BERITAALTERNATIF – Penangkapan dan penculikan Nicolás Maduro, Presiden Venezuela, oleh pasukan Amerika tidak dapat dipandang semata-mata sebagai sebuah perkembangan keamanan atau bahkan sekadar krisis diplomatik. Peristiwa ini, ketika disandingkan dengan pernyataan terbuka Donald Trump, pada praktiknya berubah menjadi titik di mana banyak tabir tersingkap. Jika sebelumnya intervensi Amerika kerap dibungkus dengan lapisan-lapisan ambiguitas dan bahasa diplomatik, kali ini Presiden Amerika Serikat berbicara tanpa tedeng aling-aling mengenai niat sebenarnya. Ia secara terang-terangan menyatakan bahwa Amerika bertindak demi minyak Venezuela, dan bahwa negara tersebut akan berada di bawah pengelolaan Washington hingga kondisi yang dianggap “tepat” tercapai.
Dalam pidatonya kemarin, Trump sama sekali tidak berbicara tentang demokrasi, tidak pula tentang hak asasi manusia, bahkan tidak menyinggung soal pemilu. Fokus utama ucapannya adalah minyak. Dengan nada yang lebih menyerupai seorang direktur perusahaan ketimbang presiden negara yang mengklaim memimpin dunia bebas, ia menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan minyak besar Amerika akan masuk ke Venezuela, memperbaiki infrastruktur yang rusak, mengekstraksi minyak, dan biaya operasi militer akan ditutup dari pendapatan tersebut. Penekanannya bahwa operasi ini tidak akan menghabiskan “satu sen pun” bagi Amerika merupakan pengakuan yang gamblang atas watak ekonomi dari intervensi ini. Dalam kerangka ini, Venezuela tidak lagi diposisikan sebagai negara berdaulat, melainkan didefinisikan sebagai sumber finansial.
Pengakuan yang Terang-Terangan
Dalam wacana kebijakan luar negeri Amerika, biasanya terdapat upaya untuk menyembunyikan tujuan sebenarnya di balik istilah-istilah seperti stabilitas kawasan atau perlindungan terhadap rakyat. Namun Trump kemarin menyingkirkan tradisi itu. Ia menyatakan bahwa Amerika tidak bisa membiarkan Venezuela jatuh ke tangan pihak-pihak yang tidak memikirkan kepentingan Washington. Kalimat yang singkat ini sangat sarat makna. Tolok ukur legitimasi bukan lagi suara rakyat Venezuela, melainkan kesesuaian dengan kepentingan Amerika.
Trump juga secara eksplisit menegaskan bahwa minyak Venezuela akan menjadi bagian dari “kompensasi” bagi Amerika. Ungkapan ini memiliki bobot hukum dan politik yang besar. Artinya, sebuah negara asing merasa berhak memanfaatkan sumber daya alam milik bangsa lain untuk menyelesaikan klaim-klaim sepihaknya. Inilah logika yang persis sama dengan kolonialisme klasik abad ke-19, perbedaannya hanya terletak pada pilihan kata, bukan pada esensinya.
Ini juga bukan pertama kalinya pengakuan semacam ini disampaikan. Trump sebelumnya, dalam beberapa tahun terakhir, pernah mengatakan bahwa Amerika seharusnya bisa “mengambil” minyak Venezuela, namun kesempatan itu terlewatkan. Kemarin ia pada dasarnya mengumumkan bahwa kesempatan tersebut kini kembali terbuka. Ketika Presiden Amerika berbicara seterbuka ini soal minyak, sulit lagi mempertahankan klaim bahwa isu utamanya adalah demokrasi atau kesejahteraan rakyat Venezuela.
Demokrasi dalam Retorika, Penjarahan dalam Praktik
Kontradiksi antara slogan dan tindakan dalam kebijakan Amerika terhadap Venezuela kini mencapai puncaknya. Di satu sisi, Washington mengklaim bertindak untuk menyelamatkan rakyat Venezuela dari kemiskinan dan penindasan. Di sisi lain, Washington selama bertahun-tahun memberlakukan sanksi berat yang melumpuhkan perekonomian negara tersebut. Sanksi-sanksi itu secara langsung menyasar industri minyak dan memutus akses pemerintah terhadap pendapatan vital. Akibat tekanan ini, kemampuan negara untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat menurun drastis. Krisis yang dihasilkan kemudian dijadikan bukti ketidakmampuan pemerintahan yang berkuasa.
