BERITAALTERNATIF – Resolusi Amerika tentang Gaza yang baru-baru ini disahkan di Dewan Keamanan PBB pada praktiknya berarti pemberlakuan perwalian internasional atas rakyat Palestina, dan seluruh kelompok serta kekuatan nasional Palestina menolaknya.
Resolusi2803 membicarakan tentang perwalian internasional di bawah kepemimpinan Amerika atas Gaza yang pada kenyataannya menangguhkan otonomi Palestina. Para pengkritik, khususnya analis Arab, meyakini bahwa rencana ini melemahkan struktur alami pemerintahan Palestina dan membuka risiko terbentuknya perwalian asing jangka panjang atas Gaza. Salah satu poin utama yang paling diperselisihkan dalam resolusi ini adalah tuntutan pelucutan senjata secara total terhadap kelompok-kelompok Palestina serta penetapan kelompok seperti Hamas dan Jihad Islam Palestina sebagai organisasi “teroris”. Meskipun resolusi ini disambut baik oleh rezim Zionis dan negara-negara Barat, banyak warga Palestina memandangnya sebagai pelanggaran terhadap hak rakyat Palestina untuk melawan pendudukan.
Selain itu, para pengkritik resolusi ini berpendapat bahwa berdasarkan resolusi tersebut, proyek rekonstruksi Gaza yang menghimpun bantuan internasional melalui sebuah lembaga yang berada di bawah kendali Amerika di Gaza, pada kenyataannya memanfaatkan kondisi kritis yang tengah dialami Gaza sebagai alat tekanan untuk menjalankan agenda politik pihak-pihak terkait.
Dengan kata lain, menurut pandangan para pengkritik, resolusi Amerika untuk Gaza dan rencana yang menyertainya menjadikan bantuan kemanusiaan sebagai alat pemerasan, serta secara potensial menunda rekonstruksi Jalur Gaza sampai tujuan Amerika dan rezim Zionis tercapai, yaitu pelucutan senjata perlawanan dan berkuasanya pemerintahan yang mereka kehendaki.
Resolusi ini juga memperkuat peran Amerika Serikat dan Inggris dalam urusan keamanan dan pengelolaan sipil Gaza, serta menimbulkan kekhawatiran di kalangan negara-negara seperti Rusia dan Tiongkok yang memandangnya sebagai taktik neo-kolonial untuk menjamin pengaruh jangka panjang di kawasan. Yang lebih penting lagi, resolusi ini gagal menawarkan jalan yang jelas menuju terbentuknya negara Palestina yang merdeka, dan banyak pihak menafsirkannya sebagai dukungan terselubung terhadap kebijakan ekspansionis rezim Zionis. Pasalnya, membahas persoalan pemerintahan di Gaza tanpa kembali menekankan solusi dua negara berdasarkan perbatasan tahun1967 dapat mempermudah perluasan permukiman Zionis.
Beragam reaksi yang ditunjukkan negara-negara Arab terhadap resolusi ini mencerminkan adanya perbedaan di dalam tubuh Liga Arab terkait dukungan terhadap kedaulatan Palestina. Pada akhirnya, resolusi ini dengan menempatkan masa depan Gaza di tangan pihak-pihak asing, justru melemahkan kedaulatan Palestina dan secara potensial, alih-alih menyelesaikan krisis, malah memperpanjang keberlangsungannya.
Apa Peran Organisasi Kerja Sama Islam (OIC) dan Liga Arab?
Organisasi Kerja Sama Islam dan Liga Arab mendapat kritik keras karena sikap pasif dan tidak bertindak menghadapi peristiwa yang terjadi di Gaza. Keduanya, tanpa merancang sebuah rencana bersama yang kuat, hanya sebatas mengeluarkan pernyataan kecaman semata, yang pada akhirnya merusak kredibilitas mereka sendiri.
Pada kenyataannya, kedua organisasi ini secara nyata menghindari pembahasan tentang siapa yang akan mengelola Gaza, yang menunjukkan adanya perpecahan internal. Diamnya mereka memberi peluang bagi pihak lain untuk menawarkan solusi yang belum tentu sejalan dengan kepentingan masyarakat Arab maupun Muslim.
Selain itu, Organisasi Kerja Sama Islam dan Liga Arab juga tidak menentang normalisasi hubungan dengan rezim Zionis, khususnya melalui perjanjian-perjanjian seperti yang dikenal dengan sebutan Kesepakatan “Abraham”. Meskipun sebagian pihak menilai perjanjian tersebut sebagai langkah menuju perdamaian, banyak pula yang menganggapnya sebagai bentuk pengkhianatan yang melemahkan hak-hak rakyat Palestina. Perkembangan ini mengubah lanskap diplomatik kawasan tanpa adanya kesepakatan kolektif dari negara-negara Islam.
