BERITAALTERNATIF – Pada dini hari kemarin, Sabtu (3 Januari), warga Caracas terbangun oleh suara beberapa ledakan keras. Serangan udara besar-besaran Amerika Serikat terhadap Venezuela, yang berpuncak pada penangkapan “Nicolás Maduro” dan istrinya, bukan sekadar menargetkan sebuah negara berdaulat, tetapi juga menjadi simbol kembalinya secara terang-terangan kebijakan kolonial abad ke-19. Langkah yang oleh Washington disebut sebagai “operasi pemberantasan narkoba” ini pada kenyataannya merupakan tahap awal pelaksanaan Dokumen Keamanan Nasional pemerintahan kedua Trump; sebuah dokumen yang menekankan dominasi penuh Amerika Serikat atas seluruh benua Amerika.
Yang menonjol dari serangan ini bukan sekadar sebuah operasi militer terbatas, melainkan pengumuman resmi berakhirnya era bahkan sekadar berpura-pura menghormati kedaulatan nasional negara lain. “Donald Trump”, yang berulang kali merujuk pada “Doktrin Monroe”, kini melalui tindakan ini menunjukkan bahwa ia memandang Belahan Barat sebagai halaman belakangnya sendiri dan siap menggunakan segala cara, termasuk perang langsung, demi memaksakan kehendaknya.
Motif Washington;Dari Klaim Perang Narkoba hingga Perebutan Minyak
Narasi resmi Gedung Putih untuk membenarkan agresi ini adalah “perang melawan penyelundupan narkoba”. “Susie Wiles”, Kepala Staf Trump, dalam wawancara dengan majalah Vanity Fair pada akhir Desember, mengatakan bahwa presidennya ingin “meledakkan kapal-kapal itu sampai Maduro menyerah”. Pernyataan ini, yang merujuk pada kampanye penghancuran kapal-kapal penyelundup narkoba, sejatinya hanyalah pengantar bagi sebuah serangan dengan tujuan yang jauh lebih besar.
Namun “Alexandria Ocasio-Cortez”, anggota Kongres AS dari Partai Demokrat, secara terbuka membongkar kebohongan ini dan menegaskan: “Ini bukan soal narkoba, karena jika memang demikian, Trump tidak akan memberikan pengampunan kepada salah satu bandar narkoba terbesar dunia bulan lalu.” Ia menekankan bahwa akar serangan Washington adalah upaya mengganti sistem politik Venezuela dan menguasai sumber daya minyaknya. Venezuela memiliki cadangan minyak terbukti terbesar di dunia, sekitar 304 miliar barel, yang sebagian besar terkonsentrasi di Sabuk Orinoco.
Dengan cadangan sebesar itu, Venezuela sejak lama berada dalam bidikan Washington. Namun sanksi dan tekanan ekonomi gagal menjatuhkan pemerintahan Maduro. Kini Trump memilih jalan langsung dan tanpa kamuflase untuk merebut sumber daya tersebut.
Pemerintah Venezuela dalam pernyataan resminya menyatakan: “Tujuan serangan ini tidak lain adalah perampasan sumber daya strategis Venezuela, khususnya minyak dan mineral, serta upaya menghancurkan kemandirian politik negara ini.” Para pakar militer Rusia juga memperingatkan bahwa “model Irak” sedang diterapkan di Venezuela; sebuah pola di mana serangan dilakukan dengan dalih keamanan, kepemimpinan negara dijatuhkan, lalu sumber daya alam dijarah.
“Lindsey Graham”, senator Partai Republik dan sekutu dekat Trump, secara gamblang menyatakan bahwa operasi ini telah “menghidupkan kembali Doktrin Monroe”; sebuah doktrin abad ke-19 yang menjadi dasar penolakan Washington terhadap pengaruh kekuatan pesaing seperti China dan Rusia di Belahan Barat. Dengan merujuk pada kebijakan baru Trump, ia berkata: “Ada sheriff baru di kota ini.” Sheriff yang menganggap dirinya pemilik Belahan Barat itu kini juga memperingatkan Kuba agar “merasa terancam”.
