BERITAALTERNATIF.COM – Menurut Pillar, aksi protes “No Kings” merupakan bentuk kekhawatiran warga atas melemahnya sistem pengawasan dan keseimbangan kekuasaan (checks and balances), serta terkikisnya norma-norma demokrasi di Amerika.
Berikut isi wawancara tersebut:
Bagaimana kebijakan Trump di masa jabatan keduanya memengaruhi tatanan sosial Amerika, terutama dalam hal polarisasi, hubungan ras, dan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara?
Masa jabatan kedua Trump jauh lebih ekstrem dibandingkan masa pertamanya dalam segala hal, dan telah menimbulkan kerusakan serius terhadap demokrasi liberal. Sikap memecah belah memang sudah menjadi bagian dari strategi politik Trump, dan perannya semakin memperparah polarisasi politik di negara itu.
Dimensi ras juga menjadi bagian dari pendekatannya. Trump semakin sering menggunakan retorika nasionalisme kulit putih dan bahkan rasisme terbuka—contohnya dengan hampir sepenuhnya meniadakan pemberian suaka bagi pengungsi, kecuali bagi warga Afrika Selatan berkulit putih.
Kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pemerintahan kemungkinan akan semakin menurun, terutama jika masyarakat tidak bisa membedakan antara lembaga-lembaga itu sendiri dan bagaimana Trump telah menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadinya.
Sejauh mana ketimpangan ekonomi dan kekecewaan terhadap elite politik berkontribusi terhadap basis pendukung Trump dan juga terhadap gerakan protes yang menentangnya?
Sebagian besar dukungan terhadap Trump datang dari kalangan pria kulit putih dengan tingkat pendidikan rendah yang merasa tertinggal oleh kemajuan ekonomi dunia yang semakin global. Kelompok ini mudah menyalahkan para elite politik dan ekonomi atas situasi yang mereka alami.
Meski kebijakan ekonomi Trump yang keliru bisa saja suatu saat memicu gelombang protes berbasis ekonomi terhadap dirinya, namun aksi-aksi protes anti-Trump saat ini lebih banyak didorong oleh kekhawatiran terhadap sikapnya yang meremehkan supremasi hukum, kecenderungannya menuju pemerintahan otoriter, serta upaya membatasi kebebasan individu.
Menurut Anda, apa yang diungkapkan oleh protes “No Kings” tentang kondisi demokrasi Amerika saat ini dan keseimbangan kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara?
Mayoritas Partai Republik di Kongres, serta para hakim Mahkamah Agung yang diangkat oleh Partai Republik, telah gagal menentang perilaku ilegal Trump. Dalam konteks ini, keseimbangan kekuasaan di antara lembaga-lembaga federal telah runtuh.
Akibatnya, warga merasa perlu mengambil tindakan sendiri dengan turun ke jalan dan menyuarakan penolakan mereka secara langsung.
Beberapa pengamat menilai pendekatan Trump sudah berubah dari populisme menjadi otoritarianisme murni. Apakah Anda setuju dengan pandangan tersebut
Trump sebenarnya bukan seorang populis sejati. Ia memang menggunakan bahasa populis dan berhasil menipu sebagian besar pemilih, tetapi kebijakan yang dijalankan oleh dirinya dan partainya, seperti terlihat dalam satu-satunya undang-undang besar yang disahkan Partai Republik tahun ini, sama sekali tidak populis.
Kebijakan mereka justru mendukung kapitalisme kroni, di mana kekuasaan ekonomi terpusat pada segelintir orang dekat penguasa. Dalam waktu kurang dari satu tahun masa jabatan keduanya, Trump telah melangkah jauh menuju otoritarianisme. Ia ingin menjadi seorang diktator.
Namun masih harus dilihat apakah akan ada cukup banyak perlawanan untuk menghentikannya sebelum benar-benar mencapai titik itu.
Apakah gerakan “No Kings” bisa berkembang menjadi kekuatan besar yang mampu mengubah norma politik Amerika, ataukah gerakan ini hanya bersifat simbolis?
Trump kecil kemungkinan akan menghentikan sendiri langkah-langkah destruktifnya terhadap norma-norma politik Amerika yang telah mapan. Akan tetapi, jika gerakan protes ini terus tumbuh, hal itu bisa menjadi sinyal bagi Partai Republik bahwa Trump sudah mulai kehilangan dukungan publik.
Ketika para politisi Republik melihat bahwa mendukung Trump tidak lagi menguntungkan secara politik, mereka mungkin akan mulai menjauh darinya. Dalam hal ini, “No Kings” bisa berperan sebagai tekanan moral dan politik yang nyata.
Apakah penerapan standar ganda Washington terhadap isu HAM—membela tindakan Israel di Gaza namun menjatuhkan sanksi terhadap Iran—telah memperburuk legitimasi moral kebijakan luar negeri AS di bawah pemerintahan Trump?
Masalah ini sebenarnya tidak dimulai dari Trump, tetapi di bawah kepemimpinannya praktik tersebut mencapai tingkat yang lebih ekstrem. Ia secara terbuka mendukung tindakan Israel yang, menurut banyak pengamat, setara dengan genosida di Gaza.
Legitimasi moral kebijakan luar negeri Amerika telah merosot tajam, bukan hanya karena standar ganda dalam penerapan isu hak asasi manusia, tetapi juga karena korupsi yang merajalela di pemerintahan Trump.
Sudah jelas bahwa banyak kebijakan luar negerinya didorong oleh kepentingan pribadi dan politik domestik, bukan oleh prinsip-prinsip internasional ataupun kepentingan nasional Amerika Serikat.
Kesimpulan
Gerakan “No Kings” muncul sebagai simbol perlawanan terhadap ancaman otoritarianisme yang semakin nyata di bawah pemerintahan Trump. Aksi ini menegaskan bahwa sebagian besar warga Amerika masih ingin mempertahankan semangat demokrasi dan supremasi hukum. Namun, dengan lemahnya lembaga-lembaga pengawasan dan membesarnya kekuasaan eksekutif, masa depan demokrasi Amerika tampak semakin rapuh—dan gerakan rakyat seperti ini mungkin menjadi satu-satunya garis pertahanan terakhirnya. (*)
Sumber: Mehr News
Penerjemah dan Editor: Ali Hadi Assegaf
