BERITAALTERNATIF.COM – Sekretaris Generasi Muda Kutai Kartanegara (GEMA Kukar), Rangga Bahtiar, mengkritik orientasi partai politik yang dinilainya lebih berfokus mempertahankan kekuasaan dari pada memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Rangga, berbagai persoalan bangsa, mulai dari korupsi, nepotisme, kemiskinan hingga belum terpenuhinya kebutuhan pendidikan, berkaitan erat dengan sistem politik dan proses pembentukan kekuasaan.
Mahasiswa Fakultas Hukum Unikarta itu menyampaikan pandangannya saat menjadi narasumber dalam Diskusi Publik dan Panggung Refleksi Kebangsaan bertema “Mengenang Perjuangan, Menggugat Pengkhianatan” di Pendopo Wakil Bupati Kutai Kartanegara, Selasa (10/11/2026) malam.
Rangga menjelaskan, partai politik memiliki peran penting dalam menentukan arah pemerintahan karena menjadi pintu lahirnya para pemegang jabatan publik, termasuk anggota legislatif.
Para wakil rakyat yang memperoleh mandat masyarakat, kata dia, sebelumnya melewati proses pengkaderan dan rekrutmen di internal partai politik.
“Orang yang teman-teman titipkan kepercayaan, titipkan suara, yang teman-teman percaya untuk menyusun dan menetapkan anggaran, itu lahir dari proses pengkaderan di partai politik,” ujarnya.
Ia menilai persoalan muncul ketika partai politik lebih mengutamakan kepentingan mempertahankan kekuasaan dibandingkan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Tujuan akhirnya partai politik bukan kesejahteraan. Tujuan akhirnya adalah bagaimana melanggengkan kekuasaan itu sendiri,” tegasnya.
Selain persoalan orientasi partai, Rangga menyoroti lemahnya sistem pengkaderan yang dinilainya belum sepenuhnya mengutamakan kapasitas dan pemahaman terhadap tanggung jawab politik.
Ia mencontohkan munculnya figur dari kalangan artis dan komedian dalam dunia politik.
Menurutnya, keterlibatan berbagai latar belakang profesi tidak menjadi persoalan selama proses rekrutmen juga memperhatikan kemampuan dan pemahaman mereka terhadap tugas sebagai pejabat publik.
Rangga juga mengingatkan bahwa persoalan demokrasi tidak cukup diselesaikan melalui pemilihan umum atau pergantian pemimpin.
Kata dia, masyarakat perlu memahami proses politik, mekanisme pembentukan kekuasaan, serta tanggung jawab para pejabat setelah memperoleh mandat rakyat.
Ia menganggap rendahnya pemahaman politik masyarakat menjadi tantangan tersendiri dalam kehidupan demokrasi.
Pengalaman berdiskusi dengan mahasiswa mengenai pemilih pemula dan pemilih muda sekitar dua bulan sebelumnya menjadi salah satu contoh yang ia sampaikan.
Saat itu, Rangga mengajukan pertanyaan mendasar mengenai kepanjangan dan fungsi lembaga penyelenggara pemilu. Namun, sebagian peserta justru mencari jawabannya melalui telepon genggam dan mesin pencari sebelum memberikan jawaban.
Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa pemahaman dasar mengenai demokrasi dan kelembagaan negara masih perlu diperkuat, termasuk di lingkungan perguruan tinggi.
“Kalau memang teman-teman tidak punya waktu banyak untuk membaca buku soal politik dan demokrasi, semua orang tidak harus paham sedalam itu. Tapi minimal harus mendasar dalam memahami demokrasi. Teman-teman tahu hak dan kewajiban,” jelasnya.
Dalam pemaparannya, Rangga turut membahas hubungan antara hukum dan kekuasaan.
Dia menyebut hukum seharusnya menjadi instrumen untuk membatasi kekuasaan agar tidak berjalan tanpa pengawasan.
Ia juga menyinggung mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK), baik melalui pengujian formil maupun materiil. Menurutnya, instrumen tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengawasi produk hukum yang dinilai bermasalah.
Namun, Rangga melihat mekanisme pengawasan hukum tersebut belum banyak dipahami masyarakat. Padahal, pengetahuan mengenai sistem ketatanegaraan menjadi salah satu bekal untuk mendorong perubahan.
Rangga juga menanggapi pandangan negatif sebagian masyarakat terhadap demonstrasi mahasiswa.
Dia menilai aksi unjuk rasa merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah.
Menurutnya, demonstrasi menjadi salah satu saluran untuk memberikan tekanan terhadap kekuasaan dari luar lembaga pemerintahan.
“Satu-satunya cara untuk mengintervensi kekuasaan dari luar adalah dengan cara demonstrasi,” katanya.
Karena itu, ia meminta masyarakat tidak terburu-buru memberikan penilaian negatif terhadap aksi mahasiswa tanpa memahami fungsi demonstrasi dalam kehidupan demokrasi.
Rangga kemudian mendorong generasi muda untuk memperkuat pengetahuan politik melalui kebiasaan membaca, berdiskusi, dan mengikuti perkembangan kebijakan publik.
Ia mengingatkan bahwa generasi muda memiliki peluang besar mengambil peran strategis dalam pemerintahan pada masa mendatang. Para pemegang jabatan saat ini tidak selamanya berada dalam posisi tersebut.
Rangga bilang, dalam kurun 10 hingga 20 tahun ke depan, mahasiswa dan generasi muda yang saat ini aktif dalam ruang diskusi berpeluang menjadi bagian dari pengambil kebijakan.
“Ruang-ruang diskusi seperti ini harus sering-sering dibuka. Buku-buku demokrasi dan politik harus sering teman-teman baca, karena itu adalah hal-hal yang mengatur hidup dan matinya kita di negara demokrasi,” pungkasnya. (*)
Penulis: Ulwan Murtadho
Editor: Ufqil Mubin
