BERITAALTERNATIF.COM – Pengamat dan praktisi hukum dari Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta), La Ode Ali Imran, menilai peningkatan penanganan perkara dugaan korupsi dalam pengelolaan dana hibah Pilkada Kukar tahun 2025 dari tahap penyelidikan ke penyidikan menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri (Kejari) Kukar telah menemukan dasar untuk menduga adanya peristiwa pidana. Menurut La Ode, perubahan status dari penyelidikan […]
BERITAALTERNATIF.COM – Penanganan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana hibah Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2025 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kutai Kartanegara (Kukar) kini memasuki tahap penyidikan. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kukar sebelumnya membenarkan telah melakukan gelar perkara dan meningkatkan penanganan kasus tersebut dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Perubahan tahapan tersebut menjadi perhatian akademisi […]
BERITAALTERNATIF.COM – Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman sekaligus Sekretaris Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI), Ulil Amri, mendorong agar kasus dugaan tindak pidana korupsi hibah Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kutai Kartanegara (Kukar) di KPU Kukar diselesaikan melalui mekanisme pengembalian dana apabila persoalan yang ditemukan berkaitan dengan administrasi. Pandangan tersebut disampaikan Ulil saat dimintai tanggapan mengenai […]
BERITAALTERNATIF.COM – Penanganan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kutai Kartanegara (Kukar) kini memasuki tahap penyidikan. Dosen hukum dari Universitas Mulawarman sekaligus Sekretaris Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI), Ulil Amri, mengatakan proses penyidikan pada prinsipnya harus dilakukan secara segera dan tidak dibiarkan tanpa kepastian. Ulil […]
BERITAALTERNATIF.COM – Penanganan dugaan korupsi pengelolaan dana hibah Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2025 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kutai Kartanegara (Kukar) memasuki tahap penyidikan. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kukar sebelumnya membenarkan telah melakukan gelar perkara dan meningkatkan penanganan kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan Perkembangan itu kemudian mendapat sorotan dari akademisi hukum Universitas Mulawarman Samarinda […]
BERITAALTERNATIF.COM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutai Kartanegara (Kukar) meningkatkan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kukar ke tahap penyidikan. Kepala Seksi Intelijen Kejari Kukar, Wicaksono, membenarkan adanya peningkatan status tersebut. Sebelumnya, dia mengatakan kasus tersebut masih dalam proses peningkatan dari tahap penyelidikan […]
BERITAALTERNATIF.COM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutai Kartanegara (Kukar) membenarkan peningkatan tahapan dari penyelidikan ke penyidikan dugaan korupsi pengelolaan dana hibah Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kukar Tahun 2025. Kepala Seksi Intelijen Kejari Kukar, Wicaksono, mengatakan gelar perkara telah dilakukan. Saat ini, proses tersebut masih menunggu penerbitan surat perintah penyidikan. “Memang sudah dilakukan gelar perkara dan […]
BERITAALTERNATIF.COM – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) berhasil mengamankan DPO pemodal illegal logging yang sudah tiga bulan menjadi buronan. Kemenhut berkolaborasi dengan penegak hukum menggunakan teknologi canggih untuk menangkap pelaku. LF alias BG diduga membiayai dan mempekerjakan pekerja untuk mengolah kayu tersebut. Ia diamankan Tim Gabungan Penyidik Balai Gakkumhut Wilayah Kalimantan bersama Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah pada […]
BERITAALTERNATIF.COM – Kuasa hukum Nurfadiah, Dr. Agus Shali, menyatakan bahwa penghentian penyidikan (SP3) yang diterbitkan Direktorat Reserse Kriminal Polda Kalimantan Timur dalam perkara yang melibatkan Irma Suryani bukanlah akhir dari proses hukum. Menurut Agus, pihaknya masih memiliki sejumlah upaya hukum yang akan ditempuh, termasuk mengajukan praperadilan terhadap SP3 tersebut. Pernyataan itu disampaikannya sebagai tanggapan atas konferensi […]
BERITAALTERNATIF.COM – Pengamat hukum Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta), Jamaluddin, menilai mulai berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru pada Januari 2026 sebagai momentum bersejarah dalam sistem hukum nasional Indonesia. Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP secara resmi mengakhiri penggunaan hukum pidana kolonial yang telah berlaku sejak tahun 1918. Menurut Jamal, KUHP lama merupakan […]
BERITAALTERNATIF.COM — Kementerian Hukum menegaskan bahwa pengaturan restorative justice dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru tidak dimaksudkan sebagai mekanisme penghentian perkara secara bebas tanpa kontrol hukum. Pemerintah memastikan restorative justice justru diatur dengan syarat yang lebih ketat, mekanisme yang jelas, serta pengawasan berlapis melalui keterlibatan penyidik, penuntut umum, dan pengadilan. Penegasan tersebut disampaikan […]
BERITAALTERNATIF.COM — Kementerian Hukum membantah anggapan bahwa kepolisian akan menjadi institusi dengan kewenangan tanpa kontrol melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru. Pemerintah menegaskan, KUHAP baru justru memperkuat mekanisme pengawasan terhadap aparat penegak hukum, sekaligus memperluas objek praperadilan sebagai instrumen perlindungan hak masyarakat. Wakil Menteri Hukum RI, Eddy Hiariej, mengatakan salah satu kemajuan penting […]
