BERITAALTERNATIF.COM – Aktivis muda Indonesia, Muhammad Alhasni, menyampaikan kritik keras terhadap keputusan Indonesia yang bergabung dalam Board of Peace (BoP) yang digagas Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.
Menurut Alhasni, langkah tersebut merupakan blunder diplomatik yang berpotensi mencederai konsistensi sikap Indonesia terhadap perjuangan Palestina.
Dia menilai pembentukan BoP tidak dapat dilepaskan dari dinamika konflik di Gaza, khususnya pasca eskalasi besar di kawasan Masjid Al-Aqsa.
Ia menyebut bahwa inisiatif tersebut muncul di tengah kegagalan pendekatan militer dan pelucutan senjata yang selama ini dilakukan negara-negara Barat yang pro terhadap Israel.
“Ini bentuk keputusasaan setelah dua tahun agresi dan genosida. Ketika pendekatan militer tidak berhasil, mereka menggiring opini bahwa satu-satunya jalan adalah diplomasi versi mereka,” ujarnya di kanal YouTube Bincang Berita Maula TV yang dikutip media ini pada Senin (23/2/2026).
Alhasni juga mengkritik pendekatan two-state solution yang menurutnya justru berpotensi melegitimasi penjajahan yang masih berlangsung.
Dia mempertanyakan urgensi Indonesia bergabung dalam BoP. Secara geopolitik, Indonesia tidak memiliki posisi tawar strategis dalam menentukan arah kebijakan global, khususnya dalam struktur Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang didominasi negara-negara pemegang hak veto.
Menurutnya, partisipasi Indonesia lebih berpotensi menjadi legitimasi simbolik dibandingkan kekuatan riil untuk memengaruhi kebijakan.
Ia juga menyoroti minimnya pembahasan kritis di media nasional mengenai isu ini.
“Mengapa media besar tidak membahas secara terbuka? Mengapa dukungan ormas dilakukan secara tertutup? Ini patut dipertanyakan,” tegasnya.
Alhasni menyampaikan kekhawatiran bahwa kedekatan Indonesia dengan AS dapat menggeser posisi tradisional Indonesia yang selama ini dikenal konsisten mendukung kemerdekaan Palestina.
Dia juga mengingatkan bahwa simpati publik Indonesia terhadap perjuangan Palestina sangat besar, sehingga kebijakan pemerintah harus tetap mempertimbangkan aspirasi masyarakat.
Ia menyerukan pentingnya edukasi publik dan partisipasi masyarakat dalam mengawal arah kebijakan luar negeri Indonesia.
“Kesadaran harus dijaga. Sikap kritis harus tetap hidup. Isu ini bukan sekadar diplomasi, tetapi menyangkut posisi moral bangsa,” katanya.
Alhasni menyebut bergabung Indonesia dalam BoP berpotensi menjadi instrumen untuk memecah simpati publik dunia terhadap apa yang ia sebut sebagai “poros perlawanan” Palestina.
Dia menilai bahwa pendekatan yang dibangun melalui BoP bukan semata soal perdamaian, melainkan strategi menggeser opini global.
Ia menjelaskan, ada pola pembingkaian narasi di mana kelompok seperti Hamas akan diposisikan sebagai pihak yang “tidak mau diajak duduk bersama” ketika menetapkan garis merah politiknya.
“Ketika mereka mempertahankan prinsip atas tanahnya, mereka akan dicitrakan sebagai pihak yang tidak bisa diajak dialog,” ujarnya.
Menurutnya, hal tersebut berpotensi mengisolasi bukan hanya Palestina, tetapi juga kelompok lain yang selama ini disebut sebagai bagian dari poros perlawanan, termasuk Hizbullah di Lebanon dan dukungan dari Iran.
Alhasni juga menyinggung dinamika dalam negeri. Ia melihat adanya kecenderungan konsolidasi dukungan terhadap kebijakan pemerintah melalui pendekatan kepada ormas-ormas Islam dan elite politik.
Menurutnya, perubahan sikap sejumlah kelompok yang sebelumnya kritis menjadi mendukung Indonesia bergabung dalam BoP patut dicermati secara terbuka dan transparan.
“Jika semua elite dan ormas tiba-tiba memiliki narasi yang seragam, publik berhak bertanya apa yang sebenarnya terjadi di balik layar,” katanya.
Dia menilai isu ini bukan sekadar persoalan diplomasi luar negeri, melainkan menyangkut arah ideologis dan moral bangsa.
Alhasni mengingatkan potensi polarisasi antara narasi nasionalisme dan solidaritas global terhadap Palestina.
Ia mengkhawatirkan jika kritik terhadap kebijakan luar negeri justru dipersepsikan sebagai sikap anti-nasional, sehingga ruang diskusi publik menjadi menyempit.
Di akhir pernyataannya, Alhasni menyerukan pentingnya keterbukaan informasi dan ruang diskusi yang sehat.
“Isu ini harus dibahas secara jernih. Jangan sampai simpati publik terhadap perjuangan Palestina dipatahkan melalui framing yang tidak transparan,” tutupnya. (*)
Penulis & Editor: Ufqil Mubin