Dokumen Keamanan Nasional Trump;Peta Jalan Penguasaan Belahan Barat
Serangan ke Venezuela bukan keputusan spontan, melainkan pelaksanaan terencana dari bagian Dokumen Keamanan Nasional pemerintahan kedua Trump yang dirilis pada 4 Desember 2025 (13 Azar 1404). Dokumen berjudul “Strategi Keamanan Nasional Amerika Serikat” ini pada dasarnya merupakan rencana komprehensif untuk kembali ke era kolonialisme terbuka dan penguasaan seluruh benua Amerika.
Inti dokumen ini adalah apa yang disebut “Lampiran Trump atas Doktrin Monroe” (Trump Corollary to the Monroe Doctrine); sebuah deklarasi resmi bahwa Belahan Barat adalah milik Amerika Serikat, dan setiap negara yang berani bersikap independen akan menghadapi konsekuensi militer. Dokumen tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa “penyesuaian ulang kehadiran militer global” diperlukan untuk “menghadapi ancaman langsung di belahan kita sendiri”.
Yang membedakan dokumen ini dari dokumen sebelumnya adalah keterusterangannya dalam menyatakan tujuan kolonial. Berbeda dengan dokumen Trump 2017 yang masih menggunakan bahasa “persaingan kekuatan besar” dengan Rusia dan China, dokumen 2025 tidak lagi merasa perlu menyamarkan niat. Prioritas utama Amerika dinyatakan sebagai “dominasi atas Belahan Barat”, dengan penekanan khusus pada “penggunaan kekuatan mematikan jika diperlukan untuk memerangi kartel dan mengamankan perbatasan”.
Inilah landasan yang memungkinkan serangan ke Venezuela. Dokumen tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa “operasi militer terarah” menjadi agenda untuk pengamanan perbatasan dan penumpasan kartel. Namun, seperti yang ditunjukkan serangan ini, “operasi terarah” tersebut pada praktiknya berarti menjatuhkan pemerintahan berdaulat dan merebut sumber daya alam.
Dokumen ini juga mendefinisikan Amerika Latin dan Karibia sebagai kawasan yang harus sepenuhnya berada di bawah kendali Washington, serta menyebut setiap pengaruh China atau Rusia di wilayah ini sebagai “ancaman utama keamanan nasional”. Artinya, negara mana pun di Amerika Latin yang menjalin hubungan ekonomi atau politik dengan kekuatan pesaing berpotensi menjadi target serangan militer AS.
Menariknya, dokumen 2025, tidak seperti versi 2017, sama sekali tidak lagi berbicara tentang “promosi demokrasi” atau “penghormatan terhadap hak asasi manusia”. Sebaliknya, ditegaskan bahwa hubungan Amerika dengan negara lain akan didasarkan pada “kepentingan ekonomi dan perdagangan”, bukan nilai-nilai demokratis. Perubahan mendasar ini menyingkap hakikat kebijakan luar negeri Amerika tanpa tirai apa pun: kekuasaan dan kekayaan, bukan kebebasan dan keadilan.
Langkah selanjutnya pun telah digariskan. Venezuela hanyalah permulaan. Kuba, yang selama puluhan tahun menjadi simbol perlawanan terhadap dominasi Amerika, secara langsung disebut dalam dokumen sebagai “ancaman bagi stabilitas kawasan”. Nikaragua dan Bolivia, yang memiliki pemerintahan kiri dan hubungan dekat dengan Rusia serta China, kemungkinan berada dalam antrean target berikutnya.
Dokumen ini juga berbicara tentang “kemitraan keamanan” dengan negara-negara kawasan; kemitraan yang pada kenyataannya berarti pembentukan pemerintahan boneka dan pendirian pangkalan militer di seluruh Amerika Latin. “Penjualan senjata”, “berbagi intelijen”, dan “latihan militer bersama” disebut sebagai instrumen untuk mengokohkan dominasi Amerika.
Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS) dalam analisisnya menulis bahwa dokumen ini “menunjukkan perubahan ideologis dan substantif dalam kebijakan luar negeri Amerika”. Lembaga Brookings memperingatkan bahwa “migrasi massal” diperkenalkan sebagai “ancaman eksternal terbesar bagi Amerika Serikat”, bahkan melampaui China, Rusia, atau terorisme; sebuah pembenaran bagi intervensi militer lebih lanjut di Amerika Latin.
