BERITAALTERNATIF.COM – Ketika ketegangan geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat (AS) meningkat, negara-negara anggota Dewan Kerjasama Teluk Persia mengadopsi pendekatan pragmatis dan mencoba memainkan peran mediasi dalam mengurangi ketegangan.
Strategi ini tidak hanya mencerminkan kekhawatiran mendalam negara-negara tersebut tentang konsekuensi ketidakstabilan regional, tetapi juga terkait erat dengan kepentingan ekonomi jangka panjang mereka, terutama dalam konteks rencana pembangunan seperti Visi 2030 Arab Saudi dan megaproyek Uni Emirat Arab. Memahami hubungan yang melekat antara stabilitas regional dan keamanan ekonomi mereka, negara-negara Teluk Persia berupaya menjadi pemain penting dalam mengelola ketegangan di kawasan tersebut.
Mediasi negara-negara Teluk Arab dalam krisis Iran-AS dapat dianalisis dalam tiga sumbu utama: Pertama, perlunya melindungi proyek-proyek ekonomi ambisius negara-negara ini, yang berisiko dengan meningkatnya ketegangan regional. Misalnya, Arab Saudi, yang telah menetapkan penerapan Visi 2030 sebagai poros pembangunan domestik dan internasionalnya, sangat menyadari bahwa perang atau ketidakstabilan yang meluas dapat mengganggu arus investasi asing dan pengembangan sektor non-minyak. Logika yang sama juga diamati di Uni Emirat Arab di mana Dubai, sebagai pusat perdagangan regional, selalu diuntungkan dari hubungan ekonomi dengan Iran.
Kedua, pelajaran sejarah dari kelalaian dalam negosiasi masa lalu. Kenangan pahit karena ditinggalkan dari proses JCPOA pada tahun 2015 dan kekecewaan atas kurangnya konsultasi Amerika selama era Biden telah membuat negara-negara ini menyimpulkan bahwa kehadiran aktif di meja perundingan menjamin perlindungan kepentingan mereka.
Ketiga, pergeseran paradigma dalam politik luar negeri negara-negara tersebut adalah dari pendekatan ideologis menjadi pragmatisme. Begitu pula yang terjadi pada Arab Saudi yang sebelumnya bersikap konfrontatif terhadap Iran, kini memberikan prioritas pada upaya meredakan ketegangan dan menjadi kekuatan menengah yang efektif dalam persamaan global.
Riyadh, yang pernah dikenal sebagai pemimpin front anti-Iran di kawasan tersebut, kini telah menunjukkan bahwa mereka telah mendefinisikan ulang prioritasnya dengan memulihkan hubungan diplomatik dengan Teheran pada tahun 2023. Perubahan ini bukan sekadar manuver taktis, tetapi bagian dari strategi yang lebih besar yang melihat pembangunan ekonomi sebagai pendorong utama kebijakan luar negeri.
Arab Saudi, yang telah menjadi tuan rumah pembicaraan antara Rusia, Ukraina, dan AS, berupaya memainkan peran serupa dalam kasus Iran. Namun, Riyadh menghadapi keterbatasan, termasuk kedekatan historisnya dengan Washington, yang mungkin membuat Teheran curiga terhadap kenetralannya. Meskipun demikian, Kerajaan Arab Saudi berusaha membangun posisinya sebagai mediator yang kredibel.
Qatar, yang mengandalkan jaringan hubungan internasional yang kompleks dan pengalaman sukses dalam menyelenggarakan negosiasi seperti perundingan Taliban-AS atau Hamas-Israel, telah menampilkan dirinya sebagai pemain yang tak tertandingi dalam mediasi.
Doha, yang memilih untuk menolak tekanan untuk memutuskan hubungan dengan Teheran selama krisis blokade 2017 oleh negara tetangganya, kini menggunakan keputusan ini sebagai modal politik.
Peran Qatar dalam perjanjian pertukaran tahanan Iran-AS baru-baru ini adalah contoh nyata dari strategi ini. Doha berada dalam posisi yang unik, memiliki pangkalan militer AS terbesar di kawasan tersebut sambil tetap menjaga kepercayaan relatif dari Teheran.
UEA, khususnya melalui Dubai, selalu menjaga hubungan ekonominya dengan Iran bahkan di puncak ketegangan politik. Negara ini, yang menampung puluhan ribu warga negara Iran dan merupakan jalur perdagangan penting, tidak mampu menanggung ketidakstabilan.
Pengiriman surat Donald Trump kepada pemimpin Iran melalui Anwar Gargash menunjukkan bahwa Abu Dhabi, meskipun memiliki aliansi keamanan dengan Washington, bersedia menjaga saluran komunikasi dengan Teheran tetap terbuka. Memahami kerentanannya terhadap ketegangan di Selat Hormuz, UEA lebih memilih menggunakan jalur diplomasi dan negosiasi pribadi untuk mengurangi ketegangan.
Namun peran yang paling penting dan kompleks dimainkan oleh Kesultanan Oman. Muscat, yang mengandalkan warisan diplomatik Sultan Qaboos dan gaya penyelesaian konflik yang unik, dikenal sebagai perantara paling terpercaya antara Teheran dan Washington. Geografi geopolitik Oman—kedekatannya dengan Iran di satu sisi dan hubungan keamanan dengan Barat di sisi lain—telah memberikan negara tersebut posisi yang menguntungkan.
Pemilihan Oman sebagai tuan rumah pembicaraan bukanlah suatu kebetulan. Dengan menciptakan ruang aman, negara ini memungkinkan tersampaikannya pesan-pesan yang penting dan vital antara para pihak. Pengalaman telah menunjukkan bahwa Muscat mampu menyampaikan peringatan dari masing-masing pihak ke pihak lain tanpa bias—sebuah keterampilan yang juga ditunjukkan pada bulan April 2023 ketika mengoordinasikan kedatangan delegasi Saudi-Oman ke Sanaa untuk berunding dengan Ansarullah.
Kesultanan Oman juga berhasil mendapatkan kepercayaan Iran dengan memelihara hubungan baik dengan Teheran, yang terkadang bahkan sampai pada kerja sama keamanan. Hal ini penting bagi Washington sebagai jaminan pelaksanaan setiap perjanjian potensial.
Selama negosiasi, Muscat, menggunakan jaringan hubungannya, dapat menggabungkan proposal teknis kedua belah pihak ke dalam rencana operasional. Di sisi lain, Oman telah diterima oleh Teheran sebagai aktor netral karena kurangnya partisipasinya dalam koalisi ofensif melawan Iran.
Upaya negara-negara Teluk Persia untuk menengahi antara Iran dan AS bukan sekadar manuver jangka pendek, tetapi merupakan bagian dari transformasi struktural dalam peran negara-negara ini dalam sistem internasional. Menjadi kekuatan menengah dengan kemampuan memengaruhi persamaan global membutuhkan stabilitas regional yang menjamin proyek transformasi ekonomi mereka.
Sementara itu, Oman, dengan kombinasi unik antara diplomasi tradisional, hubungan yang seimbang, dan budaya politik yang tidak kontroversial, telah muncul sebagai model “kekuatan lunak” yang efektif di Timur Tengah. Keberhasilan atau kegagalan mediasi ini akan menentukan tidak hanya masa depan hubungan Iran-AS, tetapi juga posisi geopolitik baru negara-negara Arab yang berbatasan dengan Teluk Persia. (*)
Sumber: Mehrnews.com
