BERITAALTERNATIF.COM – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menjalankan program beasiswa melalui dua skema utama, yakni beasiswa stimulan dan beasiswa tematik. Keduanya memiliki sasaran, pola pembiayaan, serta persyaratan akademik yang berbeda.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, menjelaskan beasiswa stimulan merupakan bantuan pendidikan untuk membantu sebagian kebutuhan biaya mahasiswa yang menempuh pendidikan di berbagai perguruan tinggi.
Sementara beasiswa tematik dirancang untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia (SDM) pada bidang tertentu yang masih diperlukan pemerintah daerah.
“Beasiswa stimulan membantu sebagian kebutuhan pembiayaan mahasiswa. Sedangkan beasiswa tematik kita arahkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pada bidang tertentu,” kata Sunggono saat diwawancarai di Pendopo Odah Etam Tenggarong, Jumat (6/11/2026).
Dia mencontohkan kerja sama pemerintah daerah dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) atau perguruan tinggi di bidang transportasi. Melalui skema tersebut, seluruh biaya pendidikan ditanggung pemerintah karena Kukar membutuhkan tenaga profesional di sektor transportasi.
Skema serupa juga diterapkan pada bidang keagamaan. Pembiayaan penuh diberikan kepada peserta didik yang dipersiapkan untuk membantu pengembangan sektor keagamaan.
Menurut Sunggono, pelaksanaan program beasiswa sejauh ini berjalan sesuai perencanaan. Penerimanya berasal dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat umum hingga pegawai pemerintah daerah yang ingin melanjutkan pendidikan.
Meski demikian, setiap penerima tetap harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, termasuk ketentuan mengenai indeks prestasi (IP).
Dia menjelaskan, persyaratan akademik bagi penerima beasiswa penuh atau tematik berbeda dengan penerima beasiswa stimulan. Pada beasiswa penuh, mahasiswa wajib menjaga prestasi akademiknya sesuai batas minimal yang ditentukan.
Sunggono mencontohkan mahasiswa yang menempuh pendidikan di Telkom. Apabila IP berada di bawah ketentuan, beasiswa dapat dihentikan dan penerima diwajibkan mengembalikan dana sesuai aturan.
“Pernah ada satu penerima beasiswa dari Telkom yang dikenai sanksi pengembalian dana karena tidak memenuhi ketentuan akademik,” ungkapnya.
Namun, ia menegaskan pemerintah tidak ingin terburu-buru menjatuhkan sanksi tanpa mengetahui persoalan yang menyebabkan penurunan prestasi mahasiswa.
Pemkab Kukar bahkan menjalin komunikasi langsung dengan perguruan tinggi untuk mengetahui perkembangan akademik penerima beasiswa. Jika ditemukan penurunan IP secara signifikan, pemerintah akan meminta penjelasan kampus sekaligus menggali kendala yang dialami mahasiswa.
Kata Sunggono, apabila persoalannya berkaitan dengan proses belajar mengajar, pemerintah akan berkoordinasi dengan pihak perguruan tinggi. Namun, jika berkaitan dengan persoalan pribadi, mahasiswa tetap didorong untuk memperbaiki prestasinya.
“Kita tidak ingin langsung memberikan sanksi. Kita perlu mengetahui dulu persoalan yang dihadapi mahasiswa dan meminta rekomendasi dari pihak kampus,” pungkasnya. (Adv)
Penulis: Arif Rahmansyah
Editor: Devi Nila Sari