Dewan Hubungan Luar Negeri AS (CFR) juga menyatakan bahwa “kejelasan strategis persaingan kekuatan besar dengan China dan Rusia yang ada dalam dokumen 2017 kini sepenuhnya menghilang”. Sebagai gantinya, “ekonomi” ditetapkan sebagai “syarat akhir”, yang berarti perebutan sumber daya alam negara lain, termasuk minyak Venezuela.
Secara keseluruhan, Dokumen Keamanan Nasional Trump merupakan peta jalan menuju kembalinya kolonialisme terbuka; sebuah era di mana Washington tanpa tedeng aling-aling menyatakan bahwa seluruh benua Amerika adalah miliknya, dan setiap negara yang berani menentang akan bernasib seperti Maduro.
Legalisasi Agresi Terbuka dan Dampak Perang Kolonial
Serangan Amerika ke Venezuela merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan seluruh prinsip hukum internasional. Pasal 2 Piagam PBB secara jelas melarang penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara mana pun. Namun Washington sekali lagi menunjukkan bahwa dirinya merasa berada di atas hukum internasional, bebas menyerang negara berdaulat, menangkap pemimpin terpilihnya, dan membawanya keluar dari negeri tersebut.
Yang mengejutkan dari serangan ini adalah kecepatannya. Berbeda dengan Irak, di mana Amerika berbulan-bulan mempersiapkan opini publik dengan kebohongan “senjata pemusnah massal”, dalam kasus Venezuela tidak ada upaya pembenaran internasional. Trump, dengan keyakinan penuh pada kekuatan militernya dan ketidakpedulian total terhadap reaksi global, langsung memerintahkan serangan.
“Paul Hare”, diplomat Inggris purnatugas dan pelaksana tugas Direktur Pusat Studi Amerika Latin Universitas Boston, menjelaskan bahwa ide awalnya adalah “mencapai kesepakatan dengan Maduro soal deportasi migran, mungkin mendapatkan konsesi minyak bagi Amerika, dan membuat semacam transaksi yang memungkinkan dia tetap berkuasa”. Namun Maduro menolak tunduk, dan hasilnya adalah serangan militer langsung.
Perbandingan dengan Irak 2003 dan Panama 1989 menunjukkan bahwa Amerika mengikuti pola yang sama: sanksi terlebih dahulu, kemudian propaganda hitam untuk mendelegitimasi pemerintah sasaran, dan akhirnya serangan militer serta pergantian rezim paksa. Dalam semua kasus ini, sumber daya alam dan posisi geopolitik merupakan motif utama, bukan alasan yang diumumkan Washington.
Pemerintah Venezuela dalam pernyataannya menegaskan bahwa “setelah lebih dari 200 tahun kemerdekaan, rakyat dan pemerintahan sah Venezuela tetap teguh membela kedaulatan dan hak menentukan nasib sendiri”. Pernyataan ini mencerminkan tekad rakyat Venezuela untuk melawan perang kolonial; perang yang tujuannya bukan kebebasan atau demokrasi, melainkan penguasaan minyak dan sumber daya.
Kenyataan pahitnya adalah Washington kini bahkan tidak lagi berusaha menyembunyikan agresinya. Trump dan para pembantunya secara terbuka menggaungkan “Doktrin Monroe”; sebuah doktrin yang memandang Amerika Latin sebagai halaman belakang Amerika Serikat. Kembalinya kebijakan kolonial abad ke-19 ini menandai berakhirnya era bahkan sekadar berpura-pura menghormati kedaulatan negara lain.
Sejarah menunjukkan bahwa intervensi militer Amerika di Amerika Latin tidak pernah membawa demokrasi atau kesejahteraan, melainkan puluhan tahun ketidakstabilan, kekerasan, dan kemiskinan. Venezuela kini berada di jalur nasib yang sama seperti Irak, Libya, dan Afghanistan; negara-negara yang dengan janji kebebasan dan demokrasi justru diseret ke dalam api dan darah, sementara sumber daya mereka dijarah. (*)
Sumber: Mehr News
Penerjemah dan Editor: Ali Hadi Assegaf
