BERITAALTERNATIF.COM – Selat Hormuz kembali menjadi salah satu ujian terpenting bagi Eropa dalam menghadapi krisis Iran dan kebijakan Washington. Dalam beberapa hari terakhir, Prancis berupaya menyusun rancangan resolusi di Dewan Keamanan PBB untuk menjamin kebebasan pelayaran di Hormuz.
Pada saat yang sama, para pejabat negara tersebut menekankan perlunya kembali ke jalur diplomasi dalam pembicaraan dengan Teheran. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kekhawatiran Eropa terhadap dampak gangguan pada jalur energi dan perdagangan tidak semata-mata dapat dikelola melalui logika tekanan dan konfrontasi militer.
Di sisi lain, London juga meningkatkan tekanan terhadap Iran tanpa melakukan partisipasi militer bersama Amerika Serikat. Inggris memberlakukan pembatasan baru di bidang energi, perbankan, pelayaran, asuransi, dan teknologi terhadap Iran serta memperluas cakupan sanksi terhadap kapal dan pesawat Iran.
Namun, dalam pernyataan resminya, Inggris tetap menegaskan bahwa “solusi yang dinegosiasikan” merupakan satu-satunya jalan jangka panjang untuk menyelesaikan persoalan nuklir Iran.
Kesamaan waktu antara tekanan dan diplomasi ini menegaskan batas kebijakan Eropa dibandingkan dengan pendekatan Washington. Brussel dan ibu kota negara-negara Eropa ingin mempertahankan instrumen tekanan terhadap Iran, tetapi tampaknya tidak menganggap keterlibatan dalam perang dan peningkatan eskalasi militer sebagai sesuatu yang secara otomatis sejalan dengan kepentingan mereka.
Batas Dukungan Eropa kepada Trump
Eropa pada periode kedua pemerintahan Trump menghadapi pola hubungan yang berbeda dengan Washington. Dalam pola ini, AS tidak hanya mengharapkan dukungan dari sekutu-sekutu Eropanya, tetapi juga menggunakan tarif, ancaman ekonomi, tekanan keamanan, dan bahkan perselisihan mengenai wilayah salah satu anggota NATO untuk memaksa mereka menerima tuntutannya.
Krisis Greenland menjadi titik balik dalam proses ini. Ketika tekanan untuk menyerahkan wilayah tersebut kepada AS mencapai puncaknya, Trump mengancam akan memberlakukan tarif terhadap sejumlah negara Eropa dan bahkan pada suatu titik tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan.
Respons Eropa juga tidak semata-mata bersifat diplomatik. Para pejabat Eropa membicarakan kemungkinan tindakan ekonomi balasan, sementara Dewan Eropa menegaskan kedaulatan Denmark dan Greenland.
Namun, persoalan tersebut tidak berhenti di Greenland. Tarif perdagangan, tekanan untuk meningkatkan belanja pertahanan, ancaman pengurangan komitmen militer AS di Eropa, serta perbedaan pendapat mengenai cara mengakhiri perang Ukraina secara bertahap membuat ibu kota negara-negara Eropa semakin mempertanyakan apakah setiap keputusan Washington selalu sejalan dengan keamanan Eropa atau tidak.
Dalam persoalan Ukraina, upaya Trump untuk mendorong tercapainya kesepakatan dan menekan Kyiv agar menerima kerangka yang diinginkan Washington, ditambah dengan sikapnya yang berbeda mengenai Rusia, membuat perhitungan Eropa menjadi semakin kompleks.
Pada saat yang sama, tekanan AS di NATO mendorong sejumlah anggota untuk memperkuat kemampuan pertahanan secara mandiri dan bahkan melakukan diversifikasi pemasok persenjataan.
Pada kenyataannya, persoalan Eropa saat ini bukan hanya soal percaya atau tidak percaya kepada AS. Persoalannya adalah sejauh mana sekutu-sekutu Eropa dapat memiliki hak untuk menentukan pilihan secara independen dalam menghadapi keputusan Washington.
Pengalaman beberapa bulan terakhir menunjukkan bahwa Brussel dalam menghadapi tekanan Trump terkadang melakukan negosiasi, terkadang memberikan konsesi, dan terkadang pula menetapkan batas.
Namun, semakin tekanan tersebut bersentuhan dengan kepentingan langsung Eropa, kedaulatan negara-negara anggotanya, atau keamanan ekonomi dan militer mereka, semakin penting pula perbedaan antara “aliansi” dan “ketundukan” bagi negara-negara Eropa.
Pengalaman tersebut juga menjadi penting dalam menghadapi Iran dan Hormuz. Eropa tidak akan begitu saja menerapkan keputusan AS hanya karena Washington telah mengambil keputusan tersebut, terutama jika biaya utama dari keputusan itu berpotensi harus ditanggung oleh Eropa sendiri.
Strategi Eropa
Eropa dalam menghadapi Iran menempuh jalur yang berbeda dari dukungan penuh terhadap Washington. Di satu sisi, Eropa mempertahankan sanksi, tekanan politik, dan sikap keras terkait program nuklir damai serta kemampuan rudal Iran, bahkan meningkatkan cakupan tekanan tersebut. Namun di sisi lain, Eropa tidak menganggap keterlibatan langsung dalam perang dan agresi sebagai solusi atas perselisihan.
Prancis dan Inggris menjadi contoh jelas dari kebijakan ganda tersebut. Paris, sembari mempertahankan tekanan terhadap Teheran, dalam pertemuan terbaru menteri luar negerinya dengan Sayyid Abbas Araghchi menekankan perlunya kembali ke jalur diplomasi dan membuka kembali Hormuz. Prancis kini juga berupaya mendorong resolusi di Dewan Keamanan PBB untuk menjamin kebebasan pelayaran di selat tersebut.
