BERITAALTERNATIF.COM – Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Ahmad Yani mendorong pemerintah daerah terus melakukan efisiensi dalam pengelolaan anggaran sekaligus memastikan hasil Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki daerah dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.
Menurutnya, efisiensi diperlukan agar anggaran yang tersedia dapat digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan secara optimal.
Yani menjelaskan, pembangunan infrastruktur seperti jalan juga harus disesuaikan dengan kemampuan pembiayaan daerah. Tidak seluruh rencana pembangunan dapat dilaksanakan sekaligus sehingga diperlukan penentuan skala prioritas.
“Kalau pembangunan jalan itu membutuhkan anggaran yang besar, tentu ada yang harus kita sesuaikan. Tidak mungkin semuanya dilaksanakan sekaligus, sehingga efisiensi menjadi bagian dari pengelolaan anggaran,” ucap Yani saat diwawancarai awak media di Ruang Rapat Utama DPRD Kukar, Senin (28/9/2026).
Dia menyebut langkah efisiensi tersebut bukan hal baru bagi pemerintah daerah. Pengelolaan anggaran dengan mempertimbangkan efisiensi telah dilakukan dalam pelaksanaan program pembangunan di Kukar.
Selain persoalan efisiensi, ia turut menyoroti pengelolaan hasil SDA yang menjadi salah satu kekuatan ekonomi Kukar.
Yani menilai kekayaan alam yang dimiliki daerah semestinya memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan.
Kukar, kata dia, selama ini memiliki berbagai potensi SDA yang menjadi bagian dari aktivitas perekonomian daerah.
Karena itu, ia berharap pemerintah pusat dapat memastikan hak-hak daerah dari pengelolaan sumber daya tersebut disalurkan secara optimal.
“Hasilnya harus kembali ke daerah agar bisa digunakan untuk pembangunan dan kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Yani menilai penyaluran dana ke daerah memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan.
Semakin optimal hak daerah diterima, lanjut dia, semakin besar pula ruang pemerintah daerah untuk menjalankan program yang dibutuhkan masyarakat.
Ia menekankan, manfaat kekayaan alam tidak seharusnya hanya terlihat dari besarnya aktivitas ekonomi yang berlangsung di daerah.
Masyarakat juga harus merasakan dampak dari keberadaan sumber daya tersebut melalui pembangunan dan pelayanan publik.
“Jangan sampai daerah memiliki kekayaan yang besar, tetapi bagian yang kembali untuk pembangunan justru tidak sebanding,” tegasnya.
Yani berpendapat, persoalan tersebut membutuhkan komunikasi dan kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Koordinasi diperlukan agar kepentingan pembangunan daerah tetap dapat berjalan seiring dengan kebijakan nasional.
Dia juga mengaitkan pengelolaan kekayaan daerah dengan nilai budaya yang berkembang di Kukar.
Hubungan antara pemimpin dan masyarakat, lanjutnya, memiliki prinsip bahwa kesejahteraan rakyat harus menjadi perhatian utama.
Ia berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat membangun pola kerja sama yang lebih kuat dalam memastikan kekayaan alam memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Semangatnya adalah bagaimana pemerintah bersama-sama memastikan hak rakyat dari kekayaan daerah itu benar-benar kembali kepada masyarakat,” pungkasnya. (adv)
Penulis: Ahmad Rifa’i
Editor: Devi Nila Sari
