BERITAALTERNATIF – Tak lagi harus mengantre berjam-jam di kantor pos, jutaan keluarga kini dapat menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dengan lebih cepat, aman, dan manusiawi melalui sistem digital yang diterapkan pemerintah.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan langkah ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi para penerima bantuan sekaligus memastikan agar penyaluran BLT tepat sasaran, termasuk bagi masyarakat di wilayah terpencil dan sulit dijangkau.
“Sekarang penerima bantuan sosial tidak harus antre panjang karena sudah menggunakan sistem undangan, dan pelayanannya pun jauh lebih cepat,” ujar Meutya saat meninjau Kantor Layanan Pos Universal (LPU) Blahkiuh, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (2/11/2025).
Ia menegaskan bahwa pemerintah memastikan setiap keluarga penerima manfaat akan mendapatkan haknya, bahkan bagi mereka yang tidak bisa hadir langsung ke lokasi pembagian.
“Tidak boleh ada satu pun bantuan yang tidak sampai kepada keluarga penerima manfaat. Kalau penerimanya tidak dapat hadir karena alasan tertentu, bantuan akan langsung diantar ke rumahnya,” tegasnya.
Dari total 35 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, sekitar 17 hingga 18 juta di antaranya akan menerima bantuan melalui jaringan PT Pos Indonesia. Jumlah penerima yang besar ini menuntut PT Pos Indonesia untuk memperkuat digitalisasi dalam proses penyaluran agar lebih efisien dan tepat waktu.
“Dengan skala sebesar 35 juta penerima, layanan pos harus terus memperkuat sistem digital agar distribusi bantuan berjalan efisien dan tanpa hambatan,” ujar Meutya.
Ia juga berpesan agar seluruh petugas pos memberikan pelayanan yang tidak hanya cepat, tetapi juga disertai empati kepada masyarakat. “Kita harus terus menyapa dengan penuh empati, melayani dengan hati,” ucapnya.
Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Pos Indonesia Haris menyampaikan bahwa perusahaan kini telah bertransformasi dari pengirim surat menjadi perusahaan logistik modern sekaligus penyedia layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi digital, termasuk dalam penyaluran bantuan sosial pemerintah.
Haris menjelaskan, sistem digital yang digunakan memungkinkan penerima bantuan cukup datang ke kantor pos dengan membawa surat undangan berisi barcode khusus yang dikirim ke alamat masing-masing, beserta identitas diri. Petugas kemudian akan memverifikasi data melalui aplikasi, dan jika sesuai, BLT akan langsung dibayarkan di tempat.
“Dengan sistem terintegrasi ini, proses pencairan bantuan menjadi lebih cepat dan akurat,” kata Haris.
Pemerintah menilai langkah digitalisasi yang dilakukan PT Pos Indonesia merupakan bagian penting dari transformasi layanan publik yang modern dan transparan. Melalui sistem ini, penyaluran BLT Kesra diharapkan dapat berlangsung lebih efektif, efisien, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa hambatan. (*)
Sumber: Komdigi.go.id
Editor: Sayyid Ali Hadi