Sikap pasif kedua organisasi tersebut terhadap kejahatan rezim Zionis juga merembet ke persoalan ekonomi. Beberapa negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam seperti Kazakhstan dan Azerbaijan merupakan pemasok utama minyak bagi rezim Zionis. Dukungan finansial dari negara-negara tersebut secara langsung membiayai agresi terhadap rakyat Palestina dan menciptakan kontradiksi moral serta politik yang sangat mencolok.
Sementara itu, Organisasi Kerja Sama Islam tidak menunjukkan keinginan untuk mengkritik negara-negara tersebut. Hal ini mencerminkan kelemahan serius dalam tubuh organisasi itu, serta menunjukkan bahwa dengan dalih tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, standar etika justru diabaikan.
Situasi ini memunculkan keraguan mengenai loyalitas sejati negara-negara tersebut dalam aliansi global seperti BRICS dan Organisasi Kerja Sama Shanghai(SCO) yang bertujuan menghadapi pengaruh Barat. Hubungan mereka yang erat dengan Barat dapat memengaruhi tingkat kepercayaan terhadap mereka sebagai mitra bagi negara-negara seperti Tiongkok dan Rusia.
Bahkan Turki yang mengklaim sebagai pembela hak-hak rakyat Palestina tetap mempertahankan hubungan dagang yang kuat dengan rezim Zionis dan hanya melontarkan kritik secara verbal. Pendekatan yang rumit ini menunjukkan bahwa kepentingan nasional kerap lebih diutamakan dibandingkan persatuan Islam, dan Organisasi Kerja Sama Islam serta Liga Arab pun berubah menjadi sekadar panggung retorika tanpa tindakan nyata.
Keterkaitan Resolusi PBB tentang Gaza dengan Kunjungan Mohammed bin Salman, Putra Mahkota Saudi ke Washington
Gedung Putih belum lama ini mengumumkan bahwa Presiden Amerika Serikat menyetujui penjualan peralatan militer kepada Arab Saudi, termasuk pesawat tempur dan tank canggih. Tujuan utama Arab Saudi saat ini adalah mencegah terjadinya ancaman serupa dengan serangan rezim Zionis ke Qatar di wilayahnya sendiri. Pada dasarnya, Riyadh ingin memperoleh jaminan keamanan yang kuat dari Amerika Serikat agar tidak terjadi serangan apa pun ke wilayah Saudi, dengan jaminan bahwa setiap serangan terhadap infrastruktur Saudi akan dianggap sebagai serangan terhadap kepentingan Amerika.
Arab Saudi juga tengah memikirkan program nuklir damai yang ambisius, yang sangat penting bagi Visi2030. Riyadh khawatir fasilitas nuklir barunya akan menjadi sasaran dengan dalih non-proliferasi senjata nuklir, sehingga perjanjian pertahanan dengan Amerika dipandang sebagai kebutuhan mendesak.
Dalam kerangka ini, dengan memberikan dukungan terbatas terhadap rencana Amerika untuk Gaza, Arab Saudi membantu Washington memperoleh tuas diplomatik yang kuat untuk menjalankan rencananya. Dukungan Riyadh ini juga membantu pemerintahan Donald Trump memperoleh persetujuan Kongres terkait anggaran pertahanan dan perjanjian pertahanan, serta mengatasi tantangan-tantangan besar dalam proses legislasi.
Negosiasi antara Riyadh dan Washington menunjukkan adanya perubahan dalam kebijakan luar negeri Arab Saudi. Negara ini kini secara aktif memanfaatkan pengaruhnya untuk mendapatkan komitmen keamanan yang benar-benar terjamin.
Mampukah Ekonomi Barat Bertahun-tahun Lagi Terus Mendukung Rezim Zionis?
Biaya militer yang sangat besar dari rezim Zionis serta perang-perang jangka panjangnya semakin dianggap tidak dapat diterima oleh para pendukung Baratnya. Perang Gaza sangat mahal dan telah menghabiskan sumber daya keuangan yang besar tanpa tercapainya tujuan strategis yang mereka umumkan, yaitu menghancurkan Hamas atau melucuti senjata perlawanan. Hal ini menimbulkan pertanyaan di kalangan sekutu rezim Zionis tentang apakah investasi mereka dalam mendukung rezim tersebut benar-benar menguntungkan.
Saat ini, Amerika Serikat sebagai pendukung utama rezim Zionis paling merasakan tekanan keuangan. Dengan beban utang publik yang melampaui120 persen dari produk domestik bruto, kelanjutan bantuan militer besar-besaran kepada rezim Zionis, bersamaan dengan pembiayaan perang Ukraina melawan Rusia, menciptakan tantangan ekonomi yang sangat berat bagi Washington.
