BERITAALTERNATIF.COM — Ketua Partai Gerindra Kutai Kartanegara (Kukar), Alif Turiadi, mendorong Pemerintah Kabupaten Kukar untuk menerapkan strategi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang lebih preventif guna menghindari ketergantungan pada pinjaman di masa mendatang.
Hal tersebut disampaikan Alif sebagai evaluasi atas kebijakan pinjaman Rp 820 miliar yang sebelumnya diambil Pemkab Kukar kepada Bankaltimtara.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu melakukan pembenahan dalam struktur pengelolaan keuangan agar kejadian serupa tidak kembali terulang ketika terjadi keterlambatan transfer anggaran dari pusat ke daerah.
“Jangan sampai ketika transfer dari pusat terlambat, kita langsung kelabakan dan mencari pinjaman,” ujarnya kepada awak media Berita Alternatif pada Kamis (19/3/2026).
Dia menilai salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan adalah tidak langsung mengalokasikan seluruh anggaran secara penuh, melainkan menyisakan cadangan sebagai langkah antisipatif.
Ia berpendapat, dalam proses pembahasan anggaran antara eksekutif dan legislatif, perlu ada pengaturan yang menjaga stabilitas kas daerah, khususnya dalam menghadapi potensi keterlambatan transfer dana dari pusat.
“Anggaran yang turun dari pusat itu jangan langsung diserap 100 persen. Harus ada cadangan yang dijaga, sehingga ketika ada keterlambatan transfer, kita masih dalam kondisi aman,” jelasnya.
Alif menegaskan pentingnya keberadaan dana cadangan atau buffer dalam struktur APBD sebagai bentuk mitigasi risiko fiskal.
Dengan adanya cadangan tersebut, pemerintah daerah dinilai tidak perlu mengambil langkah darurat seperti pinjaman ketika terjadi kendala dalam arus kas.
“Harus ada angka yang dijaga, ada semacam cadangan. Jadi kita tidak lagi seperti kemarin, ketika terlambat langsung panik dan mencari pinjaman,” tegasnya.
Dia juga menyebut bahwa skema ini tetap dapat diterapkan meskipun kondisi APBD tahun 2026 mengalami penurunan atau pemangkasan dibanding tahun sebelumnya.
Ia menjelaskan, kunci utama terletak pada penentuan skala prioritas pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
“Kuncinya ada pada skala prioritas pembangunan, seperti sektor pendidikan, infrastruktur, dan kebutuhan dasar lainnya,” katanya.
Alif menambahkan bahwa pemerintah daerah harus lebih selektif dalam menentukan program, dengan memastikan setiap anggaran yang dialokasikan memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
Dengan demikian, ruang fiskal daerah tetap terjaga dan tidak mudah terganggu oleh faktor eksternal seperti keterlambatan transfer dana pusat.
Dia menilai langkah ini penting sebagai bagian dari upaya menciptakan tata kelola keuangan daerah yang lebih sehat dan berkelanjutan.
Ia berharap Pemkab Kukar dapat menghindari pola kebijakan reaktif dan mulai beralih pada perencanaan keuangan yang lebih matang dan terukur.
“Artinya, kita harus punya sistem yang kuat, ada cadangan, ada perencanaan yang matang. Supaya ke depan tidak lagi bergantung pada pinjaman,” pungkasnya. (*)
Penulis: Ulwan Murtadho
Editor: Ufqil Mubin
