BERITAALTERNATIF – Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) mulai mengakselerasi fungsi Kanal Debottlenecking sebagai ruang penyelesaian kendala dunia usaha melalui rapat perdana yang digelar pada Selasa, 23 Desember 2025. Dalam rapat tersebut, dua pelaku usaha dihadirkan secara langsung untuk membahas pengaduan yang telah disampaikan melalui kanal resmi Satgas P2SP.
Sejak resmi diluncurkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada 16 Desember 2025, Kanal Debottlenecking Satgas P2SP telah menerima sebanyak 10 pengaduan dari para pelaku usaha. Kanal ini dibentuk sebagai mekanisme resmi untuk menampung keluhan dunia usaha terkait hambatan pelaksanaan program strategis, sekaligus memastikan tindak lanjut yang cepat, terukur, dan terkoordinasi antara pemerintah dan kementerian/lembaga terkait.
Dalam rapat perdana tersebut, Satgas P2SP menghadirkan dua pelaku usaha untuk memaparkan langsung permasalahan yang dihadapi di hadapan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait. Langkah ini diambil untuk mempercepat proses identifikasi hambatan dan merumuskan solusi lintas sektor secara komprehensif.
Aduan Proyek Strategis dan Permasalahan Pembiayaan
Pengaduan pertama berasal dari pelaku usaha yang terlibat dalam proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Benowo. Permasalahan yang disampaikan berkaitan dengan skema Bantuan Layanan Sampah PSEL atau BLSP yang dinilai memerlukan kejelasan lebih lanjut agar proyek dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.
Sementara itu, pengaduan kedua disampaikan oleh PT Mayer Indonesia yang menghadapi kendala pembiayaan dan piutang yang berkaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Permasalahan ini dinilai berdampak pada arus kas perusahaan dan kelangsungan operasional, sehingga membutuhkan penyelesaian yang melibatkan koordinasi lintas instansi.
Dalam forum tersebut, pemerintah mendengarkan secara langsung penjelasan pelaku usaha sekaligus meminta klarifikasi dari kementerian dan lembaga terkait untuk mempercepat perumusan langkah penyelesaian yang konkret.
Komitmen Pemerintah Perbaiki Iklim Usaha
Selain menghadirkan pelaku usaha, rapat Satgas P2SP juga melibatkan sejumlah perwakilan kementerian dan lembaga guna memperkuat koordinasi dan memastikan setiap pengaduan ditangani secara menyeluruh. Pemerintah menegaskan bahwa Kanal Debottlenecking bukan sekadar sarana pengaduan, melainkan instrumen kebijakan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, transparan, dan responsif.
Melalui mekanisme ini, pemerintah berharap hambatan pelaksanaan program strategis dapat diselesaikan lebih cepat, sekaligus meningkatkan kepercayaan dunia usaha terhadap kepastian berusaha di Indonesia. Ke depan, Satgas P2SP akan terus mengoptimalkan kanal tersebut sebagai jembatan komunikasi yang efektif antara pemerintah dan pelaku usaha. (*)
Sumber: Kemenkeu.go.id
Editor: Ali Hadi Assegaf
