BERITAALTERNATIF.COM – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mendorong penataan kawasan Jalan Kartini dan Jalan Mayjen Panjaitan, Tenggarong, menjadi kawasan tepi sungai yang modern, tertata, dan memiliki nilai ekonomi.
Fahri bahkan mengusulkan agar kawasan tersebut dikembangkan dengan konsep riverside atau riverview sehingga dapat menjadi ikon baru Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Menurutnya, kawasan yang berada di sepanjang Sungai Tenggarong tersebut memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi ruang perkotaan yang bernilai tinggi.
Dia menilai, bantaran sungai tidak seharusnya identik dengan permukiman kumuh. Dengan perencanaan yang tepat, kawasan tersebut justru dapat menjadi kawasan hunian strategis sekaligus pusat aktivitas ekonomi masyarakat.
“Bayangkan kalau kita pergi ke luar negeri, kalau ada hotel atau apartemen, di belakangnya ada istilah riverside atau riverview, itu pasti mahal. Nah, ini yang mesti kita pikirkan,” ujarnya di Pendopo Odah Etam dalam kunjungan kerja ke Kukar Jumat (6/11/2026).
Fahri mengingatkan, penataan kawasan sungai tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan fisik di sepanjang tepian sungai. Pemerintah juga harus menyelesaikan persoalan permukiman, sanitasi, dan limbah rumah tangga yang berpotensi mencemari lingkungan.
Dalam paparan Pemkab Kukar, rencana penataan kawasan Kartini–Panjaitan mencakup pembangunan 219 unit rumah dengan anggaran Rp80,236 miliar. Program tersebut direncanakan berlangsung pada 2027–2029 di Kecamatan Tenggarong.
Sejumlah dokumen persiapan telah disiapkan, mulai dari studi kelayakan (feasibility study), desain teknis terperinci (detail engineering design/DED), rencana anggaran biaya (RAB), dokumen lingkungan, hingga rencana relokasi warga.
Fahri menilai, relokasi menjadi salah satu aspek penting dalam penataan kawasan tersebut. Namun, pemindahan warga tidak boleh dilakukan tanpa mempertimbangkan hubungan sosial dan ekonomi masyarakat dengan lingkungan tempat tinggal mereka.
Dia mengungkapkan, sebagian besar warga yang tinggal di kawasan tersebut masih ingin bertahan. Karena itu, konsep hunian vertikal dapat menjadi alternatif agar masyarakat tetap bisa tinggal di kawasan strategis tanpa menghambat penataan bantaran sungai.
“Orang-orang yang ada di sini, sebenarnya, rata-rata tadi disebutkan itu, 100 persen sebenarnya tidak mau pindah. Maka mereka harusnya disisip ke sini, dengan konsep bangunan vertikal,” jelasnya.
Meski demikian, Fahri mengakui pembangunan hunian vertikal membutuhkan perencanaan lebih kompleks. Untuk tahap awal, ia meminta pemerintah daerah mulai mematangkan konsep lokasi relokasi yang layak.
“Yang sekarang ini yang mau kita tentu adalah memindahkan mereka ke satu lokasi lain. Nah, tolong di situ dimulai saja konsepnya,” katanya.
Dia juga mengingatkan agar lokasi relokasi tidak hanya dipenuhi bangunan rumah tanpa fasilitas pendukung. Kawasan baru harus dirancang sebagai lingkungan perkotaan yang memiliki sekolah, rumah ibadah, ruang sosial, perumahan bersubsidi, hingga ruang usaha.
Menurutnya, penyediaan infrastruktur menjadi faktor penting agar masyarakat dapat menjalani kehidupan secara layak setelah berpindah dari kawasan lama.
“Di kawasan baru itu, niatkan jadi kota. Pak Prabowo itu menginstitusikan untuk kita bikin 5–10 kota baru. Idenya memang untuk menyerap kekumuhan yang ada di perkotaan seperti ini. Diserap ke pinggir. Tapi tolong serius dibikin ini, infrastrukturnya,” tegas Fahri.
Lebih jauh, Fahri mendorong Tenggarong menjadi salah satu kota percontohan dalam penataan permukiman tepi sungai.
Dia menilai kawasan Kartini–Panjaitan berpotensi menjadi wajah baru ibu kota Kukar apabila dikembangkan melalui perencanaan yang terintegrasi.
“Karena ini, mari kita jadikan Tenggarong ini sebagai kota percontohan. Jadi desain yang dibuat tadi, kalau soal yang 150 rumah ini sebenarnya enggak apa-apa. Cuma nanti penataan ulang ini dibikin indah, itu bisa menjadi maskot dari kota Tenggarong, yang tadi itu riverside, riverview,” ungkapnya.
Namun, ia mengingatkan agar pengembangan kawasan tidak hanya mengejar daya tarik wisata. Aktivitas ekonomi masyarakat juga harus menjadi bagian dari perencanaan sehingga kawasan tersebut mampu memberikan penghasilan secara berkelanjutan.
Fahri menilai, pembangunan kawasan tanpa perhitungan sumber pendapatan dan biaya pemeliharaan berisiko membuat fasilitas yang telah dibangun tidak terawat.
“Jangan hanya dia menjadi kawasan wisata yang pertumbuhan ekonominya tidak terukur. Soalnya kadang-kadang kalau orang hanya wisata, tapi sumber ekonominya tidak memberikan pendapatan kepada penduduk untuk bisa melakukan pembelian harian, kalau tidak ada, ini rusak nanti,” tuturnya.
Sementara itu, revitalisasi kawasan Kartini dan Panjaitan telah lama menjadi agenda Pemkab Kukar. Sejumlah alternatif lokasi relokasi warga sebelumnya telah dibahas, di antaranya Teluk Dalam, Tenggarong Seberang, dan Mangkurawang, Tenggarong.
Pemkab Kukar merancang penataan tersebut agar warga tetap berada tidak jauh dari pusat kota serta memiliki akses terhadap fasilitas umum yang memadai.
Fahri menyatakan akan mengupayakan dukungan pemerintah pusat, terutama untuk kebutuhan infrastruktur dan pembiayaan penataan kawasan.
“Nanti yang soal penghubungan infrastruktur dari pemerintah pusat, tentu saya akan upayakan. Dan penataan kawasan ini sebenarnya yang sudah ada ini, dengan anggaran dan sebagainya, nanti kita perjuangkan,” pungkasnya. (*)
Penulis: Ulwan Murtadho
Editor: Ufqil Mubin