Kondisi ini memberikan tekanan tambahan pada anggaran Amerika yang sejak awal sudah mengalami defisit, dan memaksa Washington melakukan kalkulasi sulit mengenai biaya peluang dari komitmen strategisnya. Situasi serupa juga berlaku di Eropa. Dengan rata-rata utang publik di Uni Eropa yang melampaui90 persen dari produk domestik bruto, negara-negara anggota tidak memiliki ruang fiskal untuk membiayai operasi militer eksternal tanpa batas.
Dengan kata lain, tekanan ekonomi domestik serta komitmen negara-negara Eropa terhadap kesejahteraan rakyatnya membatasi kemampuan mereka untuk membiayai perang jangka panjang dengan hasil strategis yang sangat kecil, sekaligus menanggung beban geopolitik yang terus meningkat.
Bahkan menerima dana besar dari negara-negara Teluk seperti Arab Saudi atau Uni Emirat Arab pun bukanlah solusi yang dapat diandalkan. Fluktuasi harga energi global menggerus cadangan finansial negara-negara Eropa dan mendorong mereka untuk semakin melakukan perhitungan strategis secara mandiri dari Amerika, serta menyeimbangkan hubungan mereka dengan Washington dengan hubungan dagang dan keamanan yang semakin erat dengan Tiongkok dan Rusia.
Kerapuhan ekonomi Barat ini semakin nyata seiring dengan meningkatnya fleksibilitas poros perlawanan dan para pendukungnya. Dukungan material dan politik Iran, ditambah dukungan diplomatik Rusia dan Tiongkok, memastikan bahwa Hamas dan aktor-aktor non-negara lainnya tetap menjadi ancaman militer yang berkelanjutan bagi rezim Zionis dan pada praktiknya menggagalkan upaya rezim tersebut untuk meraih kemenangan yang cepat dan murah.
Di sisi lain, Amerika Serikat juga menghadapi tekanan strategis yang berlebihan di berbagai medan. Ketundukan nyata Amerika di hadapan kekuatan ekonomi Tiongkok yang tercermin dalam kegagalan strategi tarif Washington, ditambah dengan ketidakmampuannya membalikkan capaian Rusia di Ukraina, menandai terjadinya pergeseran keseimbangan kekuatan global yang turut memengaruhi kawasan Timur Tengah.
Sebagai hasilnya, kini terjadi pergeseran strategis dalam memindahkan konflik dari Timur Tengah ke wilayah-wilayah yang lebih mudah dikendalikan, khususnya Afrika. Wilayah-wilayah ini memiliki potensi lebih besar untuk menjadi ajang konflik proksi dengan biaya finansial langsung yang lebih rendah dan risiko eskalasi antar-kekuatan besar yang lebih kecil, serta tidak menyeret pihak-pihak yang terlibat ke dalam rawa konflik yang tak berujung seperti di Timur Tengah.
Dengan demikian, pertemuan antara kegagalan tujuan militer, keterbatasan keuangan domestik, serta perubahan tatanan global mendorong negara-negara Barat untuk meninjau kembali dukungan mereka terhadap rezim Zionis. Realitas ekonomi yang ditandai dengan utang-utang yang melumpuhkan dan persaingan multipolar pada akhirnya membatasi kemampuan untuk melanjutkan perang yang panjang dan intens di Gaza, serta menuntut adanya evaluasi ulang terhadap seluruh proyek tersebut secara strategis.
Apakah Pasukan Penjaga Perdamaian Internasional Dapat Bertahan Tanpa Batas Waktu?
Kehadiran militer atau administrasi internasional di Gaza tidak akan berkelanjutan karena besarnya biaya material dan korban manusia. Negara-negara Barat yang khawatir terhadap opini publik terkait kematian tentaranya tidak mampu mempertahankan penempatan pasukan jangka panjang di wilayah berisiko tinggi. Keengganan ini melemahkan kemungkinan terciptanya misi yang panjang dan stabil, karena kegagalan pengalaman masa lalu dalam misi penjaga perdamaian membuat keselamatan pasukan lebih diprioritaskan dibandingkan upaya membangun pemerintahan di negara lain.
Keterbatasan strategis ini berakar pada keengganan menempatkan tentara mereka dalam situasi berbahaya. Berbeda dengan rezim Zionis yang menerapkan wajib militer, negara-negara Barat bergantung pada angkatan bersenjata profesional, dan kematian tentara mereka dalam konflik yang tidak berkaitan langsung dengan keamanan nasional mereka secara politik tidak dapat diterima.
Kenyataan ini membatasi kemampuan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa untuk terlibat dalam operasi militer jangka panjang di luar negeri, terlepas dari pertimbangan etika apa pun. Oleh karena itu, dalam menghadapi tantangan ini, kemungkinan akan muncul pergeseran menuju penggunaan perusahaan militer swasta atau kontraktor/penyedia jasa militer swasta(PMC).
