Search

Seno Aji Jadi Representasi Suara dan Harapan Besar Rakyat Kaltim

Oleh: Dimas Yulianto* Ketika Seno Aji resmi dilantik sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur pada Februari 2025, hal ini tak sekadar prosesi seremonial, ada harapan kolektif yang melekat pada namanya. Bukan hanya karena ia menempati kursi birokrasi, melainkan karena rekam jejaknya sebagai wakil rakyat yang turun ke akar rumput. Nama Seno tak asing di telinga publik […]

HMI Jadi Peserta Pemantau Pilkada Kukar Tahun 2024

BERITAALTERNATIF.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) resmi menetapkan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kukar sebagai peserta pemantau pemilu pada kontestasi Pilkada Kukar tahun 2024. Hal itu disampaikan oleh Komisioner KPU Kukar Muhammad Amin saat ditemui oleh awak media Berita Alternatif  pada Sabtu ( 14/9/2024). “Sejauh ini ada satu pemantau yang mendaftar […]

Taman Replika Tidak Terawat, Mahasiswa Unikarta Kritik Pemkab Kukar

BERITAALTERNATIF.COM – Aktivis mahasiswa Unikarta Ibnu Ridho menyoroti kondisi Taman Replika Kerajaan Nusantara yang tampak kumuh dan tidak terawat. Dia bersimpati atas kondisi Taman Replika yang kian kumuh. Sejumlah miniatur yang terdapat di lokasi taman terlihat kotor karena tak dijaga dan dirawat dengan serius oleh Pemkab Kukar. Saat mengunjungi Taman Replika, Ridho mendapati banyak sampah […]

Salahgunakan Dana Kemanusiaan, Kemensos Cabut Izin Yayasan ACT

BERITAALTERNATIF.COM – Kementerian Sosial (Kemensos) mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang telah diberikan kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) pada tahun 2022. Pencabutan ini dilakukan karena adanya dugaan pelanggaran peraturan yang dilakukan Yayasan ACT. Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendy mengungkapkan, pencabutan itu dinyatakan dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 […]

Hina DPR di Medsos Bisa Dipidana Dua Tahun Penjara

Jakarta, Beritalaternatif.com – Draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) membuka peluang menjerat orang yang menghina lembaga negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ketentuan itu diatur dalam sejumlah pasal d Bab IX tentang Tindak Pidana Terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara diatur sejumlah ketentuan. Salah satunya di Pasal 353. “Setiap orang yang di muka umum dengan […]