BERITAALTERNATIF – Dalam beberapa tahun terakhir, rezim Zionis, khususnya akibat kondisi perang dan berlanjutnya situasi tidak aman selama dua tahun terakhir, menghadapi fenomena “pelarian otak” yang terus meningkat. Fenomena ini telah menimbulkan kekhawatiran yang mendalam di kalangan pejabat dan para pakar Israel.
Dalam konteks ini, beberapa hari lalu “Biro Pusat Statistik Israel” mempublikasikan sebuah laporan komprehensif mengenai tingkat migrasi balik. Untuk pertama kalinya, data ini memberikan gambaran yang lebih akurat tentang fenomena “pelarian otak” di wilayah Palestina yang diduduki.
Berdasarkan laporan tersebut, pada sistem lama pusat statistik, seseorang yang “tinggal penuh selama satu tahun berturut-turut di luar Palestina yang diduduki” dianggap sebagai seorang “migran”. Dengan definisi seperti itu, seseorang yang meninggalkan Israel tetapi kembali untuk kunjungan singkat—misalnya setahun sekali—sama sekali tidak tercatat sebagai migran.
Namun kini, dalam sistem baru statistik rezim Zionis, seorang Zionis yang menghabiskan sedikitnya 275 hari dalam setahun di luar wilayah pendudukan, meskipun dalam periode itu sempat melakukan kunjungan singkat, tetap dianggap sebagai “migran”. Perubahan ini bukan hanya memperbaiki distorsi statistik, tetapi juga menunjukkan betapa besarnya kesenjangan antara persepsi publik tentang migrasi balik dengan data yang selama ini disajikan oleh otoritas resmi.
Berdasarkan sistem statistik sebelumnya, setiap tahun hanya sekitar 16 ribu warga Israel yang tercatat meninggalkan wilayah pendudukan. Namun berdasarkan sistem baru, rata-rata lebih dari 36 ribu orang per tahun, atau hampir dua kali lipat dibandingkan sebelumnya, kini tercatat meninggalkan wilayah Palestina yang diduduki setiap tahun.
Hal yang penting adalah bahwa pada tahun 2024 terjadi lonjakan tajam dalam jumlah migrasi balik. Perlu dicatat bahwa yang dimaksud dengan “migran tahun 2024” sejatinya adalah mereka yang meninggalkan Israel pada tahun 2023, karena, sebagaimana dijelaskan, seorang Zionis baru dianggap sebagai migran setelah melewati satu tahun sejak kepindahannya.
Dengan demikian, migrasi yang tercatat pada tahun 2024 pada dasarnya mencerminkan gelombang yang dipengaruhi oleh dua peristiwa besar. Pertama, rencana Netanyahu untuk mendorong reformasi peradilan yang dikenal sebagai kudeta yudisial. Kedua, perkembangan pasca Operasi Thufan al-Aqsa pada 7 Oktober 2023. Dalam kedua peristiwa ini, kelompok terbesar yang memutuskan untuk meninggalkan wilayah pendudukan adalah para lulusan perguruan tinggi dan mereka yang bekerja di sektor-sektor vital seperti bidang medis dan teknologi tinggi, yang memilih untuk melanjutkan hidup mereka di lingkungan yang lebih aman.
Rezim Zionis (Israel), Palestina, dan para pemukim Zionis
Pelarian Otak: Siapa yang Meninggalkan Israel?
Data yang dipublikasikan oleh Biro Pusat Statistik Israel mengungkapkan bahwa jika pada tahun 2010 persentase lulusan universitas yang meninggalkan Israel sekitar 46 persen, maka pada tahun 2023 angka tersebut meningkat menjadi 60,4 persen.
Penelaahan terhadap jenjang pendidikan para migran ini juga menunjukkan tren yang jelas. Proporsi mereka yang bergelar sarjana meningkat dari 27 persen menjadi 33 persen. Persentase pemegang gelar magister naik dari 15,7 persen menjadi 23,5 persen. Sementara itu, porsi pemegang gelar doktor meningkat dari 3 persen menjadi 3,7 persen. Yang penting untuk dicatat adalah bahwa ini merupakan sebuah proses yang terus berlangsung, di mana mereka yang memutuskan untuk migrasi balik kini semakin didominasi oleh kelompok yang lebih terdidik dibandingkan masa lalu.
Di balik kesenjangan statistik ini, tersembunyi dampak ekonomi yang sangat besar. Pendidikan tinggi merupakan salah satu indikator terkuat dalam menentukan tingkat upah, proyeksi penerimaan pajak negara, dan pertumbuhan ekonomi. Para pemegang gelar sarjana di Palestina yang diduduki pada umumnya memperoleh penghasilan lebih tinggi dibandingkan mereka yang hanya menamatkan pendidikan menengah. Sementara para pemegang gelar magister dan doktor memperoleh penghasilan yang bahkan lebih besar lagi.
