BERITAALTERNATIF.COM – Akademisi dan Praktisi Hukum Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta), La Ode Ali Imran, menegaskan bahwa kekayaan sumber daya alam Indonesia merupakan milik rakyat.
Sementara itu, negara memiliki kewenangan untuk mengelola, mengatur, dan mengawasi pemanfaatannya demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut La Ode, prinsip tersebut telah diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Pandangan itu disampaikannya dalam Diskusi Publik dan Panggung Refleksi Kebangsaan bertema “Mengenang Perjuangan, Menggugat Pengkhianatan” di Pendopo Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Selasa (10/11/2026) malam.
La Ode menjelaskan, penguasaan negara atas sumber daya alam tidak berarti negara menjadi pemilik seluruh kekayaan tersebut. Negara justru diberi kewenangan untuk memastikan pemanfaatannya berjalan sesuai kepentingan rakyat.
“Yang punya adalah rakyat. Makanya terjemahan di dalam konteks Pasal 33 itu menyebutkan negara hanya menguasai. Menguasai itu bentuknya adalah mengelola, kemudian mengatur, kemudian mengawasi,” jelasnya.
Dia menilai pemahaman terhadap prinsip konstitusi tersebut penting untuk mengevaluasi pengelolaan sumber daya alam, terutama di daerah penghasil seperti Kukar.
Ia bilang, daerah yang memiliki kekayaan batu bara, minyak, dan gas bumi semestinya memperoleh manfaat dari aktivitas pengelolaan sumber daya alam tersebut. Kekayaan alam tidak seharusnya hanya menghasilkan penerimaan negara atau keuntungan bagi perusahaan, tetapi juga berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah penghasil.
Karena itu, La Ode mengajak masyarakat mempertanyakan sejauh mana hasil pengelolaan sumber daya alam selama ini telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat.
Menurutnya, keberhasilan pengelolaan kekayaan alam tidak cukup diukur dari tingginya produksi maupun besarnya penerimaan yang diperoleh pemerintah. Hal yang tidak kalah penting ialah bagaimana hasil tersebut dialokasikan untuk pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
Dalam pemaparannya, ia juga menghubungkan pengelolaan sumber daya alam dengan cita-cita kemerdekaan yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.
Dosen Fakultas Hukum Unikarta ini mengingatkan bahwa kemerdekaan Indonesia membawa janji konstitusional untuk melindungi seluruh bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berkontribusi dalam menciptakan ketertiban dunia.
La Ode menyebut cita-cita tersebut menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara. Karena itu, masyarakat perlu menilai sejauh mana pemerintah telah merealisasikan tujuan kemerdekaan setelah Indonesia merdeka selama puluhan tahun.
“Negara berjanji kepada kita, kepada bangsa ini, kepada rakyat Indonesia. Yang kemudian menjanjikan tentang kesejahteraan, menjanjikan tentang pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan sebagainya,” ujarnya.
Ia juga mengajak mahasiswa agar tidak berhenti menyampaikan kritik secara umum terhadap pemerintah. Menurutnya, generasi muda perlu berani menguji kebijakan publik dan mengukur pelaksanaan janji para pejabat berdasarkan tanggung jawab konstitusional mereka.
Dalam kesempatan tersebut, La Ode turut menyinggung proses perumusan konstitusi, termasuk Piagam Jakarta yang menjadi bagian dari sejarah lahirnya Pembukaan UUD 1945.
Ia menjelaskan bahwa salah satu perubahan dalam proses tersebut terjadi pada rumusan sila pertama, yakni penghapusan tujuh kata mengenai kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
Baginya, kemerdekaan bukan hanya momentum terbebasnya Indonesia dari penjajahan, tetapi juga awal dari tanggung jawab negara untuk memenuhi janji kepada rakyat.
Ia menegaskan, penguasaan negara atas sumber daya alam harus selalu diarahkan pada kepentingan masyarakat, bukan semata-mata memperbesar kewenangan pemerintah ataupun keuntungan pihak tertentu.
“Makanya kemudian tujuannya, manfaatnya sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. (*)
Penulis: Ulwan Murtadho
Editor: Ufqil Mubin
