Search

KUHP Baru dan Risiko Kemunduran Demokrasi

Oleh: Ellisa Wulan Oktavia* Pergantian tahun ini menjadi momen penting bagi Indonesia, ditandai dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang membuka babak baru dalam sejarah hukum nasional. Pemerintah memandang KUHP baru sebagai simbol kemandirian hukum Indonesia yang tidak lagi bergantung pada peninggalan kolonial. Hukum pidana bukan sekadar soal identitas nasional, melainkan sebagaimana negara memosisikan […]

Pengamat Unikarta: KUHP Baru Akhiri Hukum Kolonial dan Tegaskan Kedaulatan Hukum Pidana Indonesia

BERITAALTERNATIF.COM – Pengamat hukum Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta), Jamaluddin, menilai mulai berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru pada Januari 2026 sebagai momentum bersejarah dalam sistem hukum nasional Indonesia. Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP secara resmi mengakhiri penggunaan hukum pidana kolonial yang telah berlaku sejak tahun 1918. Menurut Jamal, KUHP lama merupakan […]

Kementerian Hukum Jawab Kesalahpahaman Publik tentang Restorative Justice dalam KUHAP Baru

BERITAALTERNATIF.COM — Kementerian Hukum menegaskan bahwa pengaturan restorative justice dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru tidak dimaksudkan sebagai mekanisme penghentian perkara secara bebas tanpa kontrol hukum. Pemerintah memastikan restorative justice justru diatur dengan syarat yang lebih ketat, mekanisme yang jelas, serta pengawasan berlapis melalui keterlibatan penyidik, penuntut umum, dan pengadilan. Penegasan tersebut disampaikan […]

Bantah Isu “Polisi Super Power”, Kemenkum Tegaskan KUHAP Baru Perluas Praperadilan dan Perketat Pengawasan Penyidik

BERITAALTERNATIF.COM — Kementerian Hukum membantah anggapan bahwa kepolisian akan menjadi institusi dengan kewenangan tanpa kontrol melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru. Pemerintah menegaskan, KUHAP baru justru memperkuat mekanisme pengawasan terhadap aparat penegak hukum, sekaligus memperluas objek praperadilan sebagai instrumen perlindungan hak masyarakat. Wakil Menteri Hukum RI, Eddy Hiariej, mengatakan salah satu kemajuan penting […]

Kemenkum Bantah Kesalahpahaman Publik soal Penyadapan dan Upaya Paksa di KUHAP Baru

BERITAALTERNATIF.COM — Kementerian Hukum (Kemenkum) membantah kesalahpahaman publik yang berkembang terkait pengaturan penyadapan dan upaya paksa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru. Pemerintah menegaskan, anggapan bahwa aparat penegak hukum dapat melakukan penyadapan, pemblokiran, penangkapan, dan penahanan tanpa izin pengadilan muncul akibat pembacaan pasal yang tidak utuh serta distorsi informasi yang beredar di ruang […]

Kemenkum Klarifikasi tentang Pasal Penghinaan Presiden dan Lembaga Negara dalam KUHP Baru

BERITAALTERNATIF.COM — Kementerian Hukum (Kemenkum) memberikan klarifikasi menyeluruh terkait pasal penghinaan terhadap Presiden, Wakil Presiden, dan lembaga negara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Bantahan ini disampaikan untuk menjawab serta meluruskan tudingan publik yang menilai pasal tersebut berpotensi membatasi kebebasan berekspresi dan demokrasi. Wakil Menteri Hukum, Eddy Hiariej, menegaskan bahwa pengaturan pasal penghinaan dalam […]

Korupsi Pembangunan Factory Sharing di Kukar Rugikan Negara Rp 2 Miliar

BERITAALTERNATIF.COM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutai Kartanegara resmi menahan empat orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Factory Sharing di Desa Jonggon Jaya, Kecamatan Loa Kulu, tahun anggaran 2022. Penetapan tersangka dan penahanan dilakukan setelah tim penyelidik Kejari Kukar melakukan rangkaian proses penyelidikan yang berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Pelaksana Harian (Plh) Kepala […]

Lubang Tambang Batu Bara Telan Korban Jiwa, Jatam Kaltim Desak Pemerintah Cabut Izin PT MHU

BERITAALTERNATIF.COM – Pada Minggu (20/7/2025), Tim Damkar Penyelamat Kukar melakukan pencarian pada korban laki-laki bernama Thomas Steven Gomes (21) yang tenggelam di salah satu lubang tambang milik PT Multi Harapan Utama (MHU). Korban ditemukan tewas dalam lubang tambang tersebut. Kejadian ini menambah kembali deret korban lubang tambang di Kalimantan Timur. Pada 16 Desember 2015, seorang […]

Perempuan asal Samarinda Dianiaya, Diperkosa, lalu Dibunuh

BERITAALTERNATIF.COM – Pelaku pembunuhan terhadap wanita yang berinisial NR asal Samarinda yang jasadnya ditemukan di Jalan Poros Tenggarong-Samarinda KM 06 pada Sabtu (3/8/2024) lalu kini sudah terungkap. Pelaku berinisial AI tersebut berasal dari Sulawesi. Ia berprosfesi sebagai sopir ekpedisi lintas provinsi. Kapolres Kukar AKBP Heri Rusyaman mengungkapkan bahwa pembunuhan tersebut dipicu lantaran NR tidak pernah […]

Kasus Pemerkosaan terhadap Perempuan oleh Ayah Kandungnya di Kukar Masuk Tahap Penyidikan

BERITAALTERNATIF.COM – Proses penyidikan terhadap seorang perempuan oleh ayah kandungnya di Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus berlanjut. Kasus tersebut mencuat di publik setelah seorang perempuan muda mengakui telah disetubuhi oleh ayahnya sejak berusia 14 tahun. Pemerkosaan tersebut berlangsung hingga korban berusia 21 tahun. Kasus ini pun mendapat perhatian luas publik Kukar karena […]

Kepolisian Tahan Tiga Wanita yang sedang Hamil, Kuasa Hukum Minta Polres Kukar Tangguhkan Penahanan

BERITAALTERNATIF.COM – Kuasa Hukum enam tahanan wanita yang terlibat dalam kasus perjudian di Kuala Samboja Didi Tasidi meminta penangguhan penahanan terhadap para kliennya. Didi menyebutkan, dari enam wanita yang ditahan tersebut, tiga di antaranya sedang hamil. Kata dia, satu dari tiga tahanan wanita itu telah melahirkan seorang bayi di RSUD AM Parikesit pada 7 Juni 2023. […]

Hina DPR di Medsos Bisa Dipidana Dua Tahun Penjara

Jakarta, Beritalaternatif.com – Draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) membuka peluang menjerat orang yang menghina lembaga negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ketentuan itu diatur dalam sejumlah pasal d Bab IX tentang Tindak Pidana Terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara diatur sejumlah ketentuan. Salah satunya di Pasal 353. “Setiap orang yang di muka umum dengan […]