Dengan kata lain, ketika para lulusan universitas meninggalkan wilayah pendudukan, rezim ini tidak hanya kehilangan warganya, tetapi juga kehilangan sebagian besar pembayar pajak utamanya, yakni para insinyur, dokter, ilmuwan, serta tenaga profesional di bidang teknologi tinggi, yang pendidikannya telah menghabiskan biaya yang sangat besar bagi rezim tersebut.
Karena itu, pelarian otak berarti berakhirnya pembayaran pajak penghasilan di wilayah pendudukan dan dimulainya pembayaran pajak itu di tempat lain. Masalah ini menjadi sangat krusial terutama ketika rezim Zionis tengah menghadapi defisit anggaran, kebutuhan mendesak akan peningkatan anggaran militer, serta berbagai persoalan dalam penyediaan layanan publik. Dalam kondisi seperti ini, pelarian otak berpotensi membawa konsekuensi ekonomi yang jauh lebih mengerikan di masa depan.
Dimensi lain dari persoalan ini adalah bahwa semakin meningkat jumlah pelarian otak, maka pada saat yang sama jumlah Zionis yang bersedia bermigrasi ke wilayah pendudukan juga semakin menurun. Sebab, keluarnya para spesialis menyampaikan pesan yang sangat jelas, yaitu: “di sini tidak aman, di sini hidup dalam bahaya, di sini tidak ada masa depan”.
Hal lain yang juga penting adalah bahwa “Biro Pusat Statistik Israel” dalam laporan lainnya menunjukkan bahwa selain tren meningkatnya pelarian otak, tingkat migrasi balik secara umum di antara seluruh penduduk wilayah pendudukan juga terus mengalami kenaikan. Berdasarkan laporan tersebut, pada tahun 2024 jumlah warga Israel yang meninggalkan wilayah pendudukan lebih banyak dibandingkan mereka yang datang masuk.
Pada tahun lalu, sekitar 31 ribu orang bermigrasi ke wilayah pendudukan, namun pada saat yang sama lebih dari 82 ribu orang justru meninggalkannya. Artinya, jumlah mereka yang keluar dari Israel lebih dari dua kali lipat jumlah pemukim Zionis yang masuk ke Palestina yang diduduki.
Untuk memahami lebih jelas kondisi saat ini, perlu melihat data tahun 2023, yaitu tahun ketika jumlah migran masuk mencapai 46 ribu orang, sekitar 50 persen lebih tinggi dibandingkan tahun 2024. Pada tahun yang sama, hanya sekitar 55 ribu orang yang meninggalkan wilayah pendudukan. Perbandingan ini dengan jelas menunjukkan bahwa berlanjutnya perang, ketidakamanan, serta kondisi ekonomi dan politik yang tidak stabil pada tahun 2024 telah menyebabkan lonjakan signifikan dalam migrasi balik, yang oleh para pakar Israel disebut sebagai bentuk “kemunduran sosial”.
Laporan resmi Pusat Statistik Israel juga menegaskan bahwa “sebagian besar orang Yahudi di dunia tidak ingin bermigrasi ke Israel. Mereka adalah warga yang setia di negara tempat tinggal mereka, sebagaimana orang tua dan leluhur mereka sebelumnya”. Pernyataan ini mengonfirmasi buruknya kondisi sosial, ekonomi, dan keamanan di wilayah pendudukan.
Dalam hal ini, surat kabar Maariv menggambarkan keadaan tersebut dengan menulis bahwa orang-orang Yahudi diaspora yang mempertimbangkan migrasi bukanlah orang bodoh. Israel, yang kini berada dalam kekacauan dan di bawah hujan serangan, bukanlah rumah yang ideal, bahkan bagi mereka yang merasa diri sebagai Zionis dan siap bermigrasi. Karena itu, mereka pun memutuskan untuk tidak bermigrasi.
Berdasarkan tren yang ada, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Zionis saat ini, di satu sisi, menghadapi keluarnya para spesialis mereka secara besar-besaran, dan di sisi lain juga tengah kehilangan populasi umumnya. Artinya, bukan hanya tenaga ahli dan pekerja terampil yang memutuskan untuk meninggalkan wilayah pendudukan, tetapi secara keseluruhan rasa tidak aman dalam berbagai dimensi turut mendorong lapisan masyarakat lainnya untuk pergi ke negara lain.
Situasi ini berdampak langsung terhadap pendapatan pajak dan juga mengurangi jumlah sumber daya manusia bagi tentara Israel. Dalam berbagai laporan Kementerian Perang Israel, persoalan kekurangan personel telah berubah menjadi krisis serius. Untuk menutupi sebagian dari kekurangan ini, tekanan terhadap komunitas Haredi agar masuk ke dalam militer pun ditingkatkan.
Akibatnya, dalam beberapa bulan terakhir, persoalan ini memicu ketegangan di dalam kabinet, keluarnya sejumlah anggota koalisi dari pemerintahan, digelarnya aksi unjuk rasa oleh komunitas Haredi, serta meningkatnya konflik politik antara oposisi dan kabinet Netanyahu. (*)
Sumber: Mehr News
Penerjemah dan Editor: Ali Hadi Assegaf
