BERITAALTERNATIF.COM – Anggota DPRD Kutai Kartanegara, Muhammad Idham, menyoroti kondisi jalan rusak di jalur penghubung Desa Rantau Hempang dan Desa Selerong, Kecamatan Sebulu, yang kian memprihatinkan.
Menurutnya, jalan tersebut merupakan satu-satunya akses utama masyarakat, termasuk bagi para pelajar di Selerong serta para karyawan perkebunan sawit yang setiap hari melintas.
“Ini akses satu-satunya. Anak-anak sekolah lewat situ, karyawan sawit juga lewat situ,” ujarnya kepada awak media Berita Alternatif saat ditemui di Kantor DPRD Kukar pada Rabu (25/3/2026).
Idham menilai kerusakan jalan diduga kuat akibat aktivitas kendaraan berat milik perusahaan, khususnya truk-truk bertonase besar yang melintasi jalur tersebut setiap hari.
Karena itu, dia meminta agar pihak perusahaan, dalam hal ini PT Bayan dan perusahaan kelapa sawit, bertanggung jawab atas perbaikan jalan yang rusak.
“Kami sudah minta pemerintah desa untuk bersurat ke PT Bayan, supaya mereka bertanggung jawab. Armada mereka besar-besar, tonase tinggi, itu yang merusak jalan,” tegasnya.
Ia menambahkan, perbaikan tidak harus dilakukan secara menyeluruh, melainkan difokuskan pada titik-titik yang mengalami kerusakan parah.
Perbaikan jalan, sambungnya, bisa dilakukan dengan metode pengerukan, pemberian batu sebagai dasar, lalu penimbunan ulang agar jalan kembali layak dilalui.
“Cukup spot-spot yang rusak saja diperbaiki, dikasih batu di bawahnya supaya lebih kuat,” jelasnya.
Namun hingga kini, sudah sekitar dua bulan sejak permintaan perbaikan jalan dilayangkan, belum ada tindak lanjut nyata dari pihak perusahaan.
“Katanya sudah turun ke lapangan, sudah ditinjau. Tinggal menunggu keputusan pimpinan. Tapi sampai hari ini belum ada kabar,” ungkapnya.
Idham menjelaskan bahwa jalan tersebut merupakan jalan kabupaten yang sebelumnya dibangun dengan kondisi baik dan menjadi jalur strategis penghubung antarwilayah, termasuk akses tercepat menuju Kecamatan Kota Bangun.
“Dulu jalan itu bagus, itu akses penting dari Selerong, Senoni ke Kota Bangun. Sekarang rusak karena dilalui kendaraan besar,” katanya.
Dia juga menyoroti keterbatasan anggaran pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan jalan, sehingga belum bisa menjadikan ruas tersebut sebagai prioritas.
“Anggaran sedang banyak pemotongan, jadi perbaikan jalan belum jadi prioritas. Tapi seharusnya pemerintah bisa memfasilitasi,” tambahnya.
Ia berharap ada sinergi antara pemerintah daerah dan pihak perusahaan agar jalan tersebut bisa kembali seperti semula dan aman dilalui masyarakat.
“Harapan kita jalan ini bisa kembali seperti dulu, walaupun dilalui kendaraan besar, tetap tidak rusak,” pungkasnya. (*)
Penulis & Editor: Ufqil Mubin
