BERITAALTERNATIF.COM – Wakil Menteri Luar Negeri Bidang Hukum dan Internasional Iran, Kazem Gharibabadi, menegaskan bahwa Eropa tidak memiliki posisi hukum untuk bisa mengaktifkan mekanisme snapback (mekanisme pemulihan otomatis sanksi). Menurutnya, langkah seperti itu sama sekali tidak memiliki dasar hukum.
Dalam wawancara televisi setelah kembali dari putaran terbaru perundingan Iran dengan troika Eropa di Jenewa, Gharibabadi menjelaskan bahwa delegasi Iran sudah secara terbuka menyampaikan penjelasan ini kepada pihak Eropa.
Meski begitu, dia mengakui pihak Eropa tetap memiliki pandangan berbeda. Kenyataannya Eropa selama bertahun-tahun tidak pernah menjalankan kesepakatan nuklir JCPOA, namun dengan penuh keberanian justru mengklaim masih menjalankannya.
Iran menantang mereka untuk menunjukkan bukti konkret, tetapi semua indikator justru membuktikan sebaliknya. Bahkan, Eropa bukan hanya tidak melaksanakan komitmen, tetapi malah memberlakukan sanksi baru, termasuk terhadap sektor pelayaran dan industri penerbangan Iran beberapa bulan terakhir.
Ia juga menyinggung bahwa pihak Eropa kembali mengangkat ide “perpanjangan” yang sempat disampaikan sebulan lalu. Iran menegaskan bahwa hal tersebut sepenuhnya berada di bawah kewenangan Dewan Keamanan PBB. Apa pun keputusan Dewan, itu adalah keputusan kolektif, dan Iran tidak menjadi bagian dari proses itu.
Gharibabadi menekankan bahwa jika Eropa tetap memulai prosedur snapback, Iran akan memberikan respons yang tegas. Respons tersebut bisa berupa pengiriman surat atau peringatan resmi ke Dewan Keamanan.
Dia juga memperingatkan, dalam kondisi seperti itu, kerja sama yang ada antara Iran dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) akan sepenuhnya terpengaruh dan berpotensi berhenti total.
Ia menambahkan, jika Eropa memilih langkah tersebut, maka mereka sendiri yang mengeluarkan diri dari jalur diplomasi dengan Iran. Setelah itu, pembahasan hanya akan berlangsung di Dewan Keamanan bersama para anggotanya, dan tidak ada lagi dialog langsung dengan Eropa.
Meski demikian, Iran tetap menyatakan kesiapannya untuk melanjutkan kontak diplomatik jika Eropa memilih jalur kerja sama, bukan konfrontasi.
Menjawab pertanyaan soal inspeksi IAEA terhadap fasilitas nuklir Iran, Gharibabadi menjelaskan bahwa inspeksi baru belum dimulai.
Dia menegaskan, Iran bertindak berdasarkan undang-undang yang ditetapkan parlemen, yang bersifat jelas dan tegas. Saat ini hanya ada beberapa inspektur IAEA di Iran untuk mengawasi pengisian bahan bakar di PLTN Bushehr, itu pun atas persetujuan resmi Iran dalam kerja sama dengan Rusia.
Menurutnya, jika pengawas IAEA tidak hadir, maka operasional PLTN Bushehr bisa terganggu. “Apakah ada pihak yang benar-benar ingin PLTN Bushehr berhenti beroperasi? Tentu tidak,” tegasnya. Karena itu, keberadaan inspektur hanya untuk kebutuhan teknis khusus dan sesuai undang-undang.
Gharibabadi menyebutkan bahwa pembicaraan dengan IAEA soal kerangka kerja sama baru memang masih berlangsung, tetapi belum ada teks akhir. Saat ini baru sebatas ide-ide yang dipertukarkan, sementara beberapa poin penting yang merupakan prinsip dasar Iran masih harus dicantumkan. Jika pun suatu saat ada teks final, maka harus melalui jalur legal di dalam negeri, yaitu persetujuan Dewan Keamanan Nasional Iran.
Dia menegaskan, tidak ada mekanisme final dengan IAEA, dan tidak ada inspeksi baru yang dimulai, kecuali pada kasus khusus PLTN Bushehr.
Ia juga mengingatkan, jika Eropa bertindak berdasarkan kepentingan politiknya sendiri, maka pembicaraan Iran dengan IAEA pun otomatis akan terdampak. (*)
Sumber: Mehr News
Penerjemah: Ali Hadi Assegaf
Editor: Ufqil Mubin
