BERITAALTERNATIF.COM – Presidium Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MW KAHMI) Kalimantan Timur periode 2026–2031, Prof. Aswin, menilai tata kelola Sumber Daya Alam (SDA) harus diarahkan untuk kepentingan masyarakat.
Menurutnya, aturan mengenai tata kelola SDA pada dasarnya telah tersedia. Namun, persoalan dapat muncul dalam pelaksanaannya sehingga diperlukan sikap kritis terhadap kebijakan yang dinilai menyimpang.
“Kalau sikap secara umum, secara formal, kita memang menginginkan agar sumber daya alam itu untuk keperluan masyarakat. Jangan diganggu kalau merusak sumber daya alam,” ujar Aswin kepada awak media Berita Alternatif pada Senin (28/9/2026).
Dia mengatakan, KAHMI memiliki alumni yang tersebar di berbagai sektor, mulai dari birokrasi, akademisi, politik hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Perbedaan posisi tersebut membuat masing-masing alumni dapat melihat persoalan SDA dari sudut pandang yang berbeda.
Ia mencontohkan alumni yang berada di pemerintahan akan bekerja berdasarkan tugas dan arahan atasannya. Sementara akademisi memiliki perhatian terhadap aspek keilmuan dan kebenaran, sedangkan aktivis LSM lebih banyak melihat kepentingan masyarakat.
Karena itu, Aswin mengingatkan agar keberadaan alumni KAHMI tidak membuat organisasi hanya mengambil satu posisi dalam melihat kebijakan pemerintah.
“Jangan kita sebagai KAHMI ini jadi manut saja dengan apa-apa yang dilaksanakan meskipun terjadi penyimpangan,” katanya.
Dia berpendapat, setiap alumni perlu mengambil peran sesuai dengan bidangnya. Perbedaan pandangan tidak harus membuat seluruh alumni memiliki sikap yang seragam.
“Walaupun dalam satu kubu, ada yang berada di kubu pemerintah misalnya, itu mengikuti apa yang menjadi arahan atasannya. Tetapi yang berada di LSM, yang berada di akademisi, itu kan melihat,” tuturnya.
Ia menekankan bahwa keilmuan dan kebenaran harus menjadi salah satu dasar dalam menyikapi persoalan.
“Karena itu kita kan arahnya pada keilmuan tadi, kebenaran. Itu yang kita utamakan. Selain itu harus diingat kebersamaan,” ujarnya.
Aswin juga mengingatkan agar sumber daya alam tidak dieksploitasi secara berlebihan hanya demi kepentingan jangka pendek.
“Saya kira kalau sumber daya alam ini jangan dikeruk habis-habisan, hanya untuk kepentingan sesaat,” katanya.
Di sisi lain, dia memahami bahwa pemerintah daerah membutuhkan sumber daya alam untuk menopang pembangunan dan anggaran daerah.
Menurutnya, persoalannya bukan semata-mata pada pemanfaatan SDA, tetapi juga bagaimana pemanfaatan tersebut memberikan nilai tambah bagi daerah.
Ia mencontohkan komoditas sawit yang menurutnya dapat terlebih dahulu diolah di daerah sehingga memberikan nilai tambah lebih besar.
“Misalnya dengan cara harus diolah dulu di dalam daerah. Jangan langsung dijual dalam bentuk mentah. Sawit. Diupayakan agar nilai tambah di daerah itu lebih banyak,” tuturnya.
Namun, Aswin juga mengingatkan bahwa proses pembukaan lahan dan pemanfaatan SDA tetap harus memperhatikan ketentuan yang berlaku, termasuk ketentuan internasional yang berkaitan dengan perdagangan komoditas.
Dia menyebut perbedaan pandangan di antara alumni merupakan konsekuensi dari posisi mereka yang tersebar di berbagai sektor.
Karena itu, ia menilai kepentingan umum tetap perlu menjadi perhatian ketika KAHMI mengambil sikap secara bersama.
“Kalau kepentingannya, kepentingan umum. Tapi kalau kepentingannya masing-masing, ya masing-masing,” pungkasnya. (*)
Penulis: Ulwan Murtadho
Editor: Ufqil Mubin
