BERITAALTERNATIF – Dalam beberapa hari terakhir, suara ledakan artileri kembali menggema di perbatasan Thailand—Kamboja; ketegangan kali ini berbeda nyata dengan konflik sebelumnya. Bentrokan ini tidak hanya membatalkan gencatan senjata 6 Oktober yang dipandang Trump sebagai pencapaian diplomatik, tetapi juga menunjukkan bahwa diplomasi permukaan dan tekanan ekonomi jangka pendek tidak mampu menggantikan solusi struktural untuk masalah historis yang mendalam.
Serangan udara Thailand dan tembakan artileri Kamboja, korban sipil dan militer di kedua sisi, serta pengungsian sekitar 400 ribu orang memperlihatkan bahwa perdamaian sejati di kawasan ini memerlukan lebih dari sekadar upacara penandatanganan. Sihasak Phuangketkeo, diplomat senior dan pejabat Kementerian Luar Negeri Thailand, kepada jaringan Al Jazeera mengatakan bahwa “saat ini tidak ada ruang untuk diplomasi”; pernyataan yang mencerminkan kedalaman krisis dan kegagalan kebijakan perdamaian.
Konflik yang dimulai pada Minggu, 7 Desember, tidak hanya menantang perjanjian Oktober, tetapi juga membuka ilusi yang dibawa Trump dan tim diplomatiknya; ilusi bahwa gencatan segera dan tekanan ekonomi cukup untuk menutup luka sejarah dan identitas selama berabad-abad antara kedua negara tetangga.
Preah Vihear; Warisan Sejarah yang Menjadi Medan Perang
Candi kuno Preah Vihear, dibangun pada abad ke-11 dan ke-12 pada masa keemasan kekaisaran Khmer, kini menjadi simbol perselisihan mendalam antara kedua negara. Candi Hindu yang kemudian menjadi candi Buddha ini berada di tebing terjal Pegunungan Dangrek dan menjadi batas alami antara Kamboja dan Thailand.
Akar perselisihan melibatkan traktat Prancis-Siam tahun 1904 dan 1907. Perjanjian itu menggambar batas sepanjang punggungan Dangrek, namun peta yang dibuat pihak Prancis menyimpang dari garis tersebut dan menempatkan candi di wilayah Kamboja. Siam pada masa itu tidak secara resmi memprotes peta itu, namun diamnya kemudian tidak diartikan sebagai pengakuan.
Pada 1962, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa candi menjadi milik Kamboja, namun status tanah di sekitarnya tetap ambigu. Ambiguitas ini menjadi bibit perselisihan berikutnya. Saat Kamboja mencalonkan Preah Vihear sebagai situs Warisan Dunia UNESCO pada 2008, ketegangan meledak lagi dan antara 2008 hingga 2011 terjadi bentrokan bersenjata yang menewaskan sedikitnya 20 orang.
Persoalan Preah Vihear bukan sekadar masalah geopolitik; candi ini melambangkan identitas nasional dan kebanggaan sejarah. Bagi orang Kamboja, Preah Vihear adalah warisan Khmer dan simbol kesinambungan dengan masa lalu gemilang. Bagi masyarakat Thailand, wilayah itu merupakan bagian tanah historis mereka yang menurut klaim salah ditempatkan oleh peta kolonial.
Konflik 2025 bermula dari wilayah yang sama. Pada 28 Mei 2025, insiden dekat Preah Vihear menewaskan seorang prajurit Kamboja dan memicu ketegangan berbulan-bulan. Lalu pada 24 Juli, lima hari perang intens dengan artileri berat dan serangan udara Thailand menewaskan sedikitnya 48 orang dan memaksa lebih dari 300 ribu orang mengungsi.
Siklus kekerasan ini menunjukkan bahwa perselisihan atas Preah Vihear bukan hanya masalah perbatasan; ia mencerminkan persaingan historis, sentimen nasionalis, dan memori kolektif yang tak bisa diselesaikan hanya dengan gencatan singkat. Candi yang dibangun berabad-abad lalu kini menjadi simbol konflik yang berakar pada sejarah, kolonialisme, dan identitas.
Gagalnya Diplomasi Trump; Ilusi Menyelesaikan Perselisihan Berabad dengan Satu Gencatan Senjata
Ketika Donald Trump pada 26 Oktober 2025 berada di Kuala Lumpur untuk mengawasi perjanjian gencatan antara Thailand dan Kamboja, ia menyebutnya prestasi diplomatik besar. Dengan ancaman pemutusan kesepakatan dagang dan pengenaan tarif berat, Trump memaksa kedua negara menerima gencatan dan mempromosikannya sebagai bukti kemampuannya mengakhiri perang. Perdana Menteri Kamboja Hun Manet bahkan menyatakan akan mencalonkan Trump untuk Hadiah Nobel Perdamaian.
