BERITAALTERNATIF – Menurut laporan al jazeera, Sudan sudah berada di ambang krisis panjang bahkan sebelum pecahnya perang secara terbuka pada April 2023. Puluhan tahun pemerintahan otoriter di bawah Omar al-Bashir meninggalkan ekonomi yang rapuh, aparat keamanan yang terpecah, dan struktur milisi yang berakar kuat.
Setelah Omar al-Bashir dilengserkan lewat kudeta pada 2019, fase transisi antara kelompok sipil dan militer gagal menyatukan faksi-faksi yang saling bersaing. Ketidakstabilan politik, pemberontakan lokal, dan rivalitas antara Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) dan Pasukan Reaksi Cepat (RSF) akhirnya berubah menjadi perang terbuka.
Uni Eropa, meskipun jauh secara geografis, memiliki peran signifikan dalam dinamika ini. Selama hampir satu dekade, Uni Eropa menjalankan strategi “internasionalisasi” pengelolaan migrasi. Dengan alasan mengurangi arus migrasi ilegal ke Eropa, berbagai bantuan, pelatihan, dan peralatan diberikan kepada negara-negara Afrika.
Namun pendekatan tersebut membawa dampak buruk yang tak terduga. Dana yang dialokasikan atas nama “pengelolaan migrasi” dan “penguatan kapasitas” justru bercampur dengan praktik penyelundupan senjata dan lemahnya pengawasan.
Pemerintah negara-negara Eropa, terutama Inggris, tetap melanjutkan pemberian bantuan meski menyadari bahwa dana tersebut berujung menjadi perlengkapan yang masuk ke tangan Pasukan Reaksi Cepat.
Antara 2014 dan 2018, Uni Eropa menyalurkan lebih dari 200 juta euro (sekitar 232 juta dolar) ke Sudan melalui “Dana Darurat Uni Eropa untuk Afrika (EUTF)” dan program “Pengelolaan Migrasi yang Lebih Baik”. Dana ini pada praktiknya memperkuat kerja sama Uni Eropa dengan struktur keamanan Sudan, termasuk unit-unit yang kemudian menjadi bagian dari Pasukan Reaksi Cepat.
Pada awal 2017, “Project Enough” dalam laporan berjudul “Pengawasan Perbatasan dari Neraka” memperingatkan bahwa aspek paling berbahaya dari keterlibatan Eropa di Sudan adalah potensi Pasukan Reaksi Cepat menerima dukungan finansial dari Uni Eropa.
Dua tahun kemudian, Uni Eropa akhirnya terpaksa menghentikan sejumlah aktivitas yang berkaitan dengan pengendalian migrasi di Sudan akibat kekhawatiran bahwa aliran dana tersebut berpotensi disalahgunakan untuk tujuan represif. Hal ini terungkap melalui dokumen resmi Uni Eropa yang dipublikasikan oleh media Jerman Deutsche Welle.
Kondisi ini menimbulkan sebuah pertanyaan penting: jika Uni Eropa mengetahui risiko penyelewengan dana, mengapa mereka tetap mengucurkan ratusan juta euro ke Sudan dengan pengawasan yang lemah?
Senjata Eropa dalam Perang Sudan
Seiring eskalasi konflik, berbagai jenis senjata dan amunisi luar negeri—mayoritas buatan Eropa—ditemukan di tangan Pasukan Reaksi Cepat. Berbagai bukti visual, analisis sumber terbuka, serta penelusuran nomor seri memperlihatkan keberadaan perlengkapan militer Eropa dalam perang Sudan.
Pada November 2024, Amnesty International merilis penyelidikan yang menunjukkan bahwa kendaraan lapis baja “Nimer Ajban” dilengkapi sistem pertahanan buatan perusahaan Prancis, Galix. Organisasi tersebut mempublikasikan foto dan video dari beberapa lokasi di Sudan, menyimpulkan bahwa penggunaan sistem ini di Darfur merupakan pelanggaran terhadap embargo senjata yang selama bertahun-tahun diterapkan PBB di wilayah tersebut.
Investigasi lapangan oleh France 24 dan kantor berita Reuters pada April lalu menemukan bahwa mortir 81 milimeter yang digunakan oleh Pasukan Reaksi Cepat di Darfur Utara berasal dari Bulgaria. Tanda pada amunisi tersebut cocok dengan produk perusahaan pertahanan Bulgaria.
Harian The Guardian pada Oktober juga mengungkap bahwa perlengkapan militer Inggris—termasuk sistem pembidik senjata ringan dan mesin kendaraan lapis baja—berada di tangan Pasukan Reaksi Cepat.
Berdasarkan seluruh temuan ini, jelas bahwa senjata buatan Eropa, meski ada larangan dan berbagai jaminan, tetap jatuh ke pihak-pihak yang terlibat dalam konflik Sudan. Lebih dari itu, sejumlah pemerintah Eropa, khususnya Inggris, terus mengeluarkan izin ekspor baru meskipun mereka mengetahui bahwa sebagian perlengkapan tersebut telah sampai ke kelompok bersenjata yang dikategorikan teroris, yaitu Pasukan Reaksi Cepat. (*)
Sumber: Mehr News
Penerjemah dan Editor: Ali Hadi Assegaf
