BERITAALTERNATIF.COM– Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus memantau pelaksanaan Gerakan Etam Mengaji yang menjadi salah satu program dedikasi daerah. Pengawasan dilakukan secara berjenjang mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan hingga kelurahan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengatakan seluruh OPD dan pemerintah kelurahan maupun kecamatan turut memiliki tanggung jawab menjalankan program tersebut secara rutin setiap hari.
Pelaporan pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme berjenjang. Kelurahan menyampaikan laporan kepada camat, kemudian diteruskan kepada Sekda sebagai bagian dari pemantauan pemerintah kabupaten.
“Pelaksanaannya setiap hari. Dari kelurahan dilaporkan kepada camat, kemudian camat menyampaikan laporan kepada saya,” kata Sunggono saat diwawancarai di Pendopo Odah Etam Tenggarong, Jumat (6/11/2026).
Dia menyebutkan, terdapat sejumlah kecamatan yang cukup intensif menjalankan kegiatan tersebut. Sementara pelaksanaan di kecamatan lainnya juga tetap menjadi perhatian pemerintah daerah.
Menurutnya, Gerakan Etam Mengaji bukan hanya kegiatan seremonial, melainkan bagian dari kewajiban yang harus dilaksanakan seluruh jajaran pemerintahan sesuai ketentuan program dedikasi.
Karena itu, pemerintah akan melihat tingkat konsistensi masing-masing instansi dalam menjalankan kegiatan tersebut, termasuk kemungkinan pemberian apresiasi kepada OPD yang rutin melaksanakannya.
Sunggono juga mengingatkan bahwa pelaksanaan program tersebut memiliki konsekuensi bagi aparatur yang tidak menjalankannya apabila nantinya diperlukan penegakan ketentuan.
Salah satu perhatian pemerintah adalah peningkatan kemampuan membaca Al-Qur’an bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya tenaga kontrak.
“Kita ingin ada perkembangan kemampuan mengaji dari tahun sebelumnya hingga tahun berjalan,” ujarnya.
Perhatian serupa juga diberikan kepada pejabat yang baru dilantik. Pemkab Kukar akan menyesuaikan proses pembelajaran mengaji dengan ketentuan yang berlaku dalam administrasi kepegawaian.
Kata Sunggono, untuk pelaksanaannya, pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kukar.
Para pejabat yang bersangkutan nantinya akan mengikuti pembelajaran sebelum menjalani tes kemampuan membaca Al-Qur’an di hadapan tim atau petugas yang ditunjuk.
Dia menjelaskan, penilaian kemampuan mengaji akan disesuaikan dengan tingkat penguasaan masing-masing peserta. Mereka yang masih berada pada tingkat Iqra 1 akan dinilai sesuai kemampuannya, sementara yang sudah lebih tinggi diharapkan terus mengalami peningkatan.
“Kalau masih di tingkat Iqra 1, tentu kita nilai sesuai tingkat itu. Kalau sudah mampu membaca lebih tinggi, kita harapkan ada peningkatan,” tutupnya. (Adv)
Penulis: Arif Rahmansyah
Editor: Devi Nila Sari
