BERITAALTERNATIF.COM – Bupati Kukar Aulia Rahman Basri secara langsung menyambut kunjungan kerja dari Pemkab Wajo, Sulawesi Selatan.
Penyambutan kunjungan kerja yang didampingi oleh Wakil Bupati Kukar; Rendi Solihin itu berlangsung di Pendopo Odah Etam, Selasa (8/7/2025).
Aulia menilai bahwa kunjungan tersebut merupakan bentuk silaturahmi yang dapat memperkuat hubungan antar daerah serta menjadi ruang saling belajar dan berbagi pengalaman dalam pembangunan.
“Suatu penghormatan bagi kami dapat dikunjungi salah satu pemimpin daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, yang kami pahami salah satu daerah dengan perkembangan pembangunan yang sangat pesat,” ucap dia.
Pada kunjungan kerja tersebut, ia menerangkan secara singkat profil Kabupaten Kukar, mulai dari aspek kewilayahan, sosial, hingga ekonomi.
Dia menjelaskan Kukar memiliki luas wilayah 27.263 km². Namun, setelah sebagian wilayah sudah masuk dalam deliniasi Ibu Kota Nusantara (IKN).
Oleh karena itu, kini luas Kukar berkurang menjadi 26.244 km².
Kukar terdiri dari 20 kecamatan, 193 desa, serta 44 kelurahan, dengan total penduduk sekitar 793.131 jiwa.
“Penduduk Kukar tersebar di wilayah pesisir, bantaran sungai, dataran, dan perbukitan. Ini selaras dengan potensi ekonomi kami yang didukung sektor perikanan, kehutanan, pertanian, dan perkebunan,” terang Aulia.
Di bidang sosial, lanjut dia, saat ini IPM Kukar berada di angka 76,57 atau kategori tinggi. Angka tersebut lebih baik dari rata-rata nasional.
Namun, Kukar masih menghadapi tantangan berupa angka kemiskinan sebesar 7,28 persen serta tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,11 persen.
Sementara itu, dari sisi pertumbuhan ekonomi Kukar pada 2024 mencapai 5,62 persen, tertinggi dalam lima tahun terakhir.
“Ini merupakan dampak positif dari pembangunan IKN,” ujarnya.
Meski demikian, Aulia mengakui struktur ekonomi Kukar masih bergantung pada sektor primer, terutama tambang dan penggalian yang mencapai 57,73 persen dari total PDRB.
Hal tersebut turut memengaruhi kemandirian fiskal daerah yang masih sangat tergantung pada transfer pusat dan provinsi.
“PDRB per kapita kami sebesar Rp 259 juta. Ini setara dengan negara maju, tapi belum merata karena masih didominasi sektor tak terbarukan,” kata dia.
Ia menyebut tantangan Kukar ke depan terletak pada pemerataan layanan dasar dan pengentasan kemiskinan di wilayah terpencil.
Oleh karena itu, kerja sama antar daerah untuk saling berbagi solusi sangatlah penting.
“Kutai Kartanegara ini adalah miniatur Indonesia, kami memiliki potensi ekonomi yang bervariasi, karakteristik wilayah yang beragam dan penduduk yang cenderung menyebar. Sehingga, jangkauan layanan dasar tidak sepenuhnya dapat tersedia dengan baik,” pungkas Aulia. (*)
Penulis & Editor: M. As’ari
