BERITAALTERNATIF.COM – Membangun birokrasi yang responsif terhadap kebutuhan generasi muda serta mendukung ekosistem olahraga yang profesional dan berprestasi menjadi perhatian serius pemerintah. Hal tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini saat menerima audiensi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir di Kantor Kementerian PANRB, Rabu (24/9/2025).
Rini menyebut pertemuan tersebut menjadi kesempatan penting untuk memperkuat sinergi antara Kementerian PANRB dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, terutama dalam upaya membangun birokrasi yang lebih baik.
“Peran pemuda dan olahraga sebagai motor penggerak kemajuan bangsa harus terus dioptimalkan,” ujarnya.
Dia mengungkapkan capaian Reformasi Birokrasi (RB) dan akuntabilitas kinerja Kemenpora pada tahun 2024 menunjukkan tren positif. Indeks RB Kemenpora tercatat sebesar 80,35 dengan predikat A-, sementara nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berada pada angka 68,08 dengan predikat B. Meski demikian, ia menilai masih terdapat ruang untuk perbaikan, terutama pada pembangunan Zona Integritas (ZI) yang belum menunjukkan hasil optimal.
Rini menyebut Kemenpora berhasil menjaga kualitas tata kelola birokrasi dengan konsistensi dalam pelaksanaan RB General yang mencakup penyederhanaan struktur, sistem kerja, pengelolaan anggaran, serta digitalisasi arsip dan pelayanan publik.
Adapun untuk RB Tematik yang terkait isu prioritas nasional seperti pengentasan kemiskinan, digitalisasi pemerintahan, peningkatan investasi, penggunaan produk dalam negeri, dan pengendalian inflasi, dinilai masih perlu dioptimalkan.
Dia juga mendorong Kemenpora untuk memperhatikan indikator penting seperti Indeks Tata Kelola Pengadaan, Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik, Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, dan Survei Kepuasan Masyarakat.
Ia menegaskan bahwa pembangunan ZI bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen nyata untuk mendukung arah prioritas Presiden dan pembangunan nasional, termasuk pengentasan kemiskinan, hilirisasi industri, peningkatan investasi, perbaikan layanan kesehatan dan pendidikan, serta ketahanan pangan. (*)
Sumber: menpan.go.id
Editor: Ufqil Mubin
