BERITAALTERNATIF.COM – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar membangun komunikasi yang terbuka dengan rekan media soal prorgam.
Aulia mengingatkan para pejabat agar tidak menghindari wartawan, terutama dalam menyampaikan informasi mengenai program dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Menurutnya, keterbukaan informasi dan kemampuan aparatur dalam membangun narasi publik menjadi bagian penting untuk memperbaiki citra pemerintah daerah.
Ia mengungkapkan, hasil survei terakhir menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pemkab Kukar berada di angka 64 persen. Salah satu persoalan yang ditemukan adalah lemahnya komunikasi pemerintah dalam menjelaskan berbagai keterbatasan pelaksanaan program kepada masyarakat.
“Bapak dan Ibu harus media friendly. Hari ini bukan zamannya lagi untuk menghindari kawan-kawan wartawan. Bangun narasi dengan baik dan pastikan informasi yang disampaikan sesuai fakta,” ujarnya saat melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas di lingkungan Pemkab Kukar, di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Jumat (6/11/2026)
Aulia menilai, pemerintah tidak cukup hanya menjalankan program, tetapi juga harus memastikan masyarakat memahami proses, kendala, dan kebijakan yang sedang dilaksanakan.
Aulia mencontohkan persoalan program bantuan Rp150 juta per RT yang dalam pelaksanaannya dibagi menjadi tiga termin. Kurangnya penjelasan mengenai mekanisme pencairan dapat menimbulkan persepsi bahwa pemerintah hanya merealisasikan bantuan sebesar Rp50 juta.
Menurut dia, penyampaian informasi yang utuh dapat membantu masyarakat memahami kebijakan pemerintah dan mengurangi kesalahpahaman.
Karena itu, ia meminta setiap OPD mulai menyusun strategi komunikasi publik secara lebih terarah dalam perencanaan program kerja 2027.
“Minimal setiap organisasi perangkat daerah harus membuat dua berita dalam satu minggu. Masyarakat sekarang melihat pemerintah seperti berada di dalam akuarium. Semua terlihat dan tidak ada yang bisa ditutup-tutupi,” tegasnya.
Dia juga mengingatkan bahwa citra pemerintah daerah tidak hanya ditentukan oleh kebijakan kepala daerah, tetapi turut dibentuk oleh perilaku seluruh aparatur ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Aulia meminta para pejabat membangun kerja sama yang solid, memperkuat komunikasi, serta memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Amanah ini harus dilaksanakan dengan baik. Bangun komunikasi, beradaptasi, dan jadikan lingkungan kerja sebagai super tim agar masyarakat merasakan manfaat pelayanan pemerintah,” pungkasnya. (Adv)
Penulis: Arif Rahmansyah
Editor: Devi Nila Sari