London juga memberlakukan sanksi baru terhadap Iran di bidang energi, perbankan, pelayaran, asuransi, dan teknologi. Namun, pada saat yang sama, London tetap menekankan solusi yang dinegosiasikan.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa Eropa ingin mempertahankan alat tekanan terhadap Iran tanpa harus secara otomatis melibatkan dirinya dalam agresi yang dimulai Washington. Prancis bahkan dalam proposalnya mengenai Hormuz berupaya memisahkan persoalan kebebasan pelayaran dari konfrontasi yang lebih luas dengan Iran dan menghindari terciptanya situasi agresif terhadap Teheran.
Namun, menjaga jarak tersebut tidak boleh diartikan bahwa Eropa terbebas dari biaya perang. Krisis Hormuz secara langsung telah menyebar ke perekonomian Eropa dan kenaikan harga energi telah memberikan beban besar kepada negara-negara di benua tersebut.
Prancis dalam beberapa hari terakhir meminta Uni Eropa mengambil tindakan segera untuk mengendalikan harga energi. Harga gas Eropa tahun ini telah meningkat dari sekitar 27 euro menjadi 80 euro per megawatt-jam, sementara harga minyak juga telah melewati angka 100 dolar.
Karena itu, sikap hati-hati Eropa tidak dapat semata-mata dipandang sebagai hasil dari sebuah pilihan politik yang berhasil atau sebagai bentuk menjauh dari Trump. Eropa sendiri merupakan salah satu pihak yang menanggung biaya perang dan tidak memiliki pilihan selain membatasi cakupan krisis. Semakin lama ketidakamanan di Hormuz dan perang berlangsung, semakin besar tekanan terhadap energi, transportasi, inflasi, dan industri-industri Eropa.
Karena alasan tersebut, kebijakan Eropa terhadap Iran berada pada titik antara memberikan tekanan untuk mengubah perilaku Teheran dan berupaya mencegah perang yang lebih luas. Posisi ini memiliki jarak dengan kebijakan maksimal Washington, tetapi bukan berarti Eropa mengesampingkan sanksi dan tekanan terhadap Iran.
Garis Merah Kepentingan Eropa
Selat Hormuz bagi Eropa bukan sekadar jalur laut di Teluk Persia. Gangguan di jalur air tersebut secara langsung memengaruhi harga energi, transportasi, dan biaya ekonomi negara-negara Eropa. Komisi Eropa pada menyatakan bahwa pada saat itu belum terdapat persoalan mendesak dalam pasokan minyak, tetapi memperingatkan bahwa kelanjutan krisis di Asia Barat dapat menyebabkan pasar menghadapi keterbatasan yang lebih besar dalam beberapa pekan dan bulan berikutnya.
Besarnya ketergantungan tersebut juga terlihat dari biaya yang harus ditanggung perekonomian Eropa. Berdasarkan perkiraan Komisi Eropa, sejak dimulainya krisis Asia Barat pada 2026, negara-negara anggota Uni Eropa telah mengeluarkan sekitar 53 miliar euro biaya tambahan untuk impor bahan bakar fosil.
Pada saat yang sama, Komisi Eropa menekankan bahwa penutupan atau terbatasnya jalur Hormuz dapat mempertahankan harga minyak dan gas pada tingkat tinggi untuk waktu yang lama serta memberikan tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi dan perdagangan Eropa.
Karena itu, respons Eropa terhadap persoalan Hormuz bukan semata-mata persoalan keamanan, tetapi juga berkaitan dengan pasokan energi dan stabilitas ekonomi. Prancis mengusulkan penyusunan resolusi di Dewan Keamanan PBB yang bertujuan menciptakan mekanisme internasional untuk menjamin kebebasan pelayaran di Hormuz. Hal penting dalam proposal Paris tersebut adalah bahwa persoalan keamanan pelayaran dan transfer energi dipisahkan dari perselisihan yang lebih luas dengan Iran dan menekankan pendekatan nonagresif.
Pada saat yang sama, para pejabat Eropa juga berupaya menghubungkan usaha untuk kembali ke jalur diplomasi dengan persoalan Hormuz. Dalam pertemuan-pertemuan terbaru pejabat Eropa dengan Abbas Araghchi di New York, pembukaan kembali Hormuz dan pengurangan ketegangan regional dibahas bersamaan dengan perundingan diplomatik.
Uni Eropa juga memperkuat misi angkatan lautnya di Laut Merah untuk melindungi pelayaran Eropa. Langkah ini menunjukkan bahwa meskipun pengamanan jalur perdagangan sangat penting bagi Eropa, keamanan tersebut tidak selalu dipandang sebagai alasan untuk memasuki perang yang lebih luas dan mahal.
Pada akhirnya, titik inilah yang memperjelas batas dukungan Eropa kepada Washington. Eropa dapat bekerja sama dengan AS dalam tekanan politik, sanksi, dan bahkan pengamanan pelayaran. Namun, semakin krisis berkembang hingga mengancam harga energi, perdagangan, dan stabilitas ekonomi Eropa, kepentingan langsung negara-negara Eropa akan semakin penting.
Bagi Brussel, persoalan utamanya bukan memilih antara Teheran dan Washington, melainkan mencegah krisis yang biaya akibatnya juga harus ditanggung oleh perekonomian dan warga Eropa. Karena itu, mempertahankan tekanan terhadap Iran, sambil menjaga jalur diplomasi tetap terbuka dan berupaya menormalkan kembali lalu lintas di Hormuz, menjadi dua bagian yang berjalan bersamaan dalam kebijakan Eropa. (*)
Sumber: Mehr News
Editor: Ufqil Mubin
