BERITAALTERNATIF.COM – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kepolisian Resor (Polres) Kukar menyepakati komitmen pengamanan aksi demonstrasi secara humanis serta sesuai ketentuan hukum.
Komitmen tersebut dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani setelah HMI Cabang Kukar menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolres Kukar, Sabtu (7/11/2026).
Aksi itu digelar sebagai bentuk solidaritas terhadap Ketua Umum dan sejumlah kader HMI Cabang Samarinda yang diduga mengalami tindakan represif aparat kepolisian saat berunjuk rasa di Kantor PLN UP3 Samarinda, Kamis (5/11/2026).
Ketua Umum HMI Cabang Kukar, Zulhansyah, mengatakan tindakan represif aparat terhadap mahasiswa dan masyarakat tidak boleh terus berulang. Menurutnya, kepolisian harus menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
Dalam orasinya, Zulhan juga menyinggung sejumlah kasus yang pernah mencoreng institusi Polri, mulai dari penghapusan red notice atas nama Joko Tjandra hingga pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat oleh mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo pada 2022.
Dia menilai berbagai persoalan tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi bagi kepolisian, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Harapan kami adalah tidak ada lagi masyarakat yang terluka akibat tindakan ataupun ulah dari kepolisian. Itu harapan besar kami,” ujarnya.
Ia mengingatkan, tindakan aparat yang tidak sesuai aturan berpotensi memicu konflik lebih luas. Karena itu, HMI meminta kepolisian mengedepankan pendekatan persuasif dalam mengawal penyampaian aspirasi.
“Kami tidak ingin anggota kami, masyarakat, maupun rakyat kecil menjadi korban konflik horizontal yang diciptakan oleh penguasa,” tegasnya.
Dalam aksi tersebut, HMI Cabang Kukar menyampaikan empat tuntutan. Pertama, mengecam tindakan represif aparat terhadap kader HMI dan massa demonstrasi.
Kedua, mendesak Polda Kalimantan Timur mengawal proses hukum atas dugaan tindakan represif tersebut serta meminta aparat yang terbukti melakukan pelanggaran diberhentikan.
Ketiga, meminta Polres Kukar tidak melakukan tindakan represif dalam pengamanan demonstrasi di wilayah hukumnya. Keempat, mendesak kepolisian menyusun strategi pengamanan dan mitigasi risiko lapangan secara proporsional tanpa penggunaan kekuatan berlebihan.
Menanggapi tuntutan tersebut, Wakapolres Kukar, Kompol Izdiharuddin Faris Raharja Putra, menyatakan pihaknya menerima dan menyimak seluruh aspirasi mahasiswa.
Faris menjelaskan, Kapolres Kukar tidak dapat menghadiri pertemuan karena sedang menjalani pemeriksaan kesehatan rutin di luar kota sejak Rabu. Kapolres dijadwalkan kembali pada Minggu dan mengamanahkan dirinya untuk menerima massa aksi.
Dia menyebut pengamanan demonstrasi HMI Cabang Kukar pada hari itu telah dilaksanakan dengan pendekatan humanis. Ia juga mengapresiasi mahasiswa yang mampu menjaga situasi tetap kondusif.
“Kami sangat sepakat dan sudah membuktikan bahwa pengamanan aksi penyampaian aspirasi dari adik-adik mahasiswa HMI Kukar dilakukan secara humanis, tanpa mengedepankan tindakan represif,” ungkapnya.
Ia memastikan Polres Kukar berkomitmen mengawal setiap kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat dengan tetap berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku.
Faris juga menegaskan bahwa anggota kepolisian yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai mekanisme yang berlaku, baik melalui penegakan disiplin, kode etik, maupun proses pidana.
“Apabila ada anggota yang melakukan tindakan menyalahi aturan, kami akan melakukan tindakan tegas,” katanya.
Menurut Faris, anggota Polri juga memiliki kewajiban untuk menaati hukum dan mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang dilakukan.
“Walaupun kami ini anggota Polri, kami juga masyarakat seperti adik-adik sekalian. Jadi, kami tetap terikat dengan peraturan hukum yang berlaku,” tutupnya. (*)
Penulis: Ulwan Murtadho
Editor: Ufqil Mubin
