BERITAALTERNATIF – Dalam beberapa bulan terakhir tahun ini panggung politik-keamanan Palestina pendudukan mengalami perubahan mendasar. Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, dalam beberapa bulan terakhir melakukan tiga pengangkatan kunci di level lembaga tertinggi: kepala Badan Keamanan Dalam Negeri (Shin Bet), kepala badan intelijen luar negeri, dan panglima tertinggi Angkatan Bersenjata.
Pengangkatan ini terjadi ketika Israel masih menghadapi konsekuensi operasi Badai Al-Aqsa dan ketegangan soal pembentukan komite pencari fakta memuncak. Operasi psikologis media arus utama menunjukkan tujuan utama Netanyahu adalah memusatkan pengambilan keputusan keamanan di tangannya dan menciptakan koordinasi penuh antara lembaga-lembaga militer dan keamanan yang berada di bawah kendali kantor perdana menteri. Langkah ini memungkinkannya bertahan dari badai—kegagalan keamanan melawan Hamas, skandal “Qatargate”, dan berbagai kasus korupsi.
Pengangkatan Kepala Shin Bet; Ujian Kemandirian Institusi versus Kekuatan Politik
Berdasarkan laporan resmi yang diterbitkan pada 30 September 2025 oleh Reuters, Israel menyetujui usulan Netanyahu untuk mengangkat Mayor Jenderal David Zini sebagai kepala Shin Bet. Zini berasal dari tubuh militer dan sebelumnya menjabat dalam komando pelatihan pasukan darat; memilihnya sebagai pengganti Ronen Bar menandai awal ketegangan antara perdana menteri dengan lembaga peradilan dan institusi keamanan di era baru ini.
Mahkamah Agung menyatakan pemecatan kepala sebelumnya melanggar hukum, tetapi Netanyahu mengesahkan keputusan itu melalui kewenangan kabinet. Para pakar keamanan Israel, termasuk mantan kepala Shin Bet, memperingatkan bahwa masuknya seorang militer ke pucuk lembaga itu dapat menghancurkan independensi institusi dan mereduksi fungsi profesionalnya menjadi komoditas politik. Dengan pengangkatan Zini, Netanyahu mulai melebur batas antara keamanan dan politik—tindakan yang banyak analis Israel pandang sebagai respons langsung terhadap kritik atas kinerjanya selama perang Gaza.
Angkatan Bersenjata dan Staf Umum; Penataan Akhir Jaringan Kesetiaan
Pengangkatan ketiga dalam rangkaian perubahan adalah penunjukan Jenderal Eyal Zamir sebagai Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel pada musim panas 2025. Zamir dikenal sebagai figur yang dipercaya Partai Likud dan rekan lama Netanyahu dalam pertemuan-pertemuan strategis pemerintah.
Penunjukan ini membuat struktur inti kekuasaan rezim untuk pertama kalinya berada di bawah arahan langsung perdana menteri. Sejumlah analis Israel, termasuk Amos Yadlin, mantan kepala intelijen militer, memperingatkan bahwa konsentrasi ini melemahkan mekanisme pengawasan negara dan menimbulkan risiko politisasi intelijen serta keputusan militer.
Dalam tradisi Israel ada komite independen yang meninjau kelayakan calon pejabat tinggi keamanan untuk mencegah pengaruh politik. Namun dalam pengangkatan terbaru, komite itu tampak hanya memberi persetujuan akhir dan kehilangan peran pengawasnya. Tren ini menunjukkan keinginan pemerintahan Netanyahu untuk menyatukan lembaga-lembaga militer demi kehendak politiknya; pendekatan yang mungkin efektif jangka pendek untuk kepentingan perang, namun mengancam tatanan institusional dan profesional dalam jangka panjang.
Pengangkatan Kepala Mossad; Loyalitas Pribadi Menggantikan Keahlian Intelijen
Pengangkatan Roman Gafman sebagai kepala badan intelijen luar negeri Mossad yang diumumkan kantor perdana menteri pada 4 Desember 2025 menjadi babak akhir dalam proses konsentrasi kekuasaan ini. Menurut laporan The Times of Israel, Gafman berasal dari jajaran perwira tinggi militer dan pernah menjadi penasihat militer pribadi Netanyahu, serta tidak memiliki latar belakang signifikan di bidang intelijen. Ia juga termasuk lingkaran dekat perdana menteri. Pemerintah menggambarkannya sebagai perwira yang layak dan berkemampuan memimpin, namun para kritikus—seperti kolumnis Haaretz—menilai pengangkatan ini sebagai contoh jelas “hadiah atas loyalitas politik”.
Menurut laporan NDTV, Gafman pernah menempuh pendidikan di sekolah religius di Tepi Barat, hanya menguasai bahasa Rusia, dan memegang orientasi nasionalis-religius yang selaras dengan pandangan politik Netanyahu dan sayap kanan kabinetnya. Biasanya Mossad dipimpin oleh perwira dengan rekam jejak intelijen agar batas antara keputusan politik dan operasi tetap terjaga. Kali ini penunjukan militer dekat kantor perdana menteri menunjukkan niat Netanyahu menempatkan bahkan misi-misi lintas-batas paling sensitif di bawah pengawasan langsungnya.
Kesimpulan
Tiga pengangkatan Netanyahu bukan sekadar keputusan birokratis, melainkan sinyal pergeseran strategis dalam struktur kekuasaan Israel. Setelah krisis keamanan dan politik pada 2023–2025, perdana menteri menyimpulkan bahwa satu-satunya cara mempertahankan posisinya dan meredam tekanan domestik adalah mengendalikan pusat-pusat keamanan secara langsung.
Oleh karena itu ia mengisi posisi-posisi kunci dengan orang-orang dekat—yang setia dan berlatar militer—menggantikan pejabat intelijen profesional dan independen. Kebijakan ini mengubah mesin keamanan rezim dari model multi-sentra menjadi pusat kekuasaan tunggal yang dipimpin perdana menteri. Konsentrasi ini bisa mempercepat pengambilan keputusan militer dan meningkatkan koordinasi intelijen; namun juga berisiko menghapus independensi institusional dan keberagaman perspektif intelijen.
Di ranah domestik langkah ini berbahaya karena mengubah sistem keamanan menjadi alat mempertahankan kekuasaan perdana menteri. Seperti dilaporkan media-media Ibrani, Israel kini berada di ambang pembentukan struktur yang dapat disebut “sistem keamanan personalistik”—sistem di mana keputusan akhir tidak lagi lahir dari lembaga-lembaga keamanan, melainkan dari kantor perdana menteri. (*)
Sumber: Mehr News
Penerjemah dan Editor: Ali Hadi Assegaf
