BERITAALTERNATIF.COM – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menjelaskan bahwa tantangan utama pembangunan dapur MBG di wilayah timur Indonesia, termasuk di Samarinda, terletak pada ketergantungan bahan pangan dari luar daerah.
Sekitar 80 persen kebutuhan bahan makanan pokok di Samarinda masih bergantung pada pasokan dari wilayah lain.
“Ini menjadi tantangan tersendiri, karena kalau tidak disiapkan mitigasinya, kita akan menghadapi tantangan baru,” terangnya saat meresmikan Dapur Fimizoe SPPG Bugis, yang berlokasi di Go Mall Samarinda, Kamis (6/11/2025).
Dia juga mengungkapkan bahwa proses pembangunan dapur tidak hanya soal bangunan, tetapi juga terkait dengan ketersediaan lahan, infrastruktur dasar, dan biaya pengadaan fasilitas, seperti jaringan listrik dan air bersih.
“Kalau lahan tidak siap atau infrastrukturnya belum ada, biayanya bisa jauh lebih mahal dari pembangunan dapurnya sendiri. Itu sebabnya kami terus berkoordinasi dengan BGN dan instansi terkait agar setiap lokasi dapur siap secara teknis,” ujarnya.
Andi menambahkan, Pemkot Samarinda terus berupaya mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah untuk lokasi dapur MBG, meskipun sebagian besar lahan di Samarinda sudah digunakan untuk fasilitas publik seperti masjid, sekolah, dan ruang terbuka.
“Aset kita banyak, tapi tidak semua bisa langsung digunakan karena memerlukan perbaikan atau penyesuaian. Jadi, kami perlu perencanaan yang matang agar dapur-dapur ini bisa beroperasi maksimal,” tambahnya.
Wali Kota menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan program MBG tidak bisa dicapai oleh satu pihak saja.
Ia menyebut kolaborasi lintas sektor—antara pemerintah kota, BGN, pihak swasta, dan masyarakat—merupakan kunci utama agar program dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Program sebesar ini tidak bisa dijalankan sendiri-sendiri. Pemkot tidak bisa sendiri, BGN juga tidak bisa sendiri. Semua pihak harus bekerja bersama,” ujarnya.
Andi menegaskan, koordinasi yang baik antarinstansi akan memastikan tidak ada lagi keterlambatan pembangunan, tumpang tindih data, atau kendala logistik di lapangan.
“Dengan koordinasi yang terus-menerus antara Pemkot dan BGN, insyaallah satu per satu kendala bisa kita atasi. Samarinda ingin menjadi contoh bagi daerah lain dalam percepatan pelaksanaan MBG di Kalimantan,” pungkasnya. (*)
Penulis: Ulwan Murtadha
Editor: Ufqil Mubin