Namun realitas berbeda. Kurang dari dua minggu setelah penandatanganan, Thailand menghentikan pelaksanaan kesepakatan setelah beberapa prajuritnya terluka akibat ranjau. Thailand menuduh Kamboja memasang ranjau baru, tuduhan yang dibantah Phnom Penh. Insiden ini menjadi celah pertama yang menumbangkan kesepakatan Trump, hingga pada Desember gencatan itu sepenuhnya runtuh.
Masalah mendasar pendekatan Trump adalah penganggapannya bahwa perselisihan Thailand—Kamboja merupakan isu keamanan jangka pendek yang bisa diselesaikan melalui tekanan ekonomi dan gencatan cepat. Padahal perselisihan ini berakar pada lebih dari satu abad sejarah kompleks: perjanjian kolonial Prancis, peta perbatasan yang kontroversial, persaingan kekaisaran Khmer dan Siam, serta sentimen nasionalis mendalam di kedua negara.
Kesepakatan Oktober tidak menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan masalah inti seperti kepemilikan tanah di sekitar Preah Vihear dan titik-titik perbatasan lainnya. Pembebasan 18 tahanan Kamboja dan penarikan artileri berat hanyalah langkah-langkah simbolis yang tidak menjawab pertanyaan fundamental: siapa sebenarnya pemilik tanah yang disengketakan? Bagaimana seharusnya perbatasan ditetapkan? Mekanisme apa yang mencegah konflik di masa depan?
Para analis telah memperingatkan bahwa jalan menuju perdamaian berkelanjutan panjang, namun Trump dan timnya tampaknya mengabaikan kompleksitas itu. Mereka mengira tekanan ekonomi cukup untuk memaksa kedua negara ke meja perundingan, tanpa memahami bahwa perang ini lebih ditentukan oleh sentimen identitas dan memori sejarah, bukan hanya kepentingan ekonomi.
Masa Depan Suram; Dari Ketidakmampuan Diplomasi hingga Potensi Eskalasi Perang
Saat ini situasi perbatasan Thailand—Kamboja lebih berbahaya dibanding dekade terakhir. Bentrokan menggunakan rudal, drone, dan artileri berat telah berlanjut beberapa hari dan melebar ke beberapa titik sepanjang garis perbatasan, menewaskan dan melukai puluhan personel dari kedua pihak.
Selain angka korban yang terus berubah, retorika politik semakin tajam. Hun Sen, tokoh berpengaruh Kamboja dan ketua senat, menulis di Facebook bahwa “pasukan bersenjata kita harus membalas di semua titik musuh menyerang”. Di sisi lain, Perdana Menteri Thailand menyatakan bahwa waktu untuk berdialog telah habis kecuali Kamboja benar-benar mematuhi komitmen gencatan senjata.
Sihasak Phuangketkeo menegaskan bahwa diplomasi hanya bekerja jika ada ruang untuk itu; sayangnya saat ini ruang itu tidak ada. Ia menambahkan bahwa operasi militer akan berlanjut sampai Kamboja menunjukkan niat nyata untuk berhenti.
Respon komunitas internasional relatif terbatas. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan keprihatinan mendalam dan memperingatkan bahwa “perang baru berisiko merusak upaya stabilisasi yang telah dilakukan”. Sekjen PBB António Guterres mengimbau kedua negara untuk kembali ke kerangka Kuala Lumpur, namun belum ada tekanan berarti di lapangan.
Amerika, yang mempromosikan gencatan sebagai keberhasilannya, melalui seorang pejabat tinggi menyatakan bahwa Presiden Trump berkomitmen menghentikan kekerasan dan mengharapkan Thailand dan Kamboja memenuhi kewajiban mereka. Namun pernyataan semacam itu belum berefek di arena operasi.
Kedutaan AS memperingatkan warga negaranya agar menjauhi jarak 50 kilometer dari perbatasan Thailand—Kamboja dan kondisi tetap tidak stabil. Evakuasi massal warga sipil dari kedua sisi perbatasan berlanjut; Thailand menyebut sekitar 500 tempat penampungan darurat di empat provinsi perbatasan telah menampung lebih dari 125 ribu orang.
Melihat perkembangan, potensi eskalasi perang nyata adanya. Media Thailand mengutip pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat yang menyebut tujuan Thailand “melumpuhkan militer Kamboja untuk waktu lama”, sebuah indikasi kesiapan tindakan militer lebih luas. Sementara itu, Angkatan Laut Thailand melancarkan operasi untuk mengusir pasukan Kamboja dari zona sengketa.
Secara keseluruhan, prospek ke depan suram. Dalam skenario terbaik, tekanan internasional dan kelelahan perang mungkin menghasilkan gencatan sementara lagi, namun tanpa penyelesaian sengketa utama, setiap gencatan hanya akan rapuh. Dalam skenario terburuk, konflik dapat berkembang menjadi perang penuh yang membawa konsekuensi fatal bagi kedua negara dan stabilitas kawasan. (*)
Sumber: Mehr News
Penerjemah dan Editor: Ali Hadi Assegaf
