BERITAALTERNATIF.COM – Pengamat Asia Barat, Ismail Amin Pasannai, menyoroti standar ganda dalam narasi para pendengung (buzzer) Arab Saudi terkait keterlibatan Iran di Suriah dan keterlibatan Saudi di Yaman.
Ismail membandingkan dinamika konflik di kedua negara tersebut, khususnya mengenai keterlibatan kekuatan asing dalam menghadapi kelompok-kelompok pemberontak.
Menurutnya, konflik Suriah bermula ketika gelombang Arab Spring turut memicu gerakan yang menentang pemerintahan Bashar al-Assad.
Dia menyebut rezim Assad saat itu digambarkan sebagai pemerintahan tirani dan diktator yang telah berkuasa selama lebih dari empat dekade.
Ia mengaku heran karena bersamaan dengan aksi demonstrasi berdatangan milisi-milisi asing bersenjata di Suriah. Qatar dan Turki sangat terbuka berperan memasukkan milisi-milisi asing bersenjata itu. Para milisi tersebut didanai dan dipermudah masuk melalui perbatasan. Saudi pun mendukung melalui fatwa-fatwa ulamanya mengenai wajibnya berjihad di Suriah.
Demonstrasi yang awalnya murni gerakan sipil pun berubah menjadi pemberontakan bersenjata. “Banyak milisi bersenjata terbentuk dengan kepentingannya masing-masing,” ungkapnya dalam tulisannya di akun Facebook pribadinya yang dikutip media ini pada Senin (28/9/2026).
Ismail kemudian menjelaskan bahwa Assad, sebagai penguasa Suriah, meminta bantuan Iran dan Rusia untuk menghadapi kelompok-kelompok pemberontak.
Iran dan Rusia pun masuk menghadapi pemberontak. Anehnya, Amerika Serikat tanpa ada yang memintanya juga ikut bermain di air yang sedang keruh.
Hasilnya, ungkap dia, meski pemberontak berhasil dipukul mundur dan Suriah mulai kembali stabil, tiba-tiba di tengah gejolak perang Iran vs Israel, Jolani yang tersudut di Idlib bangkit kembali melakukan pemberontakan atas dukungan Turki.
Berkat permainan intelijen dan konspirasi tingkat tinggi, Suriah yang tidak lagi dibantu Iran, berhasil direbut Jolani. Assad kabur ke Rusia.
“Dengan Jolani berkuasa dan memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran. Iran meninggalkan Suriah. Dan Suriah tidak lagi menjadi urusannya,” beber Ismail.
Dia kemudian mengalihkan perhatiannya kepada konflik Yaman. Ia menilai terdapat kemiripan dalam hal keterlibatan kekuatan asing dalam konflik internal kedua negara.
Yaman dipimpin oleh Ali Abdullah Saleh yang korup. Kemudian kelompok Houthi memberontak. Abdullah Saleh merupakan penganut Zaidiyah, dan wakilnya saat itu Mansour Al Hadi, penganut Sunni. Karena didukung rakyat Yaman, Houthi berhasil menjatuhkan Abdullah Saleh.
Secara konstitusi, pemerintahan jatuh ke wakilnya, Mansour Al Hadi. Tidak adanya dukungan dari rakyat Yaman membuat Al Hadi kabur ke Saudi. Hadi meminta bantuan Saudi untuk mengembalikan kekuasaannya. Saudi pun menyerang Yaman.
“Ratusan ribu warga Yaman menjadi korban akibat serangan Saudi sepanjang 2015-2020,” bebernya.
Berdasarkan perbandingan tersebut, Ismail mempertanyakan perbedaan cara narasi mengenai keterlibatan Iran di Suriah dan Saudi di Yaman.
Urutannya, terjadi pemberontakan di Suriah. Assad meminta bantuan Iran. Iran menyerang pemberontak. Narasi yang muncul, Iran membantu Assad membantai Ahlusunnah di Suriah.
Di Yaman juga terjadi pemberontakan. Al Hadi meminta bantuan Saudi. Saudi menyerang pemberontak. Narasi yang muncul justru Saudi membantu pemerintahan Yaman memerangi pemberontak yang Syiah.
“Yang meski dari serangan Saudi menelan korban jiwa warga sipil Yaman yang juga ada Ahlusunnah di dalamnya namun tidak disebut Saudi membantai Ahlusunnah di Yaman,” terangnya.
Dia juga membandingkan sikap Iran terhadap Suriah setelah Assad meninggalkan kekuasaan dengan sikap Saudi terhadap Yaman setelah Al Hadi tidak lagi berkuasa.
“Assad kabur ke Suriah. Jolani berkuasa. Iran tidak lagi kepo. Itu urusan internal Suriah. Biarkan rakyat Suriah menentukan pemimpinnya sendiri,” tulisnya.
Menurutnya, kondisi tersebut berbeda dengan sikap Saudi terhadap pemerintahan Houthi di Yaman.
Saat Hadi kabur ke Saudi, Houthi pun berkuasa. Saudi ikut campur dalam urusan Yaman. Saudi tetap memaksakan agar Hadi yang berkuasa. Negara kerajaan itu membentuk pemerintahan tandingan di Aden.
“Meksi menguasai lebih banyak wilayah Yaman dan didukung mayoritas rakyat Yaman, Saudi ogah mengakui Houthi. Sampai sekarang Saudi masih mengusik pemerintahan yang sah di Yaman,” ungkapnya.
Dari perbandingan tersebut, ia mempertanyakan dasar penilaian yang digunakan dalam melihat keterlibatan Iran dan Saudi dalam konflik internal negara lain.
“Ketika Saudi boleh membantu Al Hadi mengatasi pemberontak, mengapa Iran disalahkan ketika membantu Assad di saat juga berhadapan dengan pemberontak?” sebutnya.
Ia juga mempertanyakan perbedaan narasi mengenai korban sipil akibat operasi militer kedua negara.
“Ketika Iran yang menyerang pemberontak, mengapa dikatakan Iran menyerang dan membantai warga Suriah sementara ketika Saudi yang melakukannya di Yaman yang dikatakan Saudi murni memerangi pemberontak padahal investigasi dan laporan independen lembaga HAM PBB menyebutkan ratusan warga sipil terbantai pasukan Saudi,” terangnya.
Ismail selanjutnya mempertanyakan alasan Saudi tetap terlibat dalam konflik Yaman setelah pemerintahan Al Hadi tidak lagi menguasai pemerintahan di negara tersebut.
“Saat Iran memberi kesempatan Suriah membangun negeri mereka sendiri tanpa intervensi asing, mengapa Saudi tidak melakukan hal yang sama terhadap Yaman? Meski Al Hadi sudah tidak lagi berkuasa sebagaimana Assad, mengapa Saudi masih ngotot memaksakan kehendaknya dengan menyerang Yaman?” tanyanya.
Dia kemudian menutup pernyataannya dengan serangkaian pertanyaan mengenai perbedaan penilaian terhadap Iran dan Saudi.
“Kalau Iran yang membantu itu menjadi pelanggaran dan kalau Saudi yang membantu itu kepahlawanan? Kalau Jolani memberontak itu heroisme dan kalau Houthi yang memberontak itu makar? Kalau Saudi membantu Al Hadi itu solidaritas dan kalau Iran membantu Houtsi itu memecahbelah? Silakan dinilai,” tutupnya. (*)
Penulis & Editor: Ufqil Mubin
