BERITAALTERNATIF – Pemerintah menilai kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah tekanan ekonomi global dan domestik. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KiTA yang digelar di Jakarta, Kamis (8/1).
Menkeu menyampaikan bahwa dalam kondisi perekonomian yang penuh volatilitas sepanjang 2025, APBN berperan sebagai instrumen kebijakan yang mampu merespons dinamika secara cepat dan terukur. Pemerintah, kata dia, berupaya memastikan APBN tetap menjadi penopang utama stabilitas sekaligus pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Pendapatan negara hingga akhir tahun tercatat mencapai Rp2.756,3 triliun atau 91,7 persen dari outlook laporan semester sebesar Rp2.865,5 triliun. Capaian tersebut ditopang oleh penerimaan perpajakan yang mencapai Rp2.217,9 triliun atau 89 persen dari target Rp2.387,3 triliun. Penerimaan pajak berkontribusi sebesar Rp1.917,6 triliun atau 87,6 persen dari target, sementara penerimaan kepabeanan dan cukai terealisasi Rp300,3 triliun atau 99,6 persen dari target.
Di luar pajak, penerimaan negara bukan pajak mencatatkan kinerja melampaui target dengan realisasi Rp534,1 triliun atau 104 persen dari target Rp477,2 triliun. Selain itu, penerimaan hibah mencapai Rp4,3 triliun atau 733,3 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp1 triliun.
Belanja Negara Dan Defisit Tetap Terkendali
Dari sisi belanja, realisasi belanja negara mencapai Rp3.451,4 triliun atau 95,3 persen dari outlook laporan semester sebesar Rp3.527,5 triliun. Belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp2.602,3 triliun, yang terdiri atas belanja kementerian dan lembaga Rp1.500,4 triliun serta belanja non-kementerian dan lembaga Rp1.102 triliun. Sementara itu, transfer ke daerah telah disalurkan sebesar Rp849 triliun untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
Menkeu menegaskan bahwa berbagai langkah reformasi fiskal terus dilakukan guna meningkatkan kualitas APBN, baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Belanja negara diarahkan agar lebih adaptif dan akomodatif terhadap program-program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Dengan tata kelola yang terjaga dan pelaksanaan program yang terukur, pemerintah berhasil menjaga defisit anggaran pada level aman. Hingga akhir tahun, defisit tercatat sebesar 2,92 persen terhadap Produk Domestik Bruto atau setara Rp695,1 triliun, masih di bawah batas maksimal 3 persen.
Menkeu menjelaskan bahwa kondisi perekonomian nasional yang mengalami perlambatan memerlukan stimulus fiskal agar aktivitas ekonomi tetap bergerak. Namun demikian, pemerintah tetap menjaga disiplin anggaran agar ekspansi fiskal tidak membahayakan keberlanjutan APBN.
“Kita harus memberikan stimulus ke perekonomian, tetapi pada saat yang sama memastikan defisit tidak melampaui 3 persen. Ini merupakan kebijakan countercyclical yang nyata untuk menjaga ekonomi tetap berekspansi di tengah tekanan global yang tinggi,” ujar Menkeu.
Optimisme Pertumbuhan Ekonomi Ke Depan
Ke depan, Menkeu optimistis fondasi perekonomian nasional akan semakin menguat seiring membaiknya momentum pertumbuhan. Pemerintah menargetkan defisit APBN 2026 dapat ditekan ke level yang lebih rendah, dengan dampak pertumbuhan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
Untuk tahun 2025, pemerintah mengasumsikan pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,4 persen, namun tetap berupaya mendorong pertumbuhan ke tingkat yang lebih tinggi. APBN bersama mesin pertumbuhan ekonomi lainnya akan terus dioptimalkan perannya, baik sebagai pendorong ekspansi ekonomi maupun sebagai shock absorber untuk melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. (*)
Sumber: Kemenkeu.go.id
Editor: Ali Hadi Assegaf