Meskipun unsur-unsur ini dapat menjadi sarana untuk memperluas kekuatan militer dengan dampak politik domestik yang lebih kecil, tetap muncul pertanyaan besar apakah mereka benar-benar mampu mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan, serta berpotensi justru memperbesar ketegangan internal, bukan meredakannya.
Di samping itu, terdapat pula keterbatasan finansial yang sangat besar dalam upaya penempatan pasukan internasional di Gaza. Mempertahankan kehadiran militer berskala besar memerlukan miliaran dolar setiap tahun untuk gaji, peralatan, dan infrastruktur. Mengingat anggaran pertahanan global sudah sangat terbatas, tidak ada mekanisme yang realistis untuk membiayai komitmen jangka panjang seperti itu, sehingga sejak awal hal tersebut hampir mustahil secara finansial.
Pengalaman historis intervensi internasional, dari Kosovo hingga Myanmar, menunjukkan bahwa keberhasilan misi pasukan internasional bergantung pada ketersediaan sumber daya yang besar serta adanya jalur yang jelas menuju kedaulatan, dua hal yang sama sekali tidak dimiliki Gaza. Misi-misi sebelumnya dilakukan di negara-negara yang lebih jarang penduduknya dan lebih stabil secara politik. Sebaliknya, di Gaza, kepadatan penduduk yang sangat tinggi serta perpecahan internal yang mendalam menciptakan lingkungan yang sangat menantang bagi pasukan internasional.
Permintaan Badr Abdelatty, Menteri Luar Negeri Mesir, untuk penempatan pasukan internasional di Gaza mencerminkan realitas pahit di lapangan. Pernyataan Badr Abdelatty merupakan peringatan bahwa intervensi Barat di Gaza bisa gagal dan justru memberi peluang bagi kekuatan regional untuk mengendalikan proses politik di wilayah tersebut pada tahap berikutnya.
Karena itu, para ahli meyakini bahwa meskipun pasukan internasional bisa dipandang sebagai solusi jangka pendek, mereka tidak akan mampu bertahan secara permanen. Dengan kata lain, akibat keraguan politik, keterbatasan finansial, dan persoalan operasional, setiap bentuk intervensi internasional di Gaza akan bersifat sementara. Pada akhirnya, aktor-aktor lokal dan regional harus memikul tanggung jawab atas pemerintahan dan keamanan di Gaza, dan hal ini menegaskan pentingnya sebuah solusi politik yang berkelanjutan.
Sistem ekonomi global kini sedang memasuki fase transisi yang mendasar dan tidak dapat dibalikkan, yang ditandai dengan menurunnya dominasi relatif ekonomi Barat. Pelemahan ini bukan sekadar bersifat siklus, melainkan struktural, serta didorong oleh munculnya model-model ekonomi alternatif dan rantai pasok yang berpusat di Tiongkok, yang kini menyumbang lebih dari28 persen produksi industri global, melampaui Amerika Serikat dan Uni Eropa.
Di sisi lain, kekuatan utama Barat dan kemampuannya memanfaatkan kapasitas ekonomi untuk memaksakan dominasi politik atas negara lain juga terus mengalami erosi. Hal ini tampak dari menguatnya lembaga-lembaga keuangan non-Barat seperti Asian Infrastructure Investment Bank yang memiliki lebih dari100 negara anggota dan menawarkan pembiayaan pembangunan tanpa syarat-syarat ketat, sehingga turut melemahkan hegemoni ekonomi Barat.
Dengan demikian, fase konflik geopolitik global saat ini yang ditandai dengan upaya Barat mempertahankan dominasinya berada di ambang akhir, bukan melalui kekalahan militer, melainkan melalui berakhirnya supremasi ekonomi. Kondisi ini membuka peluang strategis yang sangat penting bagi dunia Arab dan Islam untuk berinteraksi dengan kekuatan-kekuatan multipolar baru yang menawarkan kerja sama berdasarkan kepentingan ekonomi bersama, bukan paksaan ideologis atau agenda perubahan rezim.
Hal ini secara nyata tercermin dalam empat inisiatif global Tiongkok di bidang pembangunan, keamanan, peradaban, dan tata kelola kecerdasan buatan global, yang menyediakan kerangka kerja untuk kerja sama berbasis investasi infrastruktur dan kesetaraan kedaulatan, serta bertolak belakang secara total dengan warisan intervensi kebijakan luar negeri Barat.
Untuk memaksimalkan peran lembaga-lembaga nasional dan regional, negara-negara Arab dan Islam harus membangun aliansi yang lebih dalam dan terlembagakan dengan pusat-pusat kekuatan baru ini, serta memanfaatkan modal dan teknologi mereka guna menjamin masa depan yang sejahtera dan mandiri dalam tatanan dunia yang sedang berubah. (*)
Sumber: Mehr News
Penerjemah dan Editor: Ali Hadi Assegaf
