BERITAALTERNATIF.COM – Pada Jumat (5/9/2025), Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan sebuah perintah yang membuat istilah Kementerian Perang kembali muncul dalam bahasa resmi Amerika. Walaupun nama hukumnya tetap Kementerian Pertahanan dan perubahan permanen harus melalui persetujuan Kongres, pemerintah sudah bergerak cepat mengubah tanda-tanda publik.
Mulai dari membuat situs resmi dengan alamat war.gov, sampai menyebut Pete Hegseth sebagai Menteri Perang. Ini menunjukkan bahwa langkah tersebut bukan sekadar permainan kata, melainkan membawa bobot politik dan keamanan yang besar.
Kembali menggunakan nama yang terakhir dipakai tahun 1947 menimbulkan banyak pertanyaan. Mengapa seorang presiden yang menyebut dirinya “pembela perdamaian” mengambil langkah simbolis semacam ini? Pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat internasional, sekutu, dan juga lawan Amerika di tengah kondisi penuh ketegangan sekarang? Jelas bahwa pilihan kata di level tertinggi kekuasaan bukan hanya soal simbol, tapi dapat membentuk persepsi global secara langsung.
Bagi para pengamat, pergantian nama ini adalah pengakuan terang-terangan atas sikap perang. Menurut mereka, Trump dengan langkah ini tidak hanya menampilkan wajah agresif Amerika ke dunia, tetapi juga meruntuhkan kredibilitas klaimnya tentang perdamaian. Bagi mereka, kembalinya istilah Kementerian Perang berarti normalisasi bahasa kekerasan dalam politik luar negeri, yang membuka jalan bagi konflik baru di berbagai kawasan.
Secara hukum, nama resminya masih Kementerian Pertahanan. Perubahan final hanya bisa terjadi lewat Kongres. Undang-Undang Keamanan Nasional tahun 1947 serta revisi tahun 1949 menegaskan kerangka hukum ini, dan seorang presiden tidak bisa mengubahnya sendirian. Bahkan dalam perintah Trump sendiri disebutkan bahwa semua acuan hukum tetap memakai nama Kementerian Pertahanan. Dengan kata lain, apa yang dilakukan Trump lebih mirip sebuah branding politik dan strategi kampanye.
Namun, di sinilah letak pentingnya. Menamai ulang sebuah lembaga militer besar bukanlah hal sepele. Itu adalah pesan langsung kepada tentara, opini publik domestik, dan masyarakat dunia. Dengan memilih kata “perang,” pemerintah mengirimkan sinyal bahwa pusat misinya bukan lagi sekadar bertahan, melainkan menyerang.
Pesan ini terutama ditujukan bagi lawan-lawan Amerika di kancah global. Misalnya di kawasan Asia Barat, di mana percikan kecil saja bisa memicu krisis besar, istilah “perang” jelas mengirim sinyal keberanian untuk menyalakan api konflik baru.
Bagi sekutu, baik negara-negara Eropa anggota NATO maupun pemerintahan Arab di Teluk, perubahan ini juga membawa arti. Mereka kini berhadapan dengan bahasa politik yang lebih keras dan penuh intervensi. Hal itu bisa semakin meruntuhkan kepercayaan sekutu yang sudah rapuh dan menambah biaya diplomasi Amerika.
Di dalam negeri pun dampaknya besar. Banyak yang khawatir penggunaan istilah “perang” akan menormalisasi budaya kekerasan dalam politik dan militer Amerika. Ada yang memperingatkan, langkah ini bisa mendorong semangat militer menjadi lebih ofensif dan membuka jalan untuk operasi berisiko di luar negeri. Jadi meskipun Kongres mungkin tidak pernah menyetujui perubahan resmi, pesan politiknya sudah cukup untuk memengaruhi arah kebijakan luar negeri dan keamanan Amerika dalam jangka panjang.
Trump berulang kali menyebut dirinya “presiden perdamaian.” Ia mengklaim berhasil mengakhiri banyak perang. Misalnya, akhir Agustus lalu ia menulis di media sosialnya, Truth Social, “Saya dalam enam bulan menyelesaikan enam perang.”
Dia bahkan menjadikan klaim itu alasan bahwa ia layak meraih Hadiah Nobel Perdamaian. Narasi ini adalah pilar utama kampanyenya, untuk menunjukkan perbedaan dirinya dengan presiden-presiden sebelumnya. Tetapi realitas di lapangan sangat jauh dari gambaran tersebut.
Saat ia menyebut dirinya pembawa damai, justru langkah simbolis pertamanya adalah menghidupkan kembali istilah Kementerian Perang. Bagaimana bisa seseorang yang mengaku mengakhiri perang, malah menamai lembaga militernya dengan kata “perang”? Kontradiksi ini membuat klaim perdamaian Trump tidak dipercaya dunia. Faktanya, bahasa resmi pemerintahannya lebih menggambarkan teriakan perang daripada pesan damai.
Tindakan nyata Trump juga membuktikan kebijakan luar negerinya penuh ketegangan. Mulai dari operasi militer terbaru Amerika di luar negeri, seperti serangan agresif ke Iran, sampai ancaman terhadap Venezuela di Amerika Latin, semua ini menunjukkan kecenderungan memperluas konflik, bukan mengakhirinya.
Trump juga sering berbicara soal mengurangi biaya perang luar negeri dan mengembalikan pasukan, tapi di sisi lain justru menaikkan anggaran militer dan menekankan “daya bunuh maksimum.” Ia menentang “perang tanpa akhir” secara retorika, tetapi kenyataannya mengulang siklus keterlibatan militer yang sama dengan intensitas lebih tinggi.
Kebijakan luar negerinya juga penuh dua sisi. Ia mengaku menolak intervensi berlebihan, tetapi selalu memakai bahasa ancaman dan kekuatan militer menghadapi krisis. Para pengkritiknya menilai semua ini sekadar trik politik: ia ingin terlihat sebagai pembawa damai untuk menarik suara, padahal keputusannya justru memperbesar risiko konflik. Dan menurut mereka, tidak ada yang lebih jelas menggambarkan wajah aslinya selain kebijakan mengembalikan nama Kementerian Perang.
Kembalinya istilah Kementerian Perang bukan sekadar masalah hukum, melainkan sinyal politik yang kuat: bahwa Amerika makin menormalisasi bahasa kekerasan dalam politik luar negerinya.
Langkah ini menggugurkan klaim Trump sebagai pembawa perdamaian, memperlebar jurang antara kata-kata dan tindakannya. Dunia kini melihat Amerika lebih sebagai negara agresif dan haus konflik ketimbang negara yang mendorong stabilitas.
Dengan sisa masa jabatan sekitar tiga tahun, arah ini bisa membuat Amerika makin bergantung pada kekuatan militer dan makin sering tampil di kawasan rawan konflik. Itu berarti risiko benturan baru, hilangnya kepercayaan sekutu, dan permusuhan lebih tajam dengan para rival.
Jika Trump terus berjalan di jalur ini, masa depan politik luar negeri Amerika bukanlah masa tenang dan damai, melainkan periode yang penuh ketegangan, mahal biayanya, dan meninggalkan warisan konflik dalam sejarah modern negara itu. (*)
Sumber: Mehr News
Penerjemah: Ali Hadi Assegaf
Editor: Ufqil Mubin
