Search

Kuasa Hukum Nurfadiah Sebut SP3 terhadap Kasus Irma Suryani di Polda Kaltim bukan Akhir Proses Hukum

BERITAALTERNATIF.COM – Kuasa hukum Nurfadiah, Dr. Agus Shali, menyatakan bahwa penghentian penyidikan (SP3) yang diterbitkan Direktorat Reserse Kriminal Polda Kalimantan Timur dalam perkara yang melibatkan Irma Suryani bukanlah akhir dari proses hukum. Menurut Agus, pihaknya masih memiliki sejumlah upaya hukum yang akan ditempuh, termasuk mengajukan praperadilan terhadap SP3 tersebut. Pernyataan itu disampaikannya sebagai tanggapan atas konferensi […]

Pengamat Unikarta: KUHP Baru Akhiri Hukum Kolonial dan Tegaskan Kedaulatan Hukum Pidana Indonesia

BERITAALTERNATIF.COM – Pengamat hukum Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta), Jamaluddin, menilai mulai berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru pada Januari 2026 sebagai momentum bersejarah dalam sistem hukum nasional Indonesia. Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP secara resmi mengakhiri penggunaan hukum pidana kolonial yang telah berlaku sejak tahun 1918. Menurut Jamal, KUHP lama merupakan […]

Kementerian Hukum Jawab Kesalahpahaman Publik tentang Restorative Justice dalam KUHAP Baru

BERITAALTERNATIF.COM — Kementerian Hukum menegaskan bahwa pengaturan restorative justice dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru tidak dimaksudkan sebagai mekanisme penghentian perkara secara bebas tanpa kontrol hukum. Pemerintah memastikan restorative justice justru diatur dengan syarat yang lebih ketat, mekanisme yang jelas, serta pengawasan berlapis melalui keterlibatan penyidik, penuntut umum, dan pengadilan. Penegasan tersebut disampaikan […]

Bantah Isu “Polisi Super Power”, Kemenkum Tegaskan KUHAP Baru Perluas Praperadilan dan Perketat Pengawasan Penyidik

BERITAALTERNATIF.COM — Kementerian Hukum membantah anggapan bahwa kepolisian akan menjadi institusi dengan kewenangan tanpa kontrol melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru. Pemerintah menegaskan, KUHAP baru justru memperkuat mekanisme pengawasan terhadap aparat penegak hukum, sekaligus memperluas objek praperadilan sebagai instrumen perlindungan hak masyarakat. Wakil Menteri Hukum RI, Eddy Hiariej, mengatakan salah satu kemajuan penting […]

Pasal 256 KUHP Baru: Pemberitahuan Demonstrasi, bukan Izin Unjuk Rasa

BERITAALTERNATIF.COM — Kementerian Hukum menegaskan bahwa pengaturan unjuk rasa dalam Pasal 256 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru sama sekali tidak dimaksudkan untuk membatasi atau melarang kebebasan berdemonstrasi. Pasal tersebut hanya mengatur kewajiban pemberitahuan kepada aparat kepolisian, bukan kewajiban meminta izin. Penegasan itu disampaikan Wakil Menteri Hukum, Eddy Hiariej, dalam jumpa pers lanjutan terkait klarifikasi […]

Kejari Kukar Gelar Pertemuan dengan Awak Media di Tenggarong

BERITAALTERNATIF.COM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar pertemuan dengan puluhan wartawan di Rumah Makan Tepian Pandan Tenggarong pada Selasa (12/8/2025) siang. Kegiatan ini merupakan ajang perkenalan Kepala Kejari Kukar yang baru, Tengku Firdaus, sekaligus mempererat kemitraan antara kejaksaan dan awak media di Kukar. Firdaus menjelaskan, pertemuan ini sengaja digelar Kejari Kukar untuk […]

Diduga Lakukan Tindak Pidana Korupsi, DPRD Kaltim akan Panggil PT PTB

BERITAALTERNATIF.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berencana memanggil manajemen PT Pelabuhan Tiga Bersaudara (PTB) untuk membahas dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 5,04 triliun. Langkah ini diambil DPRD Kaltim menyusul laporan terkait pungutan liar dalam operasional terminal ship to ship di perairan Muara Berau dan Muara Jawa. […]

Jadi Calon Jaksa Agung, Didi Tasidi Impikan Penegakan Hukum yang Adil

BERITAALTERNATIF.COM – Calon jaksa agung Didi Tasidi menjelaskan visi dan misinya untuk memperbaiki sistem dan tata cara penegakan hukum di Indonesia. Didi mengatakan bahwa jaksa memiliki peran yang sangat sentral dalam penegakan hukum di Indonesia, sebab kasus hukum yang bersifat pidana harus diaminkan terlebih dahulu oleh kejaksaan sebelum diajukan ke pengadilan. Dia menyebut banyak jaksa […]

Rugikan Negara Rp 300 Triliun, Kejagung Tetapkan Dirjen Minerba sebagai Tersangka Kasus Korupsi

BERITAALTERNATIF.COM – Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral periode 2015-2020 Bambang Gatot Ariyono ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi tata niaga timah. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) Kuntadi mengungkapkan bahwa penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah pihaknya memeriksa 4 orang saksi. “Berdasarkan alat bukti yang cukup, […]

Anggota DPRD Kukar Qurais Ismail Diduga Lakukan Penganiayaan, Pengamat: Bisa Tergolong Pidana Murni

BERITAALTERNATIF.COM – Pengamat hukum dari Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) Abdul Majid Mahmud menanggapi kasus penganiayaan yang diduga melibatkan Anggota DPRD Kukar Qurais Ismail terhadap ND (26). Dia menegaskan bahwa kasus tersebut tidak tergolong dalam kategori Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Pasalnya, dugaan tindak kekerasan itu dilakukan saat terduga pelaku dan korban tidak lagi terikat hubungan […]

Kasus Pemerkosaan terhadap Perempuan oleh Ayah Kandungnya di Kukar Masuk Tahap Penyidikan

BERITAALTERNATIF.COM – Proses penyidikan terhadap seorang perempuan oleh ayah kandungnya di Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus berlanjut. Kasus tersebut mencuat di publik setelah seorang perempuan muda mengakui telah disetubuhi oleh ayahnya sejak berusia 14 tahun. Pemerkosaan tersebut berlangsung hingga korban berusia 21 tahun. Kasus ini pun mendapat perhatian luas publik Kukar karena […]

Hukuman Pidana Menanti Peserta Pemilu yang Lakukan Politik Uang

BERITAALTERNATIF.COM – Para peserta Pemilu yang melakukan politik uang (money politic) selama Pemilu 2024 akan dikenakan hukuman pidana dan denda puluhan juta. Ketua Bawaslu Kukar Teguh Wibowo melalui Koordinator Penanganan Pelanggaran Hardianda menjelaskan politik uang yang dilakukan dalam tahapan kampanye Pemilu akan dikenai hukuman pidana yang diatur dalam Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 […]