BERITAALTERNATIF.COM — Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Husni Fahruddin, menilai lemahnya pengawasan dan pengamanan alur pelayaran di Sungai Mahakam telah menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan publik serta berpotensi menyebabkan kerugian negara dan daerah.
Penilaian tersebut disampaikan Husni menyusul insiden tabrakan kapal dan tongkang yang berulang kali terjadi terhadap jembatan di Sungai Mahakam, yang merupakan infrastruktur strategis milik Pemerintah Kota Samarinda.
Menurut dia, Sungai Mahakam bukan hanya jalur pelayaran komersial, tetapi juga kawasan vital yang menopang aktivitas ekonomi, distribusi logistik, serta mobilitas masyarakat.
Oleh karena itu, ia menegaskan, setiap bentuk kelalaian dalam pengelolaannya berpotensi menimbulkan dampak berantai.
Husni menegaskan bahwa insiden tabrakan kapal terhadap jembatan tidak dapat dipandang sebagai kecelakaan biasa, melainkan indikasi adanya persoalan sistemik dalam tata kelola keselamatan pelayaran.
“Kalau kejadian seperti ini terus berulang, berarti ada yang tidak beres dalam sistem pengawasan dan pengamanan alur pelayaran. Ini menyangkut keselamatan orang banyak,” katanya dalam rilisnya yang diterima media ini pada Jumat (10/12/2026).
Dia menyoroti kerusakan pada struktur pelindung jembatan, seperti fender dan bagian penyangga, yang apabila tidak ditangani serius dapat mengancam kekuatan utama jembatan.
Kondisi tersebut, menurutnya, berisiko besar terhadap keselamatan pengguna jalan yang setiap hari melintas.
Selain ancaman keselamatan, ia menekankan potensi kerugian keuangan negara dan daerah akibat biaya perbaikan infrastruktur yang tidak sedikit.
Anggaran publik, lanjutnya, seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat, bukan berulang kali untuk menutup dampak kelalaian. “Ini tidak bisa dibiarkan,” ujarnya.
Husni menilai bahwa pengawasan pelayaran di Sungai Mahakam melibatkan kewenangan berbagai pihak, sehingga diperlukan kejelasan tanggung jawab dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan tugas masing-masing institusi.
Dia juga menyinggung pentingnya peran negara dalam menjamin keselamatan jiwa masyarakat, khususnya di kawasan yang memiliki tingkat risiko tinggi seperti jalur pelayaran sungai besar.
“Negara tidak boleh abai. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama, apalagi ini menyangkut fasilitas publik yang digunakan setiap hari,” tegasnya.
Ia berharap persoalan ini tidak hanya disikapi secara reaktif setelah kejadian, tetapi ditindaklanjuti dengan langkah konkret berupa pembenahan sistem pengamanan, pengawasan teknis, serta penegakan tanggung jawab hukum terhadap pihak-pihak terkait.
Husni menegaskan, jika tidak ada perbaikan serius, kejadian serupa berpotensi kembali terulang dan menimbulkan dampak yang lebih besar di masa mendatang. (*)
Penulis: Ulwan Murtadho
Editor: Ufqil Mubin
