polda Kalimantan Timur mengusut tuntas dugaan tindakan represif aparat kepolisian terhadap Ketua Umum dan sejumlah kader HMI Cabang Samarinda saat menggelar demonstrasi di Kantor PLN UP3 Samarinda, Kamis 5 Novber 2026.
Desakan tersebut disampaikan melalui aksi unjuk rasa di depan Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Kukar, Sabtu (7/11/2026).
Puluhan kader HMI Kukar yang mengenakan pakaian serba hitam turun ke jalan sebagai bentuk protes sekaligus solidaritas terhadap kader HMI Samarinda.
Ketua Umum HMI Cabang Kukar, Zulhansyah, menilai dugaan kekerasan terhadap mahasiswa tersebut menjadi persoalan serius yang perlu mendapat perhatian institusi kepolisian.
Menurut Zulhan, peristiwa itu kembali memunculkan pertanyaan mengenai komitmen Polri dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
Dia meminta kepolisian tidak menggunakan kewenangan dan kekuasaannya untuk melakukan tindakan yang justru merugikan masyarakat.
“Harapan kami adalah tidak ada lagi masyarakat yang terluka akibat tindakan ataupun ulah dari kepolisian,” ujar Zulhan saat menyampaikan orasi.
Ia juga menyinggung sejumlah kasus yang pernah mencoreng citra kepolisian, mulai dari penghapusan red notice atas nama Joko Tjandra hingga kasus pembunuhan anggota kepolisian oleh sesama anggota pada 2022.
Menurut dia, berbagai persoalan tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi Polri untuk memperbaiki institusi dan memastikan pelanggaran serupa tidak kembali terjadi, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Zulhan mengingatkan tindakan represif terhadap mahasiswa dan masyarakat tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Jika tidak ditangani secara serius, tindakan semacam itu berpotensi memicu konflik yang lebih luas.
“Kami tidak ingin anggota kami, masyarakat, maupun rakyat kecil menjadi korban konflik horizontal yang diciptakan oleh penguasa,” tegasnya.
Dalam aksi tersebut, HMI Cabang Kukar menyampaikan sejumlah tuntutan. Di antaranya mengecam tindakan represif aparat terhadap kader HMI dan massa demonstrasi, serta mendesak Polda Kaltim mengawal proses hukum atas dugaan kekerasan terhadap kader HMI Samarinda.
Mereka juga meminta aparat yang terbukti melakukan pelanggaran dijatuhi sanksi tegas, termasuk pemberhentian dari institusi kepolisian.
Selain itu, HMI Kukar mengingatkan Polres Kukar agar mengedepankan pendekatan persuasif dan tidak melakukan tindakan represif ketika mengamankan demonstrasi di wilayah hukumnya.
Mereka turut mendesak kepolisian menyiapkan strategi pengamanan dan mitigasi risiko di lapangan secara proporsional tanpa menggunakan kekuatan secara berlebihan. (*)
Penulis: Ulwan Murtadho
Editor: Ufqil Mubin
