BERITAALTERNATIF.COM – Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melakukan kajian terkait rencana pemekaran desa untuk mendukung peningkatan pelayanan publik.
Kajian ini menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam melihat kebutuhan pelayanan di wilayah yang luas dengan permukiman berjauhan.
Kepala BRIDA Kukar, Bahari Joko Susilo, mengatakan kondisi geografis perlu diperhatikan dalam merancang pelayanan pemerintahan, terutama bagi masyarakat yang tinggal jauh dari kantor desa.
“Kalau wilayahnya luas dan permukiman berjauhan, akses pelayanan perlu diperhatikan,” ujar Joko belum lama ini.
Menurut dia, kajian diperlukan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat sebelum pemerintah menentukan kebijakan.
“Kita perlu melihat kondisi di lapangan sebelum mengambil keputusan,” katanya.
Ia menilai pemekaran desa berpotensi mendekatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat. Warga yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan desa dapat memperoleh akses pelayanan yang lebih mudah apabila pemekaran dilakukan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
Selain administrasi, perencanaan pemekaran juga berkaitan dengan pemerataan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.
Namun, kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kondisi wilayah, kebutuhan masyarakat, dan kesiapan penyelenggaraan pemerintahan.
Joko menjelaskan, hasil kajian BRIDA dapat menjadi salah satu bahan bagi pemerintah daerah dalam menyusun rekomendasi pembangunan.
“Kita mengkaji persoalannya dan memberikan bahan pertimbangan kepada pemerintah,” tuturnya.
Dia berharap kajian tersebut dapat membantu pemerintah menentukan kebijakan yang sesuai dengan kondisi setiap wilayah.
“Intinya, pelayanan kepada masyarakat harus menjadi perhatian,” pungkasnya. (Adv)
Penulis: Arif Rahmansyah
Editor: Devi Nila Sari
