BERITAALTERNATIF – Komisi XI DPR RI dalam rapat kerja bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Kepala BP BUMN di Jakarta, Senin (8/12), menyepakati pencairan Penyertaan Modal Negara (PMN) tunai dan non-tunai dalam APBN 2025 untuk sejumlah BUMN serta Badan Bank Tanah. Persetujuan ini menjadi penegasan dukungan legislatif dan eksekutif dalam memperkuat layanan publik, meningkatkan kualitas infrastruktur, dan memperkuat sektor pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dalam kesimpulan rapat, Komisi XI menyetujui alokasi PMN tunai kepada empat BUMN strategis. PT Kereta Api Indonesia menerima PMN sebesar Rp1,8 triliun yang diarahkan untuk pengadaan trainset baru dan retrofit KRL Jabodetabek, termasuk peningkatan layanan berbasis produksi dalam negeri. PT Industri Kereta Api memperoleh PMN Rp473 miliar untuk memperkuat kapasitas industri perkeretaapian nasional serta meningkatkan tingkat kandungan dalam negeri. PT Pelayaran Nasional Indonesia mendapatkan alokasi Rp2,5 triliun untuk modernisasi armada melalui pengadaan tiga kapal penumpang baru guna meningkatkan keselamatan dan kualitas transportasi laut. Sementara PT Sarana Multigriya Finansial menerima PMN Rp6,684 triliun untuk memperluas pembiayaan perumahan, mendukung target pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta memperkuat pembiayaan sekunder perumahan secara berkelanjutan.
Selain itu, Komisi XI juga menyetujui pencairan PMN non-tunai kepada Badan Bank Tanah senilai Rp2,957 triliun yang bersumber dari Barang Milik Negara berupa tanah milik Kementerian ATR/BPN dan aset eks BPPN yang dikelola Kementerian Keuangan. Dukungan ini diharapkan memperkuat kapasitas Badan Bank Tanah dalam penyediaan lahan bagi program prioritas nasional, termasuk percepatan penanganan backlog kepemilikan rumah bagi kelompok berpenghasilan rendah.
Komisi XI menekankan bahwa seluruh PMN tahun anggaran 2025 diarahkan untuk mendukung penugasan pemerintah, meningkatkan pelayanan publik, dan memperkuat sektor-sektor strategis. PT KAI didorong mempercepat modernisasi KRL sekaligus meningkatkan peran PT INKA sebagai produsen sarana perkeretaapian nasional. PT INKA ditugaskan meningkatkan kemampuan produksi dan memperluas kontribusi industri kereta api dalam negeri. PT PELNI diminta memperbaiki kualitas layanan pelayaran rakyat, terutama untuk rute-rute penting yang menghubungkan wilayah kepulauan. Pada sektor perumahan, PT SMF diharapkan mengoptimalkan leverage PMN serta memperkuat skema pembiayaan bersama kementerian dan lembaga terkait sesuai amanat regulasi.
Komisi XI DPR RI juga meminta Kementerian Keuangan dan BP BUMN melakukan harmonisasi regulasi pelaksanaan PMN agar selaras dengan perkembangan regulasi terbaru. Penyesuaian itu dianggap diperlukan untuk memastikan efektivitas penggunaan PMN serta meningkatkan akuntabilitas dalam implementasinya.
Dalam penutupan rapat, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi XI dan menegaskan komitmen pemerintah untuk menjalankan seluruh catatan serta rekomendasi yang disampaikan. Ia menyatakan bahwa pelaksanaan PMN akan dilakukan secara hati-hati dan berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam peningkatan layanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar. (*)
Sumber: Kemenkeu.go.id
Editor: Ali Hadi Assegaf
