BERITAALTERNATIF.COM – Jurnalis senior Indonesia, Dede Azwar, memaparkan pandangannya terkait dinamika politik global dan posisi Indonesia dalam percaturan internasional, khususnya menyangkut isu Palestina dan dugaan upaya penggiringan narasi melalui forum-forum bertajuk perdamaian dunia.
Dalam keterangannya, Dede menilai bahwa untuk memahami situasi hari ini, publik harus melihat sejarah panjang intervensi dan persaingan geopolitik yang melibatkan Indonesia sejak awal kemerdekaan.
Menurutnya, setelah kemerdekaan, Indonesia tampil sebagai negara revolusioner yang diperhitungkan di panggung internasional. Di bawah kepemimpinan Soekarno, Indonesia dinilai lebih condong ke Blok Timur yang saat itu dipimpin oleh Uni Soviet.
“Indonesia menjadi maskot yang diperebutkan antara Blok Timur dan Blok Barat. Dan Bung Karno saat itu mengambil posisi yang membuat Barat tidak nyaman,” ujarnya sebagaimana dikutip media ini di kanal YouTube Bincang Berita Maula TV pada Sabtu (21/2/2026) sore.
Dia menyinggung sejumlah peristiwa yang menunjukkan adanya upaya intervensi asing, termasuk peristiwa Cikini dan gerakan PRRI/Permesta yang kerap dikaitkan dengan kepentingan CIA pada masa itu.
Puncaknya, kata Dede, terjadi pada peristiwa politik 1965 yang mengubah arah kebijakan nasional secara drastis.
Ia menilai sejak saat itu Indonesia semakin masuk dalam orbit kepentingan Barat, terutama di era Orde Baru.
Dede menyebut bahwa pada masa Orde Baru, orientasi politik luar negeri Indonesia mengalami pergeseran besar.
Dia menyoroti masuknya perusahaan asing ke sektor sumber daya alam, termasuk pengelolaan tambang emas di Papua.
“Sejak itu politik kita di panggung internasional berubah. Kita tidak lagi tampil sebagai kekuatan independen seperti era sebelumnya,” katanya.
Namun, ia menilai dalam beberapa tahun terakhir, posisi Indonesia kembali strategis karena sejumlah faktor: sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, memiliki sumber daya manusia besar, serta hubungan yang relatif baik dengan negara-negara seperti Tiongkok, Rusia, dan Iran.
“Posisi fleksibel inilah yang membuat Indonesia kembali penting dalam percaturan global,” ujarnya.
Dede meyakini Presiden Prabowo Subianto dan pemerintahannya memiliki sikap pro-Palestina.
Namun, dia mengingatkan adanya potensi penggiringan arah kebijakan melalui jalur non-formal maupun pendekatan personal.
Menurutnya, forum bertajuk Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang melibatkan unsur-unsur internasional patut dicermati secara kritis.
Ia menilai forum semacam itu bisa saja dimanfaatkan untuk membangun citra tertentu, termasuk oleh kelompok yang pro-Israel.
Dede menyebut istilah Zionis dalam konteks kekuatan politik yang dianggapnya berupaya memengaruhi narasi global.
Dia juga menuding bahwa sebagian kekuatan Barat berusaha mengalihkan perhatian dunia dari tragedi kemanusiaan di Gaza dengan membingkainya sebagai isu teknis atau administratif.
“Ini bukan hanya soal narasi, tapi penyesatan politik. Semangat membela Palestina digiring ke koridor yang sudah disiapkan,” ujarnya.
Dalam pandangannya, Amerika Serikat (AS) memainkan peran dominan dalam membentuk arsitektur politik global pasca-Perang Dunia II.
Ia menyebut diplomasi Amerika kerap dibungkus dengan bahasa perdamaian dan demokrasi, namun memiliki kepentingan strategis yang lebih dalam.
“Bahasa diplomasi sering kali menjadi kosmetik. Kita harus kritis membaca itu,” tegasnya.
Dede juga menyoroti peran media internasional dalam membentuk opini publik, yang turut memengaruhi persepsi masyarakat terhadap konflik Palestina-Israel.
Sebagai penutup, dia mengajak masyarakat Indonesia untuk tetap waspada terhadap kemungkinan penggiringan narasi maupun arah kebijakan yang tidak sejalan dengan amanat konstitusi.
Ia menegaskan bahwa solidaritas terhadap Palestina memiliki akar kuat di masyarakat Indonesia dan tidak mudah dihapuskan oleh forum atau inisiatif internasional apa pun.
“Semangat itu ada di rakyat. Yang perlu dijaga adalah agar tidak disesatkan koridornya,” pungkasnya. (*)
Penulis & Editor: Ufqil Mubin
