BERITAALTERNATIF.COM – Barisan Oposisi Rakyat Nasional Elaborasi Organisasi (BORNEO) Kalimantan Timur (Kaltim) secara resmi melayangkan surat protes kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Surat bernomor PENTING/BORNEO_KT/X/2025 itu berisi penolakan keras terhadap kehadiran tim senam Israel yang dijadwalkan mengikuti Kejuaraan Senam Artistik Dunia di Senayan, Jakarta Pusat, pada 19–25 Oktober 2025.
Dalam surat yang ditandatangani oleh Ketua BORNEO Kaltim Dede Hermawan ini, organisasi tersebut menyatakan keberatan mereka didasari oleh prinsip konstitusi Indonesia yang menentang segala bentuk penjajahan.
Mereka menegaskan bahwa kehadiran tim asal Israel dinilai bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 Alinea Pertama, yang secara tegas menyatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
“Zionis Israel adalah satu-satunya penjajah yang tersisa di muka bumi ini dan telah dikategorikan sebagai crime against humanity oleh PBB,” tulis BORNEO Kaltim dalam suratnya yang dikutip media ini pada Kamis (9/10/2025).
BORNE Kaltim juga menyoroti bahwa Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim, yang selama ini berperan penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Oleh karena itu, mereka menilai kedatangan tim Israel berpotensi memicu polarisasi sosial dan mengganggu stabilitas nasional.
BORNEO Kaltim juga menegaskan bahwa mengizinkan kehadiran tim Israel akan mencederai komitmen konstitusional Indonesia sebagai negara anti-penjajahan sekaligus merusak citra Indonesia di mata dunia yang selama ini dikenal konsisten mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina.
“Penolakan terhadap Tim Senam Israel bukan hanya bentuk solidaritas terhadap Palestina, tetapi juga untuk menjaga marwah bangsa yang sejak awal berdiri menolak segala bentuk penjajahan,” ujar Dede dalam pernyataannya.
Surat protes ini turut ditembuskan kepada sejumlah pihak terkait, antara lain: Kepala Staf Kepresidenan di Jakarta, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Kepolisian Nasional, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kapolda Kaltim di Balikpapan, dan Kapolres Samarinda.
Dalam penutup suratnya, Dede menyampaikan harapan agar Prabowo mempertimbangkan dengan serius aspirasi rakyat yang menolak segala bentuk kerja sama atau kehadiran perwakilan dari entitas kolonial yang masih melakukan penjajahan dan pelanggaran hak asasi manusia.
“Kami berharap pemerintah tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif yang berpihak pada kemanusiaan dan keadilan,” tegasnya.
Surat ini menjadi salah satu bentuk nyata suara masyarakat daerah terhadap isu internasional yang dinilai dapat berdampak pada martabat dan arah kebijakan luar negeri Indonesia. (*)
Editor: Ufqil Mubin
