BERITAALTERNATIF.COM – Dinas Pariwisata (Dispar) Kutai Kartanegara (Kukar) menyiapkan konsep pengelolaan Gedung Ekonomi Kreatif (Ekraf) di Tenggarong agar dapat menjadi ruang aktivitas komunitas sekaligus mendukung pertumbuhan usaha kreatif.
Gedung tersebut nantinya dapat dimanfaatkan secara gratis oleh berbagai komunitas untuk menggelar kegiatan.
Namun, Dispar Kukar akan menerapkan pola pemanfaatan berbeda apabila gedung digunakan untuk kegiatan bisnis yang menghasilkan keuntungan.
Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dispar Kukar, Zikri Umulda, menjelaskan bahwa fasilitas tersebut disiapkan untuk membuka ruang kolaborasi bagi komunitas dan pelaku ekonomi kreatif.
“Gedungnya memang untuk komunitas beraktivitas. Semua komunitas bisa melakukan kegiatan di sana secara gratis,” ujar Zikri, Kamis (5/11/2026).
Meski demikian, dia menilai kegiatan komersial tetap perlu memiliki mekanisme tersendiri agar ekosistem ekonomi kreatif dapat berkembang.
“Kalau mereka ingin melakukan kegiatan bisnis yang mendatangkan keuntungan, silakan. Namun, kalau semuanya gratis, ekosistemnya tidak akan terbangun,” jelasnya.
Selain merancang pola pengelolaan, Dispar Kukar telah menyusun daftar kebutuhan peralatan untuk melengkapi fasilitas gedung. Salah satu sarana yang menjadi perhatian ialah videotron untuk menampilkan berbagai produk ekonomi kreatif secara visual.
Zikri menyebut keberadaan videotron akan membantu memperkenalkan produk dan memberikan daya tarik bagi pengunjung.
Namun, dia bilang pengadaan fasilitas tersebut masih terkendala keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi.
“Daftar barang untuk mengisi ruang gedung ekraf sudah kami siapkan. Videotron itu bisa menjadi akses visual untuk menampilkan produk-produk. Kalau kita mempunyai fasilitas itu, tentu sangat bagus,” katanya.
Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Dispar Kukar mulai membahas peluang memperoleh dukungan anggaran tambahan dari pemerintah pusat melalui kementerian dengan melibatkan kepala daerah.
“Kita ingin meminta skema lain melalui bantuan kementerian. OPD yang membutuhkan anggaran tambahan akan berkomunikasi lagi dengan kementerian melalui Pak Bupati,” ungkapnya.
Di luar persoalan fasilitas, Dispar Kukar juga menyoroti kehilangan sejumlah kabel sebelum gedung tersebut resmi diterima dan masuk dalam pengelolaan dinas.
Zikri menjelaskan, kehilangan itu terjadi ketika proses penyerahan aset masih berlangsung atau dalam masa transisi. Karena itu, persoalan tersebut perlu dikomunikasikan lebih lanjut dengan kementerian.
“Kehilangan itu terjadi sebelum diterima oleh Dinas Pariwisata. Pada masa transisi, kehilangan yang terjadi lumayan besar. Ini bisa kita bicarakan ke kementerian,” pungkasnya. (Adv)
Penulis: Ulwan Murtadho
Editor: Devi Nila Sari
