BERITAALTERNATIF.COM – Pada Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 23 September 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan pidato yang mendesak penghentian permusuhan di Gaza secara segera.
Seruan publik ini sangat kontras dengan langkah AS di Dewan Keamanan PBB, di mana Washington berulang kali menggunakan hak vetonya untuk menggagalkan resolusi gencatan senjata.
Pertentangan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai motif di balik pernyataan Trump dan arah kebijakan AS terhadap konflik Gaza.
Meski Trump menyerukan di hadapan dunia agar perang Gaza segera diakhiri, AS tetap menolak beberapa resolusi Dewan Keamanan PBB yang bertujuan mewujudkan gencatan senjata.
Pada 18 September 2025, Amerika memveto sebuah resolusi penting Dewan Keamanan PBB yang menuntut penghentian segera perang di Gaza. Saat itu, Israel sedang memperluas serangan besar-besaran di Kota Gaza. Resolusi tersebut sebenarnya didukung 14 dari 15 anggota dewan.
Isinya menyerukan “gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen di Gaza yang harus dihormati semua pihak,” serta pencabutan pembatasan terhadap bantuan kemanusiaan.
Resolusi ini dirancang oleh 10 anggota tidak tetap Dewan Keamanan dan lebih tegas dibanding resolusi sebelumnya. Dokumen itu menyoroti situasi kemanusiaan yang disebut para diplomat “katastrofis” setelah hampir dua tahun perang yang menewaskan sedikitnya 65.141 orang, menurut pejabat kesehatan Palestina.
Seperti yang diperkirakan, AS kembali menentang. “Penolakan Amerika terhadap resolusi ini tentu tidak mengejutkan,” ujar Morgan Ortagus, wakil utusan khusus AS untuk Timur Tengah.
Sesudah pemungutan suara, Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, menyatakan bahwa veto AS sangat disayangkan. Ia menilai keputusan itu menghalangi Dewan Keamanan menjalankan perannya melindungi warga sipil di tengah genosida yang sedang berlangsung.
Selain pertentangan antara pidato dan veto, Trump juga terlihat pasif menyikapi operasi darat Israel di Gaza. Meski krisis kemanusiaan semakin parah dan kecaman internasional makin luas, Presiden AS tidak menunjukkan tekanan nyata kepada Israel agar menghentikan serangannya.
Sikap ini menandakan persetujuan diam-diam atau setidaknya prioritas pada aliansi strategis dibanding kepentingan kemanusiaan. Publik memang mendengar Trump bicara soal gencatan senjata, namun pemerintahan AS tidak mengambil langkah konkret untuk membatasi operasi militer Israel. Kontradiksi ini memperlihatkan pola lama: retorika kemanusiaan di satu sisi, kepentingan politik dan strategi di sisi lain.
Dualitas ini mencerminkan paradoks diplomasi luar negeri Amerika: pernyataan moral yang dirancang untuk meredam opini internasional berjalan beriringan dengan tindakan nyata yang mendukung sekutu strategis. Hasilnya adalah jurang besar antara kata-kata dan tindakan yang merusak konsistensi diplomasi AS.
Dalam pidatonya di UNGA ke-80, Trump menyatakan perang Gaza harus segera dihentikan. Ia juga mengkritik pengakuan negara Palestina oleh sejumlah negara Barat, menyebutnya sebagai “hadiah” bagi Hamas.
“Kita harus menghentikan perang di Gaza sekarang juga,” kata Trump di hadapan para pemimpin dunia di New York, seraya mengklaim dirinya sudah “sangat terlibat” dalam upaya mencari gencatan senjata.
Pidato itu sekilas terdengar seperti seruan mendesak seorang negarawan. Trump menekankan pentingnya pembebasan para tawanan dan menampilkan Amerika seolah tengah berperan besar dalam misi kemanusiaan.
Namun, dia juga menuding pengakuan negara Palestina sebagai langkah keliru, sesuatu yang justru bertentangan dengan pandangan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang menegaskan bahwa kenegaraan Palestina adalah hak, bukan hadiah.
Yang mencolok, pidato Trump minim kritik terhadap Israel, meski rezim itu telah melakukan kampanye militer brutal sejak Oktober 2023. Ia memang berbicara soal perdamaian dan pembebasan tawanan, tetapi tidak menyebut langkah konkret untuk menghentikan operasi militer Israel.
Framing yang dipilih Trump cenderung menempatkan AS sebagai mediator netral, padahal jelas berpihak dengan menutup mata terhadap pelanggaran Israel.
Dengan demikian, apa yang disampaikan Trump di PBB hanya simbolis belaka. Retorika kemanusiaan diucapkan keras-keras, tapi veto di Dewan Keamanan memastikan tidak ada langkah nyata untuk menghentikan perang. Inilah wajah khas kebijakan luar negeri AS: tampil sebagai pembela diplomasi, namun di balik itu tetap menjaga kepentingan Israel.
Kontradiksi antara seruan publik Trump soal gencatan senjata dengan veto AS di Dewan Keamanan menggambarkan betapa sulit menyelaraskan kata-kata dan tindakan dalam diplomasi internasional.
Pidato Trump mungkin dimaksudkan untuk menenangkan opini global dan menampilkan citra moral, tetapi realitasnya dukungan AS kepada Israel lebih diutamakan daripada nilai kemanusiaan.
Dengan kata lain, pidato Trump di PBB adalah gambaran jelas paradoks kebijakan luar negeri Amerika: kata-kata damai yang bergema di podium internasional, sementara tindakan nyata mendukung kelanjutan perang.
Hasil akhirnya adalah pertanyaan serius tentang kredibilitas dan konsistensi diplomasi AS—dan pesan bahwa meskipun Trump berbicara tentang perdamaian, kebijakan Washington tetap berpihak pada Israel di lapangan. (*)
Sumber: Mehr News
Penerjemah: Ali Hadi Assegaf
Editor: Ufqil Mubin
