BERITAALTERNATIF.COM – Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) dari Dapil Tenggarong Ahmad Akbar Haka Saputra menyoroti penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) dan pemberian insentif untuk komunitas.
Akbar mengingatkan Pemkab Kukar untuk fokus mengembangkan sektor ekonomi baru yang berkelanjutan.
Ia menilai DBH memiliki peran vital dalam struktur APBD Kukar karena daerah masih sangat bergantung pada sektor sumber daya alam.
“Kalau terjadi kolaps DBH, APBD kita itu akan sudah stuck,” jelasnya saat diwawancarai awak media usai mengadakan reses di Tenggarong pada Jumat (8/8/2025).
Dia mengungkapkan bahwa Pemda Kukar telah memasukkan sektor pertanian, pariwisata, dan beberapa klausul lain sebagai bagian dari strategi ekonomi baru lima tahun ke depan dalam RPJMD Kukar.
Semua klausul terkait pembangunan ekonomi berkelanjutan telah tertuang dalam RPJMD tahun 2025-2029, yang merupakan pengejewantahan terhadap visi dan misi Kukar Idaman Terbaik.
“Itu akan jadi ‘kitab suci’ kita untuk menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Ia juga mengkritisi rencana pemberian insentif Rp 100 juta kepada setiap komunitas di Kukar. Kebijakan tersebut berpotensi salah sasaran jika Pemda tidak teliti dalam proses pengalokasiannya.
Pernyataan tersebut pernah disampaikannya kepada Sekretaris Daerah Kukar Sunggono. Akbar khawatir dana tersebut diberikan kepada komunitas yang tidak tepat.
Menurutnya, anggaran itu akan lebih tepat serta bermanfaat jika dialokasikan untuk program sertifikasi profesi, terutama bagi pemuda-pemuda kreatif di Kukar.
Dia mencontohkan sertifikasi videografer, fotografer, musik, desain, barista, capster, dan komunitas lain yang membawa dampak positif jangka panjang bagi kemajuan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kukar.
Ketika mereka mendapatkan ruang untuk sertifikasi, Akbar merasa hal itu lebih manfaat daripada harus memberikan uang Rp 100 juta kepada setiap komunitas. “Khawatirnya salah sasaran saja, bukan tidak bermanfaat,” pungkasnya. (adv)
Penulis: M. As’ari
Editor: Ufqil Mubin