Ini adalah pola yang sudah dikenal. Tekanan ekonomi diciptakan terlebih dahulu, lalu dampaknya dijadikan dalih untuk intervensi. Kini, setelah intervensi militer dilakukan, Trump menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan Amerika harus masuk dan menghidupkan kembali industri minyak. Namun pertanyaan sederhananya adalah mengapa perusahaan-perusahaan yang sama sebelumnya tidak diizinkan beroperasi di bawah kedaulatan pemerintah Venezuela. Jawabannya jelas, karena kendali harus berada di tangan Amerika, bukan di tangan negara yang merdeka.
Dalam kerangka ini, demokrasi bukanlah tujuan, melainkan alat untuk melegitimasi penguasaan sumber daya. Ketika hasil pemilu tidak sejalan dengan keinginan Washington, pemilu tersebut disebut “palsu”, dan ketika sebuah pemerintah berusaha menasionalisasi kekayaannya, ia dicap sebagai “diktator”. Istilah-istilah ini digunakan untuk melayani satu tujuan tetap, yaitu kontrol ekonomi.
Apa yang terjadi di Venezuela saat ini merupakan kelanjutan dari sejarah panjang di kawasan Amerika Latin. Negara-negara dengan sumber daya alam melimpah namun menjalankan kebijakan independen berulang kali menghadapi kudeta, sanksi, atau intervensi militer. Dalam setiap kasus, slogan awalnya adalah pembelaan terhadap rakyat, tetapi hasil akhirnya adalah aliran kekayaan ke luar negeri.
Venezuela, bahkan sebelum nasionalisasi industri minyak, sudah merupakan negara kaya minyak. Namun keuntungan utamanya mengalir ke perusahaan asing, sementara bagian rakyat sangat kecil. Pemerintahan Hugo Chávez dan Nicolás Maduro berupaya mengubah persamaan ini dengan menyalurkan pendapatan minyak untuk program-program sosial. Perubahan inilah yang cukup untuk menjadikan negara tersebut sasaran tekanan yang terus meningkat. Kini Trump secara terbuka menyatakan bahwa siklus ini harus dikembalikan ke kondisi semula, perusahaan-perusahaan Amerika masuk, mengekstraksi minyak, dan ekonomi diatur berdasarkan kepentingan mereka.
Pesan dari langkah ini melampaui Venezuela. Pesan tersebut dikirim kepada semua negara yang memiliki sumber daya strategis. Jika kekayaan itu tidak dikelola sesuai dengan tatanan yang diinginkan Amerika, maka cepat atau lambat tekanan atau intervensi akan menyusul. Logika ini mendorong dunia menuju ketidakstabilan permanen, karena kemandirian politik pada akhirnya diperlakukan sebagai sebuah pelanggaran.
Kesimpulan
Pernyataan Trump tentang minyak Venezuela menjadi momen bersejarah karena secara langsung memperlihatkan inti persoalan. Intervensi ini tidak lagi bisa dibungkus dengan istilah bantuan kemanusiaan atau dukungan terhadap rakyat. Presiden Amerika sendiri menegaskan bahwa minyak adalah poros pengambilan keputusan, dan pengelolaan sebuah negara lain hingga waktu yang dianggap “tepat” diperlakukan sebagai hal yang wajar.
Peristiwa ini kembali menegaskan bahwa dalam sistem internasional saat ini, sumber daya alam sering kali bukan faktor pembangunan, melainkan sumber ketidakamanan. Negara mana pun yang memiliki kekayaan bawah tanah signifikan dan sekaligus menjalankan kebijakan independen berisiko menghadapi skenario serupa. Venezuela hari ini adalah contoh nyata dari kenyataan tersebut. Dalam kasus Venezuela, imperialisme Amerika tidak lagi merasa perlu bersembunyi. Topeng demokrasi disingkirkan, dan bahasa minyak menggantikannya. Kejujuran ini mungkin pahit, tetapi setidaknya membawa satu manfaat. Dunia kini dapat melihat dengan lebih jelas logika telanjang yang bersembunyi di balik banyak slogan indah. Jika logika ini tidak ditantang, esok hari giliran negara lain, dan sekali lagi semua itu akan disebut sebagai dukungan terhadap rakyat. (*)
Sumber: Mehr News
Penerjemah dan Editor: Ali Hadi Assegaf
