BERITAALTERNATIF.COM – Temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait titik rawan korupsi dalam tata kelola sektor pertanahan mendapat sorotan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kalimantan Timur. Sorotan tersebut secara khusus diarahkan pada tata kelola Hak Guna Usaha (HGU) di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kukar. Ketua DPD GMNI Kaltim, Maha Sakti […]
BERITAALTERNATIF.COM – Persoalan Hak Guna Usaha (HGU) PT Kalpataru Investama dan sejumlah perusahaan yang berada di bawah Kalpataru Group kembali menjadi perhatian di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Persoalan tersebut muncul setelah izin operasional sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit di bawah Kalpataru Group dicabut oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar. Di sisi lain, HGU yang melekat pada […]
BERITAALTERNATIF.COM – Pengamat dan praktisi hukum dari Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta), La Ode Ali Imran, menyebut masyarakat yang memiliki dasar hak atas lahan di kawasan eks Kalpataru Group dapat menempuh sejumlah langkah hukum untuk memperjuangkan kepentingannya. Menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut terlebih dahulu dapat ditempuh melalui koordinasi dan mediasi antara masyarakat, pihak kurator, serta pihak terkait […]
BERITAALTERNATIF.COM – Pengamat dan praktisi hukum dari Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta), La Ode Ali Imran, menilai persoalan lahan eks Kalpataru Group tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengubah status kawasan menjadi tanah terlantar. Menurutnya, terdapat sejumlah tahapan hukum yang harus dilalui sebelum suatu tanah dapat ditetapkan sebagai tanah terlantar. Hal tersebut disampaikannya saat menanggapi pembahasan DPRD […]
BERITAALTERNATIF.COM – Pengamat dan praktisi hukum dari Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta), La Ode Ali Imran, menyoroti proses penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) di kawasan eks Kalpataru Group yang kini menjadi persoalan antara perusahaan, masyarakat, dan pihak kurator. Menurutnya, persoalan mendasar perlu ditelusuri sejak proses penerbitan HGU. Salah satunya menyangkut apakah seluruh bidang tanah yang masuk […]
BERITAALTERNATIF.COM – Sengkarut pembangunan Bendungan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, memasuki babak yang semakin pelik. Ratusan warga mengeluhkan belum dibayarnya lahan mereka yang digunakan untuk proyek strategis nasional tersebut. Bahkan, sejumlah warga menyebut telah kehilangan sawah dan rumah tanpa kejelasan ganti rugi yang sah. Juru bicara warga, Nina Iskandar, mengungkapkan berbagai fakta mengejutkan dalam konflik ini, […]
BERITAALTERNATIF.COM – Polemik sengketa lahan antara warga Desa Jongkang, Kecamatan Loa Kulu, dengan perusahaan tambang PT Multi Harapan Utama (MHU), kini memasuki babak baru. Komisi I DPRD Kukar merekomendasikan kepada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) Kukar untuk segera melakukan kajian dan uji dokumen atas kepemilikan lahan yang diklaim oleh kedua belah pihak. Hal tersebut […]
BERITAALTERNATIF.COM – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto mengunjungi Kantor Pertanahan Kukar pada Jumat (4/8/2023). Ia beserta rombongannya sampai di Kantor Pertanahan Kukar yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani Tenggarong pada pukul 09.45 Wita. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Hadi didampingi oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang RI Raja Juli Antoni. […]
BERITAALTERNATIF.COM – Revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kukar akan memuat pembagian wilayah Kukar berdasarkan zonasi dan peruntukannya. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kukar Edy Santoso menjelaskan bahwa Perda RTRW memuat wilayah pemukiman, pertanian, hortikultura, dan industri. “Ini nanti disesuaikan. Itu diatur dalam zonasi,” terangnya kepada beritaalternatif.com […]