BERITAALTERNATIF.COM – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menargetkan realisasi anggaran daerah tahun 2025 bisa mencapai 70–80 persen hingga akhir tahun. Saat ini, serapan baru berada di angka sekitar 47 persen.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Noviari Noor, menyebutkan bahwa pemerintah tengah memaksimalkan waktu yang tersisa untuk mempercepat penyerapan, terutama di sektor fisik yang pengerjaannya memerlukan proses panjang.
“Kita optimistis realisasi bisa naik hingga 80 persen. Sekarang masih 47 persen, tapi seluruh OPD sudah diminta mempercepat pelaksanaan kegiatan,” jelasnya kepada awak media baru-baru ini.
Ia menjelaskan, sisa waktu dua bulan ke depan akan menjadi periode krusial bagi pemerintah dalam memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan tepat waktu. Noviari menegaskan bahwa koordinasi lintas perangkat daerah telah diperkuat agar tidak ada kegiatan yang tertunda.
“Kami sudah lakukan rapat internal dan memetakan kegiatan mana yang bisa dipercepat. Prinsipnya, waktu yang tersisa harus dimanfaatkan maksimal,” ujarnya kepada awak media baru-baru ini.
Menurutnya, kondisi ini bukan hal yang luar biasa mengingat proses pelaksanaan program membutuhkan tahapan administrasi yang ketat. Namun pemerintah berkomitmen mengejar target secara realistis.
Ia menambahkan, jika target 100 persen belum tercapai, hal tersebut tidak berarti kegagalan, karena yang terpenting adalah efektivitas penggunaan dana sesuai prioritas.
“Kita realistis saja. Target 100 persen itu ideal, tapi yang penting anggaran terserap untuk kegiatan yang memang berdampak,” tegasnya.
Pemerintah juga tengah memperbaiki mekanisme perencanaan dan pelaksanaan agar penyerapan tahun depan bisa lebih cepat. Keterlambatan tender dan dokumen perencanaan menjadi perhatian utama dalam evaluasi kali ini.
Selain itu, faktor cuaca dan kendala teknis di lapangan turut menjadi hambatan. Namun Pemkab Kutim memastikan semua pekerjaan strategis tetap dikejar sesuai tenggat waktu.
Noviari menyebutkan, jika sebagian dana tidak terserap, kemungkinan akan menimbulkan sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA). Namun, hal itu tetap dikendalikan agar tidak terlalu besar.
“Kami berupaya keras agar SILPA bisa ditekan. Anggaran daerah harus benar-benar berputar untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. (adv)
Penulis: Gaffar
Editor: Ufqil Mubin